Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1961
- Nomor
- 69
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Mengingat :
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DAN ALAT KESEHATAN. BAB - I PENDIRIAN
BAB - II ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum Pasal 2.
Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 5. Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional, dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman dan kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.
MODAL Pasal 7.
PIMPINAN
Pasal 9. Anggota Direksi adalah warga- negara Indonesia.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
Pasal 13.
HUBUNGAN BADAN PIMPINAN UMUM DAN PERUSAHAAN NEGARA DIBAWAHNYA Pasal 14.
Pasal 15. Perusahaan Negara termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI
KEPEGAWAIAN Pasal 17. Direksi mengangkat dan memberhentikan pagawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. TAHUN BUKU Pasal 18. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 19.
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 20. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirm oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 21.
PENGGUNAAN LABA Pasal 22.
PEMBUBARAN Pasal 23.
BAB - III KETENTUAN PENUTUP Pasal 24. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 25. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Maret 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 Maret 1961. SEKRETARIS NEGARA, MOHD. ICHSAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DI CETAK ULANG SUMBER : LN 1961/90
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)