Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966
- Nomor
- 4
- Tahun
- 1966
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Pertama : MENCABUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No. 13). Kedua: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI. Pasal 1. Yang dimaksud dengan pegawai Negeri menurut Peraturan ini adalah mereka, yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwewenang. Pasal 2.
Pasal 3. Seorang pegawai Negeri harus diberhentikan jika ia terbukti telah melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Pasal 4.
Pasal 5. Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji menurut pasal 4 diatas mendapat tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, dan lain-lain kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatannya menurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas dasar bagian gaji yang diterimanya. Pasal 6. Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan Negara, maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai negeri dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 peraturan ini, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang bersangkutan. Pasal 7.
Dalam hal yang demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan- penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya.
Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan- penghasilan lain diperlakukan ketentuan sperti tertera dalam ayat (1) dan (2) sub a pasal ini. Pasal 8. Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti. Pasal 9. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1966. SEKRETARIS NEGARA, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1%6 TENTANG PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI. UMUM Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Kepegawaian (Undang- undang No. 18 Tahun 1961, Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263), maka ketentuan-ketentuan lama tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1952, Lembaran Negara Tahun 1952 No. 13) perlu ditinjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1961 tersebut. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1952 yang sifatnya terlalu luas, Undang-undang Pokok Kepegawaian tegas menetapkan, bahwa seorang pegawai Negeri hanya dapat dikenakan pemberhentian sementara untuk kepentingan peradilan. Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberhentian sementara pegawai Negeri berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1961, terutama bertujuan mengamankan kepentingan peradilan c.q. kepentingan jawatan. Namun tidaklah berarti, bahwa kepentingan pegawai dikesampingkan. Dilihat dari segi kedudukan hukum pegawai justru diberikan pedoman-pedoman yang lebih tegas baik bagi penguasa maupun bagi para pegawai sendiri - untuk dijadikan pegangan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam bidang ini, sehingga kemungkinan akan terjadinya di dalam praktek tindakan- tindakan yang didasarkan atas penafsiran yang keliru/kurang tepat, adalah minimal sekali. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. * Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4.
b.Didalam praktek mungkin terjadi, bahwa pihak yang berwajib sudah mengenakan tahanan sementara terhadap diri seorang pegawai, sedangkan pimpinan pegawai itu sendiri sebetulnya belum mendapatkan petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan, bahwa yang bersangkutan telah melakukan kejahatan/pelanggaran yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan dalam ayat ini menghindarkan, bahwa pegawai yang demikian itu, yang kemudian ternyata tidak bersalah, terlanjur telah dikenakan tindakan yang terlalu merugikan baginya. Sebaliknya jika tindakan yang terlalu merugikan ternyata terdapat bukti-bukti yang jelas bahwa pegawai yang bersangkutan memang telah melakukan kejahatan/pelanggaran, maka terhadapnya dengan sendirinya diperlakukan ketentuan dalam pasal 4, (1) a.
Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Pasal ini bertujuan membatasi kejadian-kejadian dalam praktek dimana seorang pegawai yang dikenakan tahanan sementara, selama berbulan-bulan belum saja diperiksa sebagaimana mestinya,sehingga keuangan Negara secara tidak wajar dibebani terus dengan pembayaran sebagian dari penghasilannya. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1966/7; TLN NO. 2797
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan