DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1961

Nomor: 67
Tahun: 1961
Ditetapkan: 29 Maret 1961
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 terhadap perusahaan negara yang berada didalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan listrik, gas dan kokas; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2.Pasal 20 ayat (1) sub a dan Pasal 22 ayat (1) sub a Undang- undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 Nomor 59); Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA BAB - I PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, selanjutnya disebut B.P.U. Perusahaan Listrik Negara, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 19 Prp.Tahun 1960 dalam lapangan listrik, gas dan kokas.
(2)Perusahaan-perusahaan milik negara yang namanya tersebut di bawah ini :
1. a.Perusahaan-perusahaan listrik dan gas milik N.V. Overzeesche Gas & Electriciteits Maatshappij (N.V. OGEM) di Cirebon, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
2. b.Perusahaan listrik milik N.V. OGEM di Jakarta, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
3. c.Perusahaan-perusahaan listrik milik ANIEM di Jawa - Tengah dan Jawa - Timur, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keptusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
4. d.Perusahaan listrik milik N.V. Electriciteits Maatschappij Ambon (N.V. E.M.A.) di Ambon, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
5. e.Perusahaan listrik milik N.V. Electriciteits Maatschappij Balikpapan (N.V. EMBP) di Balikpapan, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
6. f.Kantor Pusat N.V. MAINTZ & CO. di Jakarta yang menyelenggarakan direksi daripada N.V. Aniem c.a. dan N.V. Gebeo, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 86 Tabun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan listrik dan/atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi ;
7. g.Perusahaan-perusahaan listrik diseluruh Indonesia milik N.V. ANIEM c.a. beserta Kantor Pusatnya di Surabaya, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;
8. h.Perusahaan-perusahaan listrik di wilayah Jawa-Barat milik N.V. Gebeo beserta Kantor Pusatnya di Bandung, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;
9. i.Perusahaan pembangkitan listrik milik N.V. WEMI beserta Kantor Pusatnya di Surabaya, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi
10. j.Perusahaan-perusahaan listrik/gas diseluruh Indonesia milik N.V. OGEM beserta Kantor Pusatnya di Jakarta, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi ;
11. k.Perusahaan listrik di Bagan Siapi-api milik N.V. Electriciteits Maatschappij Balikpapan (N.V. EMBP), yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi ;
12. l.Perusahaan listrik di Samarinda milik N.V. Samarinda- Tenggarong Electriciteits Maatschappij (N.V. STEM), yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi ;
13. m.Perusahaan Negara Pembangkitan Listrik dan Tenaga Air ('s Landswaterkrachtbedrijven), perusahaan Negara dalam arti pasal 2 "Indische Bedrijvenwet", yang didirikan berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1933 Nomor 324 (Staatsblad 1933 Nomor 324) dan berkedudukan di Jakarta;
14. n.Perusahaan-perusahaan listrik yang didirikan oleh Pemerintah i.c. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga diluar permodalan Perusahaan Negara Pembangkitan Listrik dan Tenaga Air tersebut dalam sub m diatas ini, di daerah:
  1. 1.M a d i u n : Kota Madiun dsk, Delopo/Dungus, Maospati, Ponorogo, Magetan dsk., Ngawi, Sarangan;
  2. 2.Sumatera Utara/Tapanuli : Pangkalan Brandan, Tanjung Balai, Tanjung Pura, Tanjung Tiram, Kisaran, Rantau Prapat, Prapat, Balige, Sidikalang, Tarutung, Labuan Balik, Porsea;
  3. 3.Sumatera Barat : Padang, Painan, Pariaman, Batu Sangkar, Solok, Sungai Penuh, Silungkang, Lubuk Sikaping;
  4. 4.Riau Daratan : Pakan Baru, Rengat, Paluk Kuantan
  5. 5.J a m b i : Kota Jambi
  6. 6.B a l i : Negara/Jembrana, Bangli; 7.Nusa Tenggara Barat : Selong, Sumbawa besar, Praja, Dompu, Raba/Bima;
  7. 8.Nusa Tenggara Timur : Endeh, Waingapu
  8. 9.Sulawesi Utara : Telaga ; dan perusahaan milik negara yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan ini dilebur kedalam perusahaan yang tersebut dalam ayat (1)diatas.
(3)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan yang tersebut dalam ayat (1) diatas.
(4)Segala hal dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, termasuk segenap pegawai, serta usaha dari perusahaan-perusahaan milik negara tersebut dalam ayat (2) diatas, dengan ini diserahkan kepada perusahaan yang tersebut dalam ayat (1) diatas.
(5)Pelaksanaan peleburan/peralihan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) serta penyerahan termaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. BAB - II ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

Pasal 2

(1)B.P.U. Perusahaan Listrik Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia ; b."Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga; c."Perusahaan" ialah B.P.U. Perusahaan Listrik Negara; d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak menguraugi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan dimana dianggap perlu dengan persetujuan Menteri. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan, makmur, materiil dan spirituil.

Pasal 6

(1)Perusahaan berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga listrik, gas dan kokas diseluruh wilayah Indonesia dalam arti seluas-luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup masyarakat umum.
(2)Untuk mencapai tujuan tersebut diatas ini Perusahaan antara lain :
1. a.mengeksploitasikan dan memperkembangkan perusahaanperusahaan listrik, gas dan kokas ;
2. b.membangun alat-alat penghasil tenaga listrik, gas dan kokas baru, baik dalam bentuk tunggal, maupun dalam bentuk serba guna dan mengeksploitasikannya ;
3. c.turut serta membangun dalam lain-lain usaha yang ada hubungannya dengan penghasilan tenaga listrik, gas dan kokas ;
4. d.mengatur produksi, distribusi dan penggunaan bahan- bahan dan alat-alat listrik, gas dan kokas. MODAL

Pasal 7

(1). Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyard delapan ratus juta rupiah).
(2)Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) b.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. PIMPINAN

Pasal 8

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdari dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh empar orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
(3)Gaji dan penghasilan lain anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang- undang.

Pasal 9

Anggauta Direksi adalah warga negara Indonesia. Pasal 10.

(1)Antara anggauta Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
(2)Anggauta Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3)Anggauta Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba. Pasal 11.
(1)Anggauta Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama- lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggauta yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2)Dalm hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggauta Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
3. c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara ;
4. d.karena meninggal dunia.
(3)Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2)sub b dan c dilakukan, anggauta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggauata Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian oleh Menteri.
(5)Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggauta Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggauta Dlreksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu batal dan anggauta Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 12.
(1)Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 terhadap perusahaan negara yang berada didalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan listrik, gas dan kokas; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2.Pasal 20 ayat (1) sub a dan Pasal 22 ayat (1) sub a Undang- undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 Nomor 59); Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA BAB - I PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, selanjutnya disebut B.P.U. Perusahaan Listrik Negara, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 19 Prp.Tahun 1960 dalam lapangan listrik, gas dan kokas.
(2)Perusahaan-perusahaan milik negara yang namanya tersebut di bawah ini :
1. a.Perusahaan-perusahaan listrik dan gas milik N.V. Overzeesche Gas & Electriciteits Maatshappij (N.V. OGEM) di Cirebon, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
2. b.Perusahaan listrik milik N.V. OGEM di Jakarta, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
3. c.Perusahaan-perusahaan listrik milik ANIEM di Jawa - Tengah dan Jawa - Timur, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keptusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
4. d.Perusahaan listrik milik N.V. Electriciteits Maatschappij Ambon (N.V. E.M.A.) di Ambon, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
5. e.Perusahaan listrik milik N.V. Electriciteits Maatschappij Balikpapan (N.V. EMBP) di Balikpapan, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953;
6. f.Kantor Pusat N.V. MAINTZ & CO. di Jakarta yang menyelenggarakan direksi daripada N.V. Aniem c.a. dan N.V. Gebeo, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 86 Tabun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan listrik dan/atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi ;
7. g.Perusahaan-perusahaan listrik diseluruh Indonesia milik N.V. ANIEM c.a. beserta Kantor Pusatnya di Surabaya, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;
8. h.Perusahaan-perusahaan listrik di wilayah Jawa-Barat milik N.V. Gebeo beserta Kantor Pusatnya di Bandung, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;
9. i.Perusahaan pembangkitan listrik milik N.V. WEMI beserta Kantor Pusatnya di Surabaya, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi
10. j.Perusahaan-perusahaan listrik/gas diseluruh Indonesia milik N.V. OGEM beserta Kantor Pusatnya di Jakarta, yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi ;
11. k.Perusahaan listrik di Bagan Siapi-api milik N.V. Electriciteits Maatschappij Balikpapan (N.V. EMBP), yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi ;
12. l.Perusahaan listrik di Samarinda milik N.V. Samarinda- Tenggarong Electriciteits Maatschappij (N.V. STEM), yang dikenakan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/ atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi ;
13. m.Perusahaan Negara Pembangkitan Listrik dan Tenaga Air ('s Landswaterkrachtbedrijven), perusahaan Negara dalam arti pasal 2 "Indische Bedrijvenwet", yang didirikan berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1933 Nomor 324 (Staatsblad 1933 Nomor 324) dan berkedudukan di Jakarta;
14. n.Perusahaan-perusahaan listrik yang didirikan oleh Pemerintah i.c. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga diluar permodalan Perusahaan Negara Pembangkitan Listrik dan Tenaga Air tersebut dalam sub m diatas ini, di daerah:
  1. 1.M a d i u n : Kota Madiun dsk, Delopo/Dungus, Maospati, Ponorogo, Magetan dsk., Ngawi, Sarangan;
  2. 2.Sumatera Utara/Tapanuli : Pangkalan Brandan, Tanjung Balai, Tanjung Pura, Tanjung Tiram, Kisaran, Rantau Prapat, Prapat, Balige, Sidikalang, Tarutung, Labuan Balik, Porsea;
  3. 3.Sumatera Barat : Padang, Painan, Pariaman, Batu Sangkar, Solok, Sungai Penuh, Silungkang, Lubuk Sikaping;
  4. 4.Riau Daratan : Pakan Baru, Rengat, Paluk Kuantan
  5. 5.J a m b i : Kota Jambi
  6. 6.B a l i : Negara/Jembrana, Bangli; 7.Nusa Tenggara Barat : Selong, Sumbawa besar, Praja, Dompu, Raba/Bima;
  7. 8.Nusa Tenggara Timur : Endeh, Waingapu
  8. 9.Sulawesi Utara : Telaga ; dan perusahaan milik negara yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan ini dilebur kedalam perusahaan yang tersebut dalam ayat (1)diatas.
(3)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan yang tersebut dalam ayat (1) diatas.
(4)Segala hal dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, termasuk segenap pegawai, serta usaha dari perusahaan-perusahaan milik negara tersebut dalam ayat (2) diatas, dengan ini diserahkan kepada perusahaan yang tersebut dalam ayat (1) diatas.
(5)Pelaksanaan peleburan/peralihan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) serta penyerahan termaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. BAB - II ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

Pasal 2

(1)B.P.U. Perusahaan Listrik Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia ; b."Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga; c."Perusahaan" ialah B.P.U. Perusahaan Listrik Negara; d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak menguraugi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan dimana dianggap perlu dengan persetujuan Menteri. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Pasal 6

(1)Perusahaan berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga listrik, gas dan kokas diseluruh wilayah Indonesia dalam arti seluas-luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup masyarakat umum.
(2)Untuk mencapai tujuan tersebut diatas ini Perusahaan antara lain :
1. a.mengeksploitasikan dan memperkembangkan perusahaanperusahaan listrik, gas dan kokas ;
2. b.membangun alat-alat penghasil tenaga listrik, gas dan kokas baru, baik dalam bentuk tunggal, maupun dalam bentuk serba guna dan mengeksploitasikannya ;
3. c.turut serta membangun dalam lain-lain usaha yang ada hubungannya dengan penghasilan tenaga listrik, gas dan kokas ;
4. d.mengatur produksi, distribusi dan penggunaan bahan- bahan dan alat-alat listrik, gas dan kokas. MODAL

Pasal 7

(1). Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyard delapan ratus juta rupiah).
(2)Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) b.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. PIMPINAN

Pasal 8

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdari dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh empar orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
(3)Gaji dan penghasilan lain anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang- undang.

Pasal 9

Anggauta Direksi adalah warga negara Indonesia. Pasal 10.

(1)Antara anggauta Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
(2)Anggauta Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3)Anggauta Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba. Pasal 11.
(1)Anggauta Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama- lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggauta yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2)Dalm hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggauta Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
3. c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara ;
4. d.karena meninggal dunia.
(3)Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2)sub b dan c dilakukan, anggauta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggauata Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian oleh Menteri.
(5)Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggauta Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggauta Dlreksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu batal dan anggauta Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 12.
(1)Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1961

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1965

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1965