Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1952
- Nomor
- 8
- Tahun
- 1952
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
b.bahwa dianggap perlu untuk mengadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk semua Pegawai Negeri. Mengingat: Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnya tanggal 15 Pebruari 1952;
Memutuskan: Pertama : Mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (dahulu) Nr 14 tahun 1950 dan peraturan-peraturan termuat dalam Bijblad No. 13405, 13664 dan 14429; Kedua : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini. Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1. Pegawai Negeri menurut peraturan ini, ialah mereka yang bekerja sebagai pegawai pada suatu badan Pemerintahan, baik tetap maupun sementara. Pasal 2. Untuk kepentingan jawatan dan/atau Negara, seorang Pegawai Negeri dapat dilarang bekerja oleh Kepala Kantor yang bersangkutan; hal ini harus segera diberitahukan kepada Pembesar yang berhak mengangkat atau memperhentikan pegawai disertai penjelasan secukupnya. Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5. Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji menurut pasal 4 mendapat tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku, dihitung atas dasar bagian gaji yang diterimanya. Pasal 6. Hal-hal yang menyebabkan Pegawai Negeri diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya menurut pasal 3, ayat (2) a dan b, peraturan ini, harus diselidiki dan diperiksa selekas mungkin untuk dapat menetapkan tindakan yang perlu terhadap yang bersangkutan, kecuali jika soalnya itu menjadi urusan Pengadilan negeri. Pasal 7. Jika dikemudian hari terdapat, bahwa Pegawai Negeri yang diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya menurut Pasal 3, ayat (2), huruf a dan b peraturan ini :
Pasal 8. Setelah pemeriksaan atau penyelidikan termaksud pasal 3, ayat (4)peraturan ini selesai dan keputusannya diketahui, maka haruslah ditentukan apakah pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara termaksud, dilakukan "dengan hormat" atau "tidak dengan hormat". Pasal 9. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara menurut peraturan ini, dilakukan mulai dari pemberhentian itu diputuskan. Pasal 10. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Pebruari 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Menteri Urusan Pegawai, SOEROSO. Diundangkan Pada tanggal 22 Pebruari 1952 Menteri Kehakiman, MOEHAMMAD NASROEN. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PENJELASAN UMUM. Peraturan ini bermaksud untuk mempersatukan peraturan- peraturan yang berlainan dan masih berlaku hingga dewasa ini mengenai tindakan-tindakan administratif yang harus diambil, yaitu:
bilamana seorang pegawai telah berbuat sesuatu atau melalaikan tugas kewajibannya sedemikian sehingga salah satu daripada tindakan-tindakan tersebut tadi harus diambil terhadapnya, demikian mengingat kepentingan jawatan yang bersangkutan khususnya dan kepentingan Negara pada umumnya. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Dalam peraturan ini tidak termasuk pekerja-harian. Pasal 2. Larangan bekerja termaksud di sini berarti, bahwa pegawai yang bersangkutan dicabut kekuasaan atau kewajibannya untuk melakukan pekerjaannya, tetapi ia tetap bertanggung jawab atas cara-cara ia melakukan pekerjaannya sebelum larangan itu. Pasal 3. ayat (2) : di sini ditentukan, bahwa pegawai Negeri dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya jika ia disangka telah berbuat suatu kejahatan atau sesuatu yang harus dicela ataupun jika ia (telah) melalaikan sesuatu kewajiban baik di dalam maupun di luar dinas, yang dalam hal sangkaan itu ternyata beralasan dapat menyebabkan pegawai itu harus diberhentikan dari jabatan Negeri tetap ataupun sementara,"dengan hormat" ataupun "tidak dengan hormat".Pegawai harus diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya, jika sangkaan-sangkaan termaksud tadi adalah sedemikian luas dan memberatkan, sehingga pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas atau untuk kepentingan pemeriksaan yang akan dilakukan, harus dijauhkan dari jabatannya ataupun dimasukkan dalam tahanan di dalam maupun di luar penjara. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan di sini, bahwa jika seorang pegawai Negeri ditahan oleh yang berwajib karena alasan-alasan yang tidak diketahui oleh Kepala Kantor c.q. Pembesar termaksud pasal 2, karena tidak langsung bersangkutan dengan kedudukannya sebagai pegawai Negeri semata-mata (umpama karena alasan-alasan politik dan sebagainya), maka pegawai itu tidak diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya; Kepala Kantor c.q. Pembesar termaksud haruslah segera berusaha mendapatkan keterangan-keterangan seperlunya pada yang berwajib yang memerintahkan tangkapan itu, agar didapatlah bahan-bahan untuk mempertimbangkan apakah dalam hal ini pegawai yang bersangkutan harus diberhentikan untuk sementara waktu ataupun tidak. Jika diputuskan bahwa pegawai harus diberhentikan u.s.w. maka pada Menteri (atau Pembesar lainnya) yang menyerahkan kekuasaannya untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai, hendaklah senantiasa diberikan salinan dari pada surat- keputusan, disertai penjelasan-penjelasan dan keterangan- keterangan selengkapnya tentang alasan-alasan yang menyebabkan keputusan itu; demikian pula mengenai keputusan untuk mengakhiri suatu pemberhentian u.s.w. dengan menempatkan kembali ataupun memberhentikan pegawai yang bersangkutan. Pasal 4, 5 dan 6. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 7. Penetapan dalam huruf a pasal ini, menegaskan hak pegawai yang diberhentikan u.s.w. untuk menerima pula segala kekurangan dalam penghasilan-penghasilannya selama waktu pemberhentian itu, jika ia ternyata tidak salah dan ditempatkan kembali. Pasal 8, 9 dan 10. Tidak memerlukan penjelasan. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1952/13; TLN NO. 199
Membuka PDF…