Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1961
- Nomor
- 67
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
Mengingat :
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA BAB - I PENDIRIAN
E.M.A.) di Ambon, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
EMBP) di Balikpapan, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
beserta Kantor Pusatnya di Surabaya, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;
Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga diluar permodalan Perusahaan Negara Pembangkitan Listrik dan Tenaga Air tersebut dalam sub m diatas ini, di daerah:
Kota Madiun dsk, Delopo/Dungus, Maospati, Ponorogo, Magetan dsk., Ngawi, Sarangan;
Pangkalan Brandan, Tanjung Balai, Tanjung Pura, Tanjung Tiram, Kisaran, Rantau Prapat, Prapat, Balige, Sidikalang, Tarutung, Labuan Balik, Porsea;
Padang, Painan, Pariaman, Batu Sangkar, Solok, Sungai Penuh, Silungkang, Lubuk Sikaping;
Pakan Baru, Rengat, Paluk Kuantan
Kota Jambi
Negara/Jembrana, Bangli; 7.Nusa Tenggara Barat : Selong, Sumbawa besar, Praja, Dompu, Raba/Bima;
Endeh, Waingapu
Telaga ; dan perusahaan milik negara yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan ini dilebur kedalam perusahaan yang tersebut dalam ayat (1)diatas.
BAB - II ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum
a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia ; b."Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga; c."Perusahaan" ialah B.P.U. Perusahaan Listrik Negara; d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.
Dengan tidak menguraugi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. TEMPAT KEDUDUKAN
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan dimana dianggap perlu dengan persetujuan Menteri. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan, makmur, materiil dan spirituil.
MODAL
(1). Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyard delapan ratus juta rupiah).
PIMPINAN
Anggauta Direksi adalah warga negara Indonesia. Pasal 10.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
Pasal 11.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggauta Dlreksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu batal dan anggauta Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 12. (1)Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)