DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019

Nomor: 67
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 193

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerirrtah tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomclr L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Unclar,g Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Il:publik Indonesia Nomor so72);
4.Undang-Undang
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ul4 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O7j;
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2Ol4 tentang I Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3O7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56t2); MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dirnaksud dengan:

1.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta mei::iliki pengetahuan dan/atau i<eterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memcrlukalt ke'*,enangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2.Tenaga
2.Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah pusat.
3.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi upaya:
1. a.perencanaan;
2. b.pengadaan;
3. c.pendayagunaan; dan
4. d.pei.nbinaan dan pengawasan, Tenaga Kesehatan.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sistematis. pada BAB II .

BAB II

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

(1)Perencanaan Tenaga Kesehatan diselenggarakan sebagai upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan.
(2)Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam upaya pemenuhan, pemerataan, dan penyesuaian kapasitas produksi Tenaga Kesehatan.

Pasal 5

(1)Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun dan menetapkan perencanaan Tenaga Kesehatan.
(2)Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pekerjaan keprofesian sesuai dengan kompctensi dan kewenangannya, baik yang bekerja untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
(3)Perencanaan Tenaga Kcsehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kerja sama dan sinergisme antarpemangku kepentingan.

Pasal 6

(1)Penyusunan dan penetapan perencanaan Kesehatan yang bekerja sesuai keprofesiannya harus memperhatikan: Tenaga dengan
1. a.Jerus
2. a.jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga Kesehatan;
3. b.penyelenggaraan upaya kesehatan;
4. c.ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. d.kemampuan pembiavaan;
6. e.kondisi geografis dan sosial budaya; dan
7. f.kebutuhanmasyarakat.
(2)Seiain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyusun dan merencanakan Tenaga Kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan Tehaga Kesehatan yang bekerja tidak sesual dengan keprofesiannya.

Pasal 7

(1)Perencanaan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
1. a.identifikasi kebutuhan jenis dan kualifikasi Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan lnasyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial budaya;
2. b.melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. c.membuat proyeksi jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan beban kerja pelayanan kesehatan setiap jenis Tenaga Kesehatan;
4. d.mengidentifikasi ketersediaan jenis, jumlah, dan kompetensi Tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan; e membuat
5. e.membuat proyeksi ketersediaan Tenaga Kesehatan yang ada dengan memperkirakan yang akan memasuki usia pensiun;
6. f.membandingkan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan dengan persediaan Tenaga Kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jenis Tenaga Kesehatan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
7. g.membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan.
(2)Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat secara nasional.
(3)Hasil perencanaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan direkapitulasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh bupati/walikota sebagai perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan tingkat kabupaten/kota.
(4)Perencanaan perrrerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkapitulasi oleh pemerintah daerah provinsi untuk ditetapkan oleh gubernnr sebagai perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat provinsi.
(5)Perencanaan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direkapitulasi oleh Menteri untuk ditetapkan sebagai perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat nasional.

Pasal 8

(1)Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk manual dan elektronik.
(2)Dalam rangka men5rusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Tenaga Kesehatan paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

(1)Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan untuk jangka waktu:
1. a.1 (satu) tahun;
2. b.5 (lima) tahun; dan
3. c.25 (dua puluh lima) tahun.
(2)Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada perencanaan Tenaga Kesehatan 5 (lima) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun.
(3)Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b dilakukan dengan mengacu pada perencanaan Tenaga Kesehatan 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 10

Ketentuan mengenai metode dan tata cara perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan. (21 Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan.
(3)Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGADAAN TENAGA KESEHATAN Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan/atau masyarakat.
(2)Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan program studi.
(3)Perguruan tinggi dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. (41 lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan penilaian oleh tim yang melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Isi peraturan

Teks193PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerirrtah tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomclr L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Unclar,g Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Il:publik Indonesia Nomor so72);
4.Undang-Undang
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ul4 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O7j;
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2Ol4 tentang I Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3O7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56t2); MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dirnaksud dengan:

1.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta mei::iliki pengetahuan dan/atau i<eterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memcrlukalt ke'*,enangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2.Tenaga
2.Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah pusat.
3.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi upaya:
1. a.perencanaan;
2. b.pengadaan;
3. c.pendayagunaan; dan
4. d.pei.nbinaan dan pengawasan, Tenaga Kesehatan.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sistematis. pada BAB II .

BAB II

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

(1)Perencanaan Tenaga Kesehatan diselenggarakan sebagai upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan.
(2)Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam upaya pemenuhan, pemerataan, dan penyesuaian kapasitas produksi Tenaga Kesehatan.

Pasal 5

(1)Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun dan menetapkan perencanaan Tenaga Kesehatan.
(2)Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pekerjaan keprofesian sesuai dengan kompctensi dan kewenangannya, baik yang bekerja untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
(3)Perencanaan Tenaga Kcsehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kerja sama dan sinergisme antarpemangku kepentingan.

Pasal 6

(1)Penyusunan dan penetapan perencanaan Kesehatan yang bekerja sesuai keprofesiannya harus memperhatikan: Tenaga dengan
1. a.Jerus
2. a.jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga Kesehatan;
3. b.penyelenggaraan upaya kesehatan;
4. c.ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. d.kemampuan pembiavaan;
6. e.kondisi geografis dan sosial budaya; dan
7. f.kebutuhanmasyarakat.
(2)Seiain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyusun dan merencanakan Tenaga Kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan Tehaga Kesehatan yang bekerja tidak sesual dengan keprofesiannya.

Pasal 7

(1)Perencanaan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
1. a.identifikasi kebutuhan jenis dan kualifikasi Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan lnasyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial budaya;
2. b.melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. c.membuat proyeksi jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan beban kerja pelayanan kesehatan setiap jenis Tenaga Kesehatan;
4. d.mengidentifikasi ketersediaan jenis, jumlah, dan kompetensi Tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan; e membuat
5. e.membuat proyeksi ketersediaan Tenaga Kesehatan yang ada dengan memperkirakan yang akan memasuki usia pensiun;
6. f.membandingkan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan dengan persediaan Tenaga Kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jenis Tenaga Kesehatan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
7. g.membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan.
(2)Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat secara nasional.
(3)Hasil perencanaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan direkapitulasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh bupati/walikota sebagai perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan tingkat kabupaten/kota.
(4)Perencanaan perrrerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkapitulasi oleh pemerintah daerah provinsi untuk ditetapkan oleh gubernnr sebagai perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat provinsi.
(5)Perencanaan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direkapitulasi oleh Menteri untuk ditetapkan sebagai perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat nasional.

Pasal 8

(1)Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk manual dan elektronik.
(2)Dalam rangka men5rusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Tenaga Kesehatan paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

(1)Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan untuk jangka waktu:
1. a.1 (satu) tahun;
2. b.5 (lima) tahun; dan
3. c.25 (dua puluh lima) tahun.
(2)Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada perencanaan Tenaga Kesehatan 5 (lima) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun.
(3)Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b dilakukan dengan mengacu pada perencanaan Tenaga Kesehatan 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 10

Ketentuan mengenai metode dan tata cara perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan. (21 Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan.
(3)Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGADAAN TENAGA KESEHATAN Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan/atau masyarakat.
(2)Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan program studi.
(3)Perguruan tinggi dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. (41 lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan penilaian oleh tim yang melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PENGADAAN TENAGA KESEHATAN Pasal 1 1

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PENGADAAN TENAGA KESEHATAN Pasal 1 1

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022