Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2019
- Nomor
- 90
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 46
memutuskan gugatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
BAT} V BAB V PENDANAAN
BAB V
Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Banding dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
BABVII ... -t7- KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481ll dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar _18_ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3O Desember 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 259 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Hukum dan ang-undangan, ttd anna Djaman PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING PADA KOMISI BANDING MEREK I. UMUM Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek, sedangkan dalam Pasal 34 Undang-Undang diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek. Sebelumnya ketentuan Komisi Banding Merek telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, T\rgas, dan Fungsi Komisi Banding Merek dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OOl tentang Merek. Mempertimbangkan adanya penambahan tugas, fungsi, jumlah keanggotaan, dan penyempurnaan mekanisme pemeriksaan Permohonan Banding pada Komisi Banding Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlu membentuk Peraturan Pemerintah ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)