DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1947

Nomor: 9
Tahun: 1947
Ditetapkan: 30 April 1947
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan: Menetapkan peraturan sebagai berikut: PERATURAN TENTANG KANTOR URUSAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1.

1.Perusahaan-perusahaan perkebunan milik Negara dan perusahaan-perusahaan perkebunan bukan milik bangsa Asing, yang dikuasai oleh Negara, - terhitung perusahaan-perusahaan bukan perkebunan, yang didirikan dari kekayaan atau reservenya perusahaan-perusahaan itu, - yang tersebut dalam daftar terlampir pada Peraturan ini diurus dan diselenggarakan oleh suatu kantor, yang dinamakan Kantor Urusan "Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia" selanjutnya disingkat "P.P.R.I.".
2.P.P.R.I. menguasai kekayaan dan hasil dari perusahaan-perusahaan tersebut diatas.
3.P.P.R.I. berkedudukan di Surakarta. Usaha. Pasal 2. Untuk menjalankan kewajiban tersebut dalam pasal 1 P.P.R.I. berusahaan antara lain:

a.mengatur secara sentral keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam P.P.R.I.
b.mengatur secara sentral hasil perusahaan tersebut pada huruf a.
c.mengatur secara sentral kebutuhan akan alat-alat dan lain-lain dari perusahaan-perusahaan tersebut pada huruf a. Pimpinan. Pasal 3.
1. 1.P.P.R.I. tersebut dalam pasal 1 dipimpin oleh seorang Direktur, yang bekerja dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kemakmuran.
2. 2.Direktur tersebut dalam ayat 1 dalam menjalankan pimpinan dibantu oleh:
a.seorang kepala urusan perusahaan-perusahaan gula yang menjabat wakil Direktur, dan
b.seorang kepala urusan perusahaan-perusahaan perkebunan, selain pabrik gula. Pasal 4. Sekertariat P.P.R.I. dikepalai oleh seorang Sekretaris, dan mempunyai bagian-bagian tersebut dibawah ini:
a.bagian umum dikepalai oleh Sekretaris tersebut, serta
b.bagian technik,
c.bagian keuangan dan
d.bagian persediaan dan penjualan, masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Bagian. Pasal 5.
1. 1.Direktir dan pegawai P.P.R.I. lainnya terdiri dari
a.pegawai Negeri, yang diperbantukan pada P.P.R.I. atau
b.pegawai lainnya yang diangkat menurut peraturan gaji pegawai perkebunan yang ditetapkan oleh Kementerian Kemakmuran tanggal 24 September 1946 No. 570/Pk/4, sebagai sejak ditetapkan telah dirubah dan ditambah, atau menurut perjanjian lain yang diumumkan (partikulier verband).
1. 2.Kedudukan Direktur dan pegawai-pegawai lainnya ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.
2. 3.Direktur diangkat oleh Menteri Kemakmuran. Pegawai-pegawai lainnya tersebut dalam Pasal 3 dan 4 dan kepala dari perusahaan-perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh atau atas nama Menteri Kemakmuran, sedang lain-lain pegawai oleh Direktur P.P.R.I. Keuangan. Pasal 6.
3. 1.P.P.R.I. bekerja sebagai perusahaan yang berdiri sendiri.
4. 2.Keuntungan bersih sesudah dipotong untuk cadangan, masuk dalam kas Negeri sebagai pendapatan Negeri. Pasal 7. Balans pembukaan dari P.P.R.I. ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran. Pasal 8. Tiap-tiap tahun paling lambat dalam bulan Juli, Direktur P.P.R.I. memasukkan kepada Menteri Kemakmuran dengan pengaturan Badan Pengawasan rencana anggaran belanja untuk tahun yang berikut, yang harus disertai gabungan dari anggaran keuangan tiap-tiap perusahaan, yang tergabung dalam P.P.R.I. Pasal 9. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 4 bulan sesudah tutup tahun buku, Direktur P.P.R.I. mengirimkan kepada Menteri Kemakmuran balans dan perhitungan laba-rugi beserta berita tahunan, dengan disertai pemandangan dari Badan Pengawas. Pasal 10. Penerimaan dan pengeluaran tidak boleh dicampur. Pasal 11. P.P.R.I. mengadakan administrasi, yang memberi kenyataan tentang duduknya keuangan, hasil dan kekayaan tiap-tiap perusahaan yang tergabung dalam organisasinya. Pasal 12.
5. 1.Semua biaya P.P.R.I. dipikul oleh perusahaan yang dibawah kekuasaannya.
6. 2.Biaya untuk P.P.R.I. yang dikeluarkan dari Kas Negeri, diganti oleh P.P.R.I. Pasal 13. Dalam peraturan lain akan ditetapkan pembagian laba-rugi dan lain-lain peraturan lebih lanjut yang mengenai keuangan. Pasal 14. Segala perhubungan keuangan dilakukan dengan meliwati Bank Negara atau Bank Rakyat Indonesia. Pengawasan. Pasal 15.
7. 1.Untuk mengawasi dan membantu Direktur dalam menjalankan siasat P.P.R.I. diadakan Badan Pengawas, terdiri dari:
a.Kepala Jawatan Pengawasan Perusahaan-perusahaan Perkebunan, sebagai Ketua.
b.Ketua Dewan Pimpinan B.P.P.G.N.
c.Ketua Dewan Pimpinan P.P.N.
d.Kepala Bank Rakyat Indonesia di Surakarta.
e.Seorang wakil buruh perusahaan gula, yang tergabung dalam P.P.R.I.
f.Seorang wakil buruh perusahaan perkebunan selain gula, yang tergabung dalam P.P.R.I.
g.Seorang wakil tani yang berkepentingan dalam perusahaan-perusahaan P.P.R.I.
h.Lain-lain orang yang dipandang perlu oleh Menteri Kemakmuran.
1. 2.Sekretaris P.P.R.I. menjabat pekerjaan Sekretaris Badan Pengawas.
2. 3.Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat 1 pasal ini pada huruf a, b, c dan d duduk dalam Badan Pengawas itu oleh karena jabatannya, sedang anggotanya tersebut pada huruf e, f, g dan h akan diangkat oleh atau atas nama Menteri Kemakmuran. Pasal 16. Rapat Badan Pengawas diadakan ditempat kedudukan P.P.R.I., sedikit-sedikitnya 3 bulan sekali dengan dihadiri oleh Kemakmuran, harus dimajukan pada Badan Pengawas lebih dulu untuk mendapat pertimbangannya.

Pasal 17

Rapat Badan Pengawas diadakan ditempat kedudukan P.P.R.I. sedikit-dikitnya 3 bulan sekali dengan dihadiri oleh Direktur P.P.R.I., kecuali jika berhubung dengan suatu hal yang istimewa oleh Badan Pengawas dipandang perlu, bahwa rapat harus dilangsungkan dengan tidak dihadiri oleh Direktur itu. Pasal 18. Anggota dari Badan Pengawas menerima penggantian biaya bepergian dan bermalam, yang sebenarnya dikeluarkan dengan cara yang hemat, dan menerima uang duduk sebesar Rp. 20,- untuk tiap-tiap hari bersidang. Peraturan tambahan Pasal 19. Pada hari peraturan ini mulai berlaku, maka "Kantor Perusahaan Perkebunan Pemerintah" dan "Kantor Perusahaan Nasional Surakarta" dilebur dalam P.P.R.I., sedang pegawainya, sampai diatur lain, dengan sendirinya diterima sebagai pegawai P.P.R.I. dengan kedudukan dan perjanjian yang sampai sekarang berlaku. Pasal 20. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan, dan boleh dinamakan: "Peraturan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia" (disingkat Peraturan P.P.R.I.). Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 April 1947 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEKARNO Menteri Kemakmuran, A.K. GANI. Diumumkan pada tanggal 30 April 1947. Sekretaris Negara, A.G. PRINGGODIGDO LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1947 A. PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM KANTOR PERUSAHAAN PERKEBBUNAN PEMERINTAH (DULU GOUVERNEMENTS LANDBOUWBEDRIJVEN). ----------------------------------------------------------------- No. NAMA Daerah atau Mengusahakan karesidenan ----------------------------------------------------------------- JAWA 1 Cikumpa-Cipinang Jakarta Karet 2 Serpong Jakarta karet 3 Vada Bogor Karet 4 Cipetir Bogor Guttapercha dan karet 5 Cinjiruan Priangan Kina dan teh 6 Buaran/Blimbing Pekalongan Karet 7 Subah Pekalongan Karet 8 Krumput Banyumas Karet 9 Merbuh-Kaliwringin Semarang Karet 10 Kalitelo Jepara-Rembang Karet dan kelapa 11 Balong-Beji Jepara-Rembang Karet dan kelapa 12 Tretes Madiun Karet 13 Bangelan Malang Kopi SUMATERA 14 Langsa-sungai Lung Aceh Karet 15 Juru Rajau Aceh Karet 16 Perusahaan Gondorukem dan terpentin Aceh Gondorukem (hars) dan terpentijn 17 Mayang Sumatera Timur Minyak palm dan karet ----------------------------------------------------------------- B. PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM PERUSAHAAN KASUNANAN (KROON-EN RIJKSON-DERNEMINGEN SURAKARTA). ----------------------------------------------------------------- No. NAMA Daerah atau Mengusahakan Karesidenan ----------------------------------------------------------------- 18 Manisharjo Surakarta Sisal 19 Ampel Surakarta 20 Karanggeneng Surakarta Gula 21 Tegalgondo Surakarta ---------------------------------------------------------------- C. PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM PERUSAHAAN MANGKUNEGARAN (MANGKUNEGAIRANSCHE EIGENDOMMENFONDS). ---------------------------------------------------------------- No. NAMA Daerah atau Mengusahakan karesidenan ---------------------------------------------------------------- 22 Tasikmadu Surakarta Gula 23 Colomadu Surakarta 24 Mojogedang Surakarta Kerjogadungan Surakarta Kopi 25 Perusahaan perumahan Surakarta Menyewakan rumah 26 Perusahaan B Perumahan Surakarta Menyewakan rumah 27 Perusahaan B Perumahan Surakarta Menyewakan rumah 28 Perusahaan Batu- 29 gamping-Betal Semarang Batu gamping Perusahaan Gula- 30 batu Rasamadu Wonogiri Gulabatu -----------------------------------------------------------------

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan: Menetapkan peraturan sebagai berikut: PERATURAN TENTANG KANTOR URUSAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1.

1.Perusahaan-perusahaan perkebunan milik Negara dan perusahaan-perusahaan perkebunan bukan milik bangsa Asing, yang dikuasai oleh Negara, - terhitung perusahaan-perusahaan bukan perkebunan, yang didirikan dari kekayaan atau reservenya perusahaan-perusahaan itu, - yang tersebut dalam daftar terlampir pada Peraturan ini diurus dan diselenggarakan oleh suatu kantor, yang dinamakan Kantor Urusan "Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia" selanjutnya disingkat "P.P.R.I.".
2.P.P.R.I. menguasai kekayaan dan hasil dari perusahaan-perusahaan tersebut diatas.
3.P.P.R.I. berkedudukan di Surakarta. Usaha. Pasal 2. Untuk menjalankan kewajiban tersebut dalam pasal 1 P.P.R.I. berusahaan antara lain:

a.mengatur secara sentral keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam P.P.R.I.
b.mengatur secara sentral hasil perusahaan tersebut pada huruf a.
c.mengatur secara sentral kebutuhan akan alat-alat dan lain-lain dari perusahaan-perusahaan tersebut pada huruf a. Pimpinan. Pasal 3.
1. 1.P.P.R.I. tersebut dalam pasal 1 dipimpin oleh seorang Direktur, yang bekerja dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kemakmuran.
2. 2.Direktur tersebut dalam ayat 1 dalam menjalankan pimpinan dibantu oleh:
a.seorang kepala urusan perusahaan-perusahaan gula yang menjabat wakil Direktur, dan
b.seorang kepala urusan perusahaan-perusahaan perkebunan, selain pabrik gula. Pasal 4. Sekertariat P.P.R.I. dikepalai oleh seorang Sekretaris, dan mempunyai bagian-bagian tersebut dibawah ini:
a.bagian umum dikepalai oleh Sekretaris tersebut, serta
b.bagian technik,
c.bagian keuangan dan
d.bagian persediaan dan penjualan, masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Bagian. Pasal 5.
1. 1.Direktir dan pegawai P.P.R.I. lainnya terdiri dari
a.pegawai Negeri, yang diperbantukan pada P.P.R.I. atau
b.pegawai lainnya yang diangkat menurut peraturan gaji pegawai perkebunan yang ditetapkan oleh Kementerian Kemakmuran tanggal 24 September 1946 No. 570/Pk/4, sebagai sejak ditetapkan telah dirubah dan ditambah, atau menurut perjanjian lain yang diumumkan (partikulier verband).
1. 2.Kedudukan Direktur dan pegawai-pegawai lainnya ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.
2. 3.Direktur diangkat oleh Menteri Kemakmuran. Pegawai-pegawai lainnya tersebut dalam Pasal 3 dan 4 dan kepala dari perusahaan-perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh atau atas nama Menteri Kemakmuran, sedang lain-lain pegawai oleh Direktur P.P.R.I. Keuangan. Pasal 6.
3. 1.P.P.R.I. bekerja sebagai perusahaan yang berdiri sendiri.
4. 2.Keuntungan bersih sesudah dipotong untuk cadangan, masuk dalam kas Negeri sebagai pendapatan Negeri. Pasal 7. Balans pembukaan dari P.P.R.I. ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran. Pasal 8. Tiap-tiap tahun paling lambat dalam bulan Juli, Direktur P.P.R.I. memasukkan kepada Menteri Kemakmuran dengan pengaturan Badan Pengawasan rencana anggaran belanja untuk tahun yang berikut, yang harus disertai gabungan dari anggaran keuangan tiap-tiap perusahaan, yang tergabung dalam P.P.R.I. Pasal 9. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 4 bulan sesudah tutup tahun buku, Direktur P.P.R.I. mengirimkan kepada Menteri Kemakmuran balans dan perhitungan laba-rugi beserta berita tahunan, dengan disertai pemandangan dari Badan Pengawas. Pasal 10. Penerimaan dan pengeluaran tidak boleh dicampur. Pasal 11. P.P.R.I. mengadakan administrasi, yang memberi kenyataan tentang duduknya keuangan, hasil dan kekayaan tiap-tiap perusahaan yang tergabung dalam organisasinya. Pasal 12.
5. 1.Semua biaya P.P.R.I. dipikul oleh perusahaan yang dibawah kekuasaannya.
6. 2.Biaya untuk P.P.R.I. yang dikeluarkan dari Kas Negeri, diganti oleh P.P.R.I. Pasal 13. Dalam peraturan lain akan ditetapkan pembagian laba-rugi dan lain-lain peraturan lebih lanjut yang mengenai keuangan. Pasal 14. Segala perhubungan keuangan dilakukan dengan meliwati Bank Negara atau Bank Rakyat Indonesia. Pengawasan. Pasal 15.
7. 1.Untuk mengawasi dan membantu Direktur dalam menjalankan siasat P.P.R.I. diadakan Badan Pengawas, terdiri dari:
a.Kepala Jawatan Pengawasan Perusahaan-perusahaan Perkebunan, sebagai Ketua.
b.Ketua Dewan Pimpinan B.P.P.G.N.
c.Ketua Dewan Pimpinan P.P.N.
d.Kepala Bank Rakyat Indonesia di Surakarta.
e.Seorang wakil buruh perusahaan gula, yang tergabung dalam P.P.R.I.
f.Seorang wakil buruh perusahaan perkebunan selain gula, yang tergabung dalam P.P.R.I.
g.Seorang wakil tani yang berkepentingan dalam perusahaan-perusahaan P.P.R.I.
h.Lain-lain orang yang dipandang perlu oleh Menteri Kemakmuran.
1. 2.Sekretaris P.P.R.I. menjabat pekerjaan Sekretaris Badan Pengawas.
2. 3.Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat 1 pasal ini pada huruf a, b, c dan d duduk dalam Badan Pengawas itu oleh karena jabatannya, sedang anggotanya tersebut pada huruf e, f, g dan h akan diangkat oleh atau atas nama Menteri Kemakmuran. Pasal 16. Rapat Badan Pengawas diadakan ditempat kedudukan P.P.R.I., sedikit-sedikitnya 3 bulan sekali dengan dihadiri oleh Kemakmuran, harus dimajukan pada Badan Pengawas lebih dulu untuk mendapat pertimbangannya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1947

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1960

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1960