DokumenPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Berlaku

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Program Registrasi Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi: a. Pengusul dalam mengajukan Naskah Kuno sebagai IKON; dan b. komite IKON, sekretariat komite IKON, dan dewan pakar IKON dalam Registrasi Naskah Kuno dan penetapan Naskah Kuno dalam Register IKON. Organisasi IKON terdiri atas: a. komite IKON; b. sekretariat komite IKON; dan c. dewan pakar IKON.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar naskah kuno tidak punah dan dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan mendatang, perlu dilakukan pelestarian naskah kuno berupa pengusulan naskah kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional;
c.bahwa untuk pengusulan naskah kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Program Registrasi Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Program Registrasi Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
4.Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PROGRAM REGISTRASI NASKAH KUNO SEBAGAI INGATAN KOLEKTIF NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
2.Ingatan Kolektif Nasional yang selanjutnya disebut IKON adalah Naskah Kuno yang bernilai penting bagi peradaban bangsa Indonesia.
3.Registrasi Naskah Kuno adalah pencatatan Naskah Kuno yang telah memenuhi kriteria ke dalam register IKON.
4.Register IKON adalah daftar Naskah Kuno yang sudah dicatat dan ditetapkan sebagai IKON.
5.Pengusul adalah pihak yang mengajukan usulan Naskah Kuno sebagai IKON.
6.Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
7.Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

a.Pengusul dalam mengajukan Naskah Kuno sebagai IKON; dan
b.komite IKON, sekretariat komite IKON, dan dewan pakar IKON dalam Registrasi Naskah Kuno dan penetapan Naskah Kuno dalam Register IKON.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

Organisasi IKON terdiri atas:

a.komite IKON;
b.sekretariat komite IKON; dan
c.dewan pakar IKON.

Pasal 4

(1)Komite IKON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.pengarah;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.kelompok kerja.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara ex officio dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan Naskah Kuno di lingkungan Perpustakaan Nasional.
(4)Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara ex officio dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan Naskah Kuno di lingkungan Perpustakaan Nasional.
(5)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh pejabat fungsional paling rendah jenjang ahli madya pada unit kerja yang membidangi pengelolaan Naskah Kuno di lingkungan Perpustakaan Nasional.
(6)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e beranggotakan:
1. a.filolog;
2. b.penerjemah;
3. c.konservator;
4. d.pengalih media; dan
5. e.pustakawan.
(7)Komite IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 14 (empat belas) orang.
(8)Masa kerja komite IKON berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(9)Komite IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 5

Komite IKON mempunyai tugas:

a.menyusun rencana program dan kegiatan IKON;
b.melakukan sosialisasi, pendampingan, dan diseminasi informasi IKON;
c.melakukan inventarisasi Naskah Kuno yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia;
d.melakukan verifikasi Naskah Kuno yang diusulkan sebagai IKON;
e.mengembangkan data yang terkait dengan pelestarian Naskah Kuno;
f.mengoordinasi kegiatan dan pengelolaan IKON;
g.menetapkan Naskah Kuno sebagai IKON berdasarkan rekomendasi dewan pakar;
h.mengusulkan Naskah Kuno yang telah ditetapkan sebagai IKON untuk menjadi Memory of the World;
i.mencabut penetapan Naskah Kuno sebagai IKON berdasarkan berita acara investigasi;
j.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKON; dan
k.menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala.

Pasal 6

(1)Sekretariat komite IKON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.kepala sekretariat; dan
2. b.anggota paling sedikit 5 (lima) orang.
(2)Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex officio dijabat oleh pejabat administrator atau yang setara yang membidangi pengelolaan Naskah Kuno di lingkungan Perpustakaan Nasional.
(3)Masa kerja sekretariat komite IKON berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(4)Sekretariat komite IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 7

(1)Sekretariat komite IKON mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan teknis dan administratif kepada komite IKON;
2. b.melakukan seleksi administrasi terhadap pengusulan Naskah Kuno sebagai IKON; dan
3. c.melakukan Registrasi Naskah Kuno;
4. d.melakukan penghapusan Naskah Kuno dari Register IKON berdasarkan keputusan komite IKON.
(2)Sekretariat komite IKON berada di bawah dan bertanggung jawab kepada komite IKON.

Pasal 8

(1)Dewan pakar IKON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Keanggotaan dewan pakar IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang keilmuan terkait Naskah Kuno yang diusulkan.
(3)Dewan pakar IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.
(4)Dewan pakar IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 9

(1)Dewan pakar IKON mempunyai tugas:
1. a.menyeleksi dan mengkaji usulan Naskah Kuno;
2. b.melakukan penilaian terhadap Naskah Kuno yang diusulkan sebagai IKON; dan
3. c.merekomendasikan kepada komite IKON Naskah Kuno yang akan ditetapkan sebagai IKON.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, dewan pakar IKON bertanggung jawab kepada ketua komite IKON.

BAB III

PROSEDUR IKON

Pasal 10

(1)Pengusulan Naskah Kuno sebagai IKON diajukan oleh Pengusul yang terdiri atas:
1. a.perseorangan;
2. b.kelompok masyarakat;
3. c.lembaga pemerintah;
4. d.lembaga negara;
5. e.Pemerintah Daerah;
6. f.organisasi dan lembaga swasta; dan
7. g.lembaga Pendidikan.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara sendiri atau bersama.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komite IKON.
(4)Naskah Kuno yang diusulkan sebagai IKON harus memenuhi persyaratan:
1. a.Naskah Kuno merupakan naskah asli atau salinan (arketipe) yang sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional; dan
2. b.pemilik Naskah Kuno merupakan pemilik sah atau penerima pelimpahan kepemilikan dari pemilik sah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 27 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 27 Tahun 2025