DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab ini memuat definisi-definisi terkait Peraturan Bupati, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Bencana Alam, Penerima Bantuan, dan lain-lain . BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN Bab ini menetapkan maksud peraturan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan bantuan dan tujuan untuk mengatur pelaksanaannya serta mencapai Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat. BAB III: KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN Bab ini mengatur bahwa bantuan diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis, serta mendefinisikan kriteria tingkat kerusakan rumah (ringan, sedang, berat, dan total) untuk rehabilitasi atau rekonstruksi . BAB IV: BENTUK DAN BESARAN BANTUAN Bab ini menjelaskan bahwa bentuk bantuan adalah uang untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja, dengan besaran nilai mengacu pada Standar Harga Satuan Kabupaten Landak dan mempertimbangkan kemampuan APBD . BAB V: PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN Bab ini merinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan, termasuk menjadi korban bencana alam, memiliki KTP, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memiliki hak atas tanah yang sah, belum pernah menerima bantuan serupa, dan status rumah tidak dalam sengketa . BAB VI: TAHAPAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI RUMAH TERDAMPAK BENCANA Bab ini membagi tahapan kegiatan pemberian bantuan menjadi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan rincian kegiatan spesifik untuk setiap tahapan .

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai hunian tempat berlindung untuk mendukung terselenggaranya kehidupan yang Jayak;
b.bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian Masyarakat akibat bencana, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana diantaranya melalui rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Masyarakat; Menimbang
c.bahwa berdasarkan Lampiran 1 huruf D Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang , menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dibidang perumahan dan Kawasan permukiman antara lain urusan perumahan dengan sub urusan berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan Mengingat Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sidang Pekerjaan Umuum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penetapan Besaran Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 22); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kebupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kebupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
13.Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 774); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH TERDAMPAK BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Landak.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Landak.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Landak yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
7.Rehabilitasi Rumah yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan, sedang dan berat.
8.Rekonstruksi Rumah yang selanjutnya disebut Rekonstruksi adalah kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak total.
9.Tenaga Fasilitator Lapangan adalah pendamping Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan yang disampaikan kepada perangkat daerah teknis.
10.Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat. 1 1 . Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, kekeringan, angm topan/puting beliung, banjir dan tanah longsor.
12.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
13.Pejabat Pembuat adalah pejabat Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
14.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi uraian pekerjaan, volume dan harga satuan bahan bangunan yang diajukan oleh penerima bantuan sebagai dasar pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah teknis.
15.Bank Penyalur adalah bank yang mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan rehabilitasi.
16.Penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1 ) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan dalam memberikan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana.

(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan pemberian Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana dan tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Memberikan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana Sesuai Kemampuan Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK yang diberi kewenangan oleh Pengguna Keuangan Daerah.
(2)Bantuan Rehabilitas dan Rekonstruksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 4

(1)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat yakni rusak dibawah 65% (enam puluh lima persen).
(2)Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak total yakni diatas 65% (enam puluh lima persen) dengan membangunkan rumah baru tipe 36 yang berada pada Lokasi yang sama atau Lokasi baru.
(3)Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan 0% (no] persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) kompenen struktural dan non struktural.
(4)Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi kerusakan 31 o/o(tiga puluh satu persen) sampai dengan 45% (empat puluh enam persen) komponen struktural dan non struktural.
(5)Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan 46% (empat puluh enam persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen) komponen struktural dan non stuktural.
(6)Rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerusakan diatas 65% (enam puluh lima persen) komponen struktual dan non struktural.

Pasal 5

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan apabila sudah dilakukan verifikasi dan penilaian dari Perangkat Daerah teknis terhadap rumah yang terdampak bencana.

(1)Bentuk bantuan Rehabilitas dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana berupa uang yang diserahkan kepada penerima bantuan perseorangan untuk:
1. a.Membeli bahan bangunan; dan
2. b.Membayar upah kerja.
(2)Besaran nilai dan rincian bantuan Rehabilitas dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana mengacu pada Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun Anggaran berjalan.
(3)Besaran nilai bantuan Rehabilitas dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan penganggaran dari APED. BABV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

BAB IV

BENTUK DAN BESARAN BANTUAN Pasal 6

Pasal 7

Persyaratan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi atau rekonstruksi rumah terdampak bencana meliputi:

a.Penerima bantuan merupakan korban bencana alam yang memiliki dan menghuni rumah yang terdampak bencana;
b.Memiliki kartu tanda penduduk;
c.Merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
d.Memiliki sertifikat kepemilikan tanah atau memiliki surat keterangan hak atas tanah yang sah dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat;
e.Belum pernah menerima bantuan rehabilitas atau rekontruksi rumah dari perangkat daerah yang membidangi bencana ataupun perangkat daerah yang membidangi sosial ; dan
f.Status rumah tidak dalam sengketa yang dituangkan dalam surat pernyataan.

BAB VI

TAHAPAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI RUMAH TERDAMPAK BENCANA

Pasal 8

Kegiatan pemberian bantuan rehabilitas dan rekontruksi rumah terdampak bencana meliputi tahapan sebagai berikut:

a.persiapan ;
b.pelaksanaan; dan
c.pelaporan

(1)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a terdiri dari:
1. a.penetapan Keputusan Bupati tentang tim pelaksana penerapan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat;
2. b.penjaringan tenaga fasilitator lapangan;
3. c.penetapan bencana atau status siaga darurat bencana oleh Bupati;dan
4. d.pendataan kejadian bencana oleh Tim Pelaksana dan Tenaga Fasilitator Lapangan.
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana, dan Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan Rehabilitas dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana.
(3)Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b wajib memiliki kompetensi teknis konstruksi Rumah, mampu membuat dan membaca gambar teknis, mampu menghitung rencana anggaran biaya, memahami teknis dan dasar konstruksi, serta memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material bangunan.

Pasal 10

(1)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b terdiri dari:
1. a.pendataan, sosialisasi, dan verifikasi rumah terdampak bencana;
2. b.penetapan penerima manfaat dan besaran bantuan Rehabilitas dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana dengan Keputusan Bupati;
3. c.pembuatan RAB atau rencana kebutuhan,rencana teknis dan gambar rencana, serta pengumpulan dokumen administrasi;
4. d.pemilihan toko/penyedia bahan bangunan;
5. e.penunjukan tukang/pekerja;
6. f.pemilihan bank/penyalur bantuan;
7. g.pembukaan rekening penerima bantuan dan rekening toko/penyedia bahan bangunan;
8. h.pemesanan daftar belanja barang;
9. i.pengantaran bahan bangunan oleh toko;
10. j.transfer tahap pertama;
11. k.transfer tahap kedua; dan I. pelaksanaan Pembangunan oleh penerima bantuan didampingi dan diawasi oleh tenaga Fasilitator Lapangan.
(2)Pendataan sosialisasi,dan verifikasi Rumah terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah pendataan tingkat kerusakan Rumah,sosialisasi standar pelayanan minimal perumahan,dan verifikasi penerima layanan standar pelayanan minimal perumahan/bantuan Rumah terdampak bencana dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.dilaksanakan pada saat masa pasca bencana (sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah kejadian bencana );dan
2. b.dampak bencana terjadi di daerah
(3)Pendataan dilaksanakan berdasarkan surat dari perangkat daerah yang membidangi urusan bencana atau surat kejadian bencana dari desa/kelurahan kecamatan.
(4)Hasil pendataan, sosialisasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pelaksana dan PPK.
(5)Pembuatan RAB atau rencana kebutuhan, rencana teknis dan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh tenaga fasilitator lapangan, disetujui oleh PPK, dengan melengkapi dokumen administrasi dan teknis sebagai berikut;
1. a.permohonan calon penerima bantuan;
2. b.salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
3. c.slip penghasilan (penghasilan keluarga) dan/atau surat pemyataan penghasilan bermaterai yang dihasilkan oleh pejabat yang berwenang;
4. d.salinan sertifikat hak katas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/ surat keterangan penguasaan tanah yang sah dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat;
5. e.surat pemyataan mengikuti program rehabilitasi atau rekrontruksi rumah terdampak bencana;
6. f.hasil penilaian kualitas rumah dan indentifikasi kebutuhan perbaikan rumah;
7. g.gambar teknis;dan
8. h.RAB atau rencana kebutuhan perbaikan Rumah.
(6)Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima manfaat bantuan Rumah terdampak bencana dan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mencari dan membandingkan toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhi syarat untuk dipilih;
2. b.toko/penyedia bahan bangunan yang disurvei paling sedikit 3 (tiga) atau berdasarkan ketersediaan di Lokasi kegiatan;
3. c.survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan meliputi ketersediaan bahan bangunan,harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan,dan persyaratan administrasi;
4. d.toko/penyedia bahan bangunan memenuhi kriteria: 1 . menyedia bahan bangunan/komponen bangunan yang sah berdasarkan hukum yang diperlukan oleh calon penerima bantuan sesuai dengan hasil identifikasi;
  1. 2.mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan bersedia mengantar bahan bangunan ke Lokasi penerima bantuan sesuai jadwal yang disepakati;
  2. 3.harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pajak;
  3. 4.melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh Masyarakat umum;
  4. 5.lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
  5. 6.memiliki perizinan berusaha bidang perdagangan;
  6. 7.memiliki nomor induk berusaha;
  7. 8.memiliki nomor pokok wajib pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan; dan
  8. 9.bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan Rehabilitasi atau Rekonstruksi Rumah terdampak bencana di bank yang sama dengan bank/pos penyalur; dan
5. e.hasil survei ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara toko/penyedia bahan bangunan terpilih dengan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
(7)Penunjukan tukang/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e dilakukan oleh penerima bantuan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan dilaporkan kepada PPK, dengan ketentuan:
1. a.besaran jumlah pembayaran tukang/pekerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini;
2. b.dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan Pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang/pekerja lain;
3. c.penerima bantuan didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan memastikan kesiapan tukang/pekerja dapat bekerja sesuai jadwal pekerjaan fisik;dan
4. d.tenaga Fasilitator Lapangan melakukan pembekalan tentang kualitas rumah dan teknik konstruksi kepada tukang/pekerja dan penerima bantuan agar tukang/pekerja dapat melakukan pekerjaan fisik sesuai kaidah konstruksi dan rencana teknis yang telah disusun.
(8)Transfer tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan tahapan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dilakukan pengantaran bahan bangunan oleh toko.
(9)Transfer tahap kedua sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan tahapan pembayaran 50% (lima puluh persen) apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar atau paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 11

(1)Apabila terjadi keadaan kahar/force majeure maka pekerjaan dapat diberikan perpanjangan waktu atau dihentikan berdasarkan instruksi atau berdasarkan hasil analisis yang dituangkan dalam berita acara.
(2)Dalam hal pelaksanaan kegiatan dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c terdiri dari:
1. a.monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan; dan
2. b.pengawasan dan pelaporan kepada PPK.
(2)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan diperiksa oleh Tim Pelaksana dan disetujui oleh PPK.
(3)Pengawasan dan pelaporan dimaksud pada ayat (1) huruf ketentuan sebagai berikut:
1. a.setelah progress fisik mencapai paling rendah 30% (tiga puluh persen) penerima bantuan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan Menyusun laporan penggna dana tahap 1;
2. b.laporan penggunaan dana dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan fisik paling rendah 30% dan bukti penggunaan kepada PPK sebagaimana b dilaksanakan dengan dana tahap 1 ;
3. c.hasil pekerjaan fisik dan laporan penggunaan dana tahap 1 diperiksa oleh Tim Pelaksana dan disetujui oleh PPK; dan
4. d.setelah progress fisik mencapai 100% (seratus persen), penerima bantuan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan menyusun laporan penggunaan dana tahap 2.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2023