Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2022 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL ttd. MUHAMMAD SYARIF BANDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1014 LAMPIRAN PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM STANDAR PENGELOLAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM I. Definisi/Pengertian
1.Karya Rekam Analog adalah karya yang menggunakan media berbentuk fisik yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan ditampilkan dengan perangkat tertentu selain dengan perangkat komputer atau dengan perangkat pembaca analog.
2.Karya Rekam Digital adalah karya rekam yang dapat dilihat, didengar, dan ditampilkan melalui komputer atau alat baca digital lainnya.
3.Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.
4.Bahan Kartografi adalah semua Bahan Perpustakaan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam berbagai skala, termasuk tetapi tidak terbatas pada peta wilayah, peta penerbangan, peta pelayaran, peta angkasa, gambar rencana dalam dua atau tiga dimensi, bola peta bumi (globe), diagram balok, foto udara, dan atlas.
5.Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
6.Media Cetak Terbitan Berkala adalah karya yang diterbitkan secara terus-menerus dalam periode tertentu, baik dalam bentuk cetak maupun rekam.
7.Media Terbitan Berkala Elektronik adalah karya yang diterbitkan secara terus menerus dalam periode tertentu dalam bentuk rekam elektronik.
8.Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
9.Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Sistem Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang terdiri atas Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital, Sistem Pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam, Sistem Pengolahan Bahan Pustaka, dan Sistem Interoperabilitas Karya Rekam Digital.
11.Interoperabilitas adalah suatu bentuk interaksi antaraplikasi melalui suatu protokol yang disetujui bersama melalui jalur teknologi informasi dan komunikasi.
12.Pusat Data Perpustakaan Nasional adalah infrastruktur pusat data yang dimiliki, dikelola, dan berada di Perpustakaan Nasional.
13.Tanda Registrasi Karya adalah nomor unik yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi terhadap koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan.
14.Perangkat Lunak Berbahaya (malicious software) adalah kode berbahaya yang dapat berupa skrip, kode, atau perangkat lunak lainnya yang dapat dieksekusi dan dapat digunakan untuk mencuri informasi sensitif, memata-matai sistem yang terinfeksi, atau mengendalikan sistem. II. Penerimaan
1.Pelaksana Serah
a.Perpustakaan Nasional menerima Karya Cetak dan Karya Rekam dari pelaksana serah yaitu: 1) Penerbit; 2) Produsen Karya Rekam; 3) Warga Negara Indonesia yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dihasilkan melalui penelitian dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di Luar Negeri; 4) Warga Negara Asing yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dibuat di Indonesia dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di Luar Negeri; 5) Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Perguruan Tinggi; dan 6) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b.Perpustakaan Provinsi menerima Karya Cetak dan Karya Rekam dari pelaksana serah yaitu: 1) Penerbit; 2) Produsen Karya Rekam; dan 3) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.Karya yang Diserahkan Karya yang diserahkan oleh pelaksana serah kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi meliputi:
a.Karya Cetak 1) Buku, meliputi: a) fiksi; b) nonfiksi; c) karya ilmiah; dan d) laporan penelitian, kecuali karya akhir mahasiswa. 2) Media Cetak Terbitan Berkala, meliputi: a) majalah; b) jurnal; c) buletin; d) tabloid; e) surat kabar; dan f) laporan statistik dengan periode terbit tertentu. 3) Bahan Kartografi, meliputi: a) peta; dan b) atlas.
b.Karya Rekam Analog 1) rekaman suara analog, meliputi: a) piringan hitam; b) kaset audio; c) open reel; d) digital audio tape; dan e) compact disc. 2) rekaman video analog, meliputi: a) kaset video; b) laser disc; c) digital video disc (dvd); d) video compact disc (vcd); e) mikrofilm; f) mikrofis; dan g) blu-ray disc.
c.Karya Rekam Digital 1) Buku Elektronik meliputi: a) fiksi; b) nonfiksi; c) karya ilmiah; dan d) laporan penelitian, kecuali karya akhir mahasiswa. 2) Media Terbitan Berkala Elektronik, meliputi: a) jurnal elektronik; b) surat kabar elektronik; dan c) majalah elektronik. 3) Bahan Kartografi Elektronik, meliputi: a) peta elektronik; dan b) atlas elektronik. 4) musik digital. 5) film digital. 6) bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
3.Kualitas Karya Cetak dan Karya Rekam Kualitas Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi memiliki kriteria sebagai berikut:
a.Kualitas Karya Cetak 1) Kualitas kertas (tidak dalam kondisi rusak, berjamur dan sebagainya); 2) Kualitas hasil cetakan (huruf tercetak dengan jelas dan bukan hasil fotokopi); 3) Kelengkapan isi tulisan, halaman, maupun jilid (tidak acak, terbalik atau hilang); dan 4) Kesesuaian antara informasi pada sampul atau halaman judul dengan isi tulisan.
b.Kualitas Karya Rekam 1) Karya Rekam Analog memiliki kriteria sebagai berikut: a) Karya Rekam Analog secara fisik berkualitas, tidak cacat, rusak, patah, bergaris, putus, pecah, dan berjamur b) Karya Rekam Analog merupakan versi asli yang diproduksi sesuai dengan yang dipublikasikan c) memiliki kualitas terbaik untuk penggunaan masa kini dan kepentingan pelestarian masa depan; d) tidak dalam lindungan digital right management (DRM), tanpa enkripsi, tanpa proteksi (kata kunci dan tanda air); e) dapat dibuka dan diakses secara lengkap dan utuh dari awal hingga akhir; dan f) bebas dari Perangkat Lunak Berbahaya (malicious software). 2) Karya Rekam Digital memiliki kriteria sebagai berikut: a) berkas digital bukan merupakan hasil alih media; b) format mendukung penggunaan di masa kini dan masa depan, tanpa kompresi atau kompresi minimal; c) memiliki kualitas terbaik untuk penggunaan masa kini dan kepentingan pelestarian masa depan; d) mampu dioperasikan secara lintas platform, dan diformat berdasarkan standar yang dikenali atau menggunakan standar praktik terbaik; e) tidak dalam lindungan DRM (Digital Right Management), tanpa enkripsi, tanpa proteksi (kata kunci, tanda air, dan lain-lain); f) dapat diakses secara lengkap dan utuh dari awal hingga akhir; g) metadata bibliografis sesuai dengan berkas digital yang diserahkan; h) memiliki autentikasi, integritas, dan kepercayaan mengenai asal, struktur, dan sejarah berkas digital; dan i) bebas dari Perangkat Lunak Berbahaya (malicious software).
4.Tata cara penerimaan
a.Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam oleh Perpustakaan Nasional dilakukan melalui: 1) Penyerahan langsung oleh Pelaksana Serah untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog di ruang unit kerja Deposit; 2) Penyerahan langsung oleh Pelaksana Serah untuk Karya Rekam Digital melalui unggah mandiri di Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital atau kerja sama sistem interoperabilitas; dan 3) Pengiriman oleh Pelaksana Serah untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog melalui jasa perusahaan pengiriman barang.
b.Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam oleh Perpustakaan Provinsi dilakukan melalui: 1) Penyerahan langsung oleh Pelaksana Serah untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog di ruang unit kerja Deposit Perpustakaan Provinsi; 2) Penyerahan langsung oleh Pelaksana Serah untuk Karya Rekam Digital melalui Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital Perpustakaan Nasional; dan 3) Pengiriman oleh Pelaksana Serah untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog melalui jasa perusahaan pengiriman barang.
c.Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi melakukan verifikasi terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam analog yang diserahkan oleh Pelaksana Serah.
d.Verifikasi dilakukan terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam analog dengan memeriksa: 1) kesesuaian jumlah karya yang tercantum di surat pengantar dengan karya yang diserahkan; 2) kesesuaian judul karya yang tercantum di surat pengantar dengan karya diserahkan; dan 3) kesesuaian karya yang diserahkan dengan kriteria kualitas karya.
e.Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi melakukan validasi terhadap karya rekam digital yang diserahkan oleh Pelaksana Serah.
f.Validasi dilakukan terhadap karya rekam digital dengan memeriksa: 1) kesesuaian metadata bibliografis karya; dan 2) kualitas karya yang diserahkan sesuai yang dipublikasikan.
g.Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi memberikan bukti penerimaan kepada pelaksana serah yang telah menyerahkan karya. Bukti penerimaan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
h.Bukti penerimaan memuat data: 1) nama Pelaksana Serah; 2) jenis penerimaan; 3) tanggal penerimaan; 4) tanggal surat; 5) nomor surat; 6) nama pengirim; 7) nomor telepon; 8) jenis Koleksi berikut judul dan jumlah eksemplar yang diserahkan; dan 9) deskripsi Koleksi, khusus Karya Rekam Digital.
i.Pengiriman Bukti Penerimaan Koleksi Serah Simpan disampaikan melalui surat elektronik dan/atau surat tercetak yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah proses verifikasi atau validasi selesai dilakukan.
j.Dalam hal karya rekam digital diterima melalui kerja sama sistem interoperabilitas, maka Perpustakaan Nasional dan Produsen Karya Rekam membuat Berita Acara Serah Terima sebagai pengganti Bukti Penerimaan Koleksi Serah Simpan. III. Pengadaan
1.Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
a.hasil karya Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang dibuat tidak melalui penelitian; dan
b.hasil karya Warga Negara Asing (WNA) mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang tidak dibuat di Indonesia.
2.Hasil karya sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan hasil karya yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan melalui pembelian, hibah, dan putusan pengadilan.
4.Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam melalui pembelian didasarkan dari hasil penelusuran, seleksi, dan penetapan dengan mengacu pada Kebijakan Pengembangan Koleksi.
5.Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam melalui hibah dan putusan pengadilan mengacu pada Kebijakan Pengembangan Koleksi. IV. Pencatatan
1.Pencatatan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pencatatan dilakukan dilakukan dalam Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan
b.Pencatatan dilakukan dengan mencatat metadata Karya Cetak dan Karya Rekam dan mencantumkan tanda registrasi karya.
2.metadata Karya Cetak dan Karya Rekam Analog mencakup:
a.nomor identifikasi koleksi;
b.pernyataan judul;
c.pernyataan edisi
d.penerbitan/publikasi (wilayah terbit, nama Pelaksana Serah, tahun terbit);
e.deskripsi fisik;
f.jenis isi;
g.jenis media;
h.jenis wadah;
i.pernyataan seri;
j.unggah sampul;
k.nama Pelaksana Serah;
l.wilayah terbit;
m.tahun terbit;
n.jilid;
o.tanggal terima;
p.mata uang;
q.harga perolehan;
r.jumlah eksemplar; dan
s.jenis Koleksi.
3.metadata Karya Rekam Digital mencakup:
a.nomor identifikasi koleksi;
b.pernyataan judul;
c.publikasi;
d.jenis isi;
e.jenis media;
f.jenis wadah;
g.pernyataan edisi;
h.unggah sampul;
i.nama Pelaksana Serah;
j.wilayah publikasi;
k.tahun publikasi;
l.jilid;
m.tanggal terima;
n.mata uang;
o.harga perolehan;
p.jumlah eksemplar;
q.jenis Koleksi; dan
r.hak akses. Dalam hal produsen Karya Rekam tidak mencantumkan harga perolehan Karya Rekam Digital, maka dicantumkan taksiran harga sesuai dengan Pedoman Penaksiran Nilai Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah Hasil Serah Simpan Berupa Karya Rekam Digital yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
4.Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi mencantumkan tanda registrasi karya terhadap setiap koleksi yang telah diterima dan dicatat. Format tanda registrasi karya sebagai berikut:
a.Tanda registrasi karya pada Perpustakaan Nasional: Kode Jenis Karya – Kode Provinsi Tahun Terbit – Nomor urut koleksi (5 digit) Contoh: CB – D.11 2022 – 07052 Penjelasan: buku tersebut merupakan karya buku (CB) yang terbit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.11) pada tahun 2022 dan mendapatkan nomor urut pencatatan 7052. Daftar kode jenis karya dan daftar kode provinsi tercantum dalam Anak Lampiran.
b.Tanda registrasi karya pada Perpustakaan Provinsi: Kode Jenis Karya – Kode provinsi. Kode kabupaten/kota (2 digit) Tahun Terbit – Nomor urut koleksi (5 digit) Contoh: CB – D.11.01 2022 – 00002 Penjelasan: buku tersebut merupakan karya buku (CB) yang terbit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul (D.11.01) pada tahun 2022 dan mendapatkan nomor urut pencatatan 2. Daftar kode jenis karya dan daftar kode kabupaten/kota tercantum dalam Anak Lampiran.
5.Karya Cetak dan Karya Rekam yang berada di Perpustakaan Nasional dicantumkan tanda registrasi karya Perpustakaan Nasional.
6.Karya Cetak dan Karya Rekam yang berada di Perpustakaan Provinsi dicantumkan tanda registrasi karya Perpustakaan Provinsi.
7.Format label tanda registrasi karya bagi Karya Cetak dan Karya Rekam analog tercantum dalam Anak Lampiran. V. Pengolahan Pengolahan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan sesuai jenis koleksi dengan mengikuti ketentuan berikut:
1.melakukan pengatalogan deskriptif (katalogisasi) berdasarkan pedoman atau standar yang berlaku secara nasional dan internasional;
2.melakukan pengatalogan subjek (klasifikasi dan tajuk subjek) berdasarkan pedoman atau standar yang berlaku secara nasional dan internasional; dan
3.data koleksi hasil pengolahan digunakan untuk penyusunan, penerbitan/publikasi bibliografi nasional dan bibliografi daerah secara berkala. VI. Penyimpanan
1.Penyimpanan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai ketentuan sebagai berikut:
a.Gedung 1) Gedung penyimpanan Koleksi Serah Simpan bersifat permanen dan memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan; 2) Gedung penyimpanan Koleksi Serah Simpan dibangun dengan memperhatikan konstruksi bangunan tahan bencana alam dan nonalam; 3) Gedung penyimpanan Koleksi Serah Simpan dibangun dengan memperhatikan jumlah koleksi Serah Simpan dan potensi penambahan koleksi Serah Simpan; dan 4) Gedung penyimpanan Koleksi Serah Simpan memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
b.Ruang 1) Koleksi Serah Simpan disimpan pada ruangan tersendiri berdasarkan jenis dan bentuk koleksi. 2) Ruang penyimpanan Koleksi Serah Simpan memperhatikan suhu, kelembaban, dan cahaya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a) Karya Cetak - Suhu : 18-21°C - Kelembaban : 35-50 RH - Cahaya : ≤75 lux b) Karya Rekam Analog (menggunakan Cool Storage) - Suhu : 10-18°C - Kelembaban : 35-50 RH - Cahaya : ≤75 lux c) Karya Rekam Digital - Suhu : 18-24°C - Kelembaban : 40-60 RH - Cahaya : 200-500 lux 3) Ruang penyimpanan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan pengecekan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari di waktu yang sama dengan memperhatikan suhu, kelembaban dan cahaya. 4) Memiliki ruang penyimpanan cadangan sesuai standar mitigasi bencana. 5) Memiliki kamera pengawas dan ruang kontrol; 6) Penyimpanan koleksi Serah Simpan berupa Karya Rekam Digital sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a) disimpan dalam ruang Pusat Data Perpustakaan Nasional yang sesuai standar nasional; b) perangkat komputer dan peladen (server) dengan spesifikasi dan kapasitas yang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan operasional; dan c) media penyimpanan (storage) dengan kapasitas yang disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah koleksi Karya Rekam Digital.
c.Rak Koleksi Serah Simpan 1) Rak Koleksi Serah Simpan sesuai dengan jenis dan bentuk koleksi. 2) Rak Koleksi Serah Simpan dilengkapi tangga yang berfungsi untuk membantu penyimpanan koleksi. 3) Rak koleksi Serah Simpan dibuat dari bahan anti karat dan anti rayap. Gambar 1. Rak Penyimpanan Karya Cetak Gambar 2. Rak Penyimpanan Karya Rekam Analog Gambar 3. Rak Penyimpanan Server (Karya Rekam Digital)
d.Fasilitas Keamanan dan Keselamatan Penyimpanan koleksi serah simpan dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan, antara lain: 1) Closed Circuit Television (CCTV); 2) Access Door; 3) Radio Frequency Identification (RFID) gate; 4) hydrant; 5) Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 6) fire sprinkler; 7) smoke detector; 8) pest control; 9) Air purifier; 10) Data logger yang dilengkapi alarm; dan 11) Fasilitas listrik cadangan. VII. Pendayagunaan
1.Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pendayagunaan dilakukan di ruangan khusus terpisah dengan ruang penyimpanan;
b.Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog didayagunakan jika koleksi tersebut tidak tersedia pada layanan umum Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi;
c.pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog bersifat terbatas dengan menerapkan sistem layanan tertutup;
d.pustakawan dan pemustaka mengenakan masker dan sarung tangan saat mendayagunakan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog.
3.Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a.didayagunakan apabila koleksi tersebut tidak tersedia pada layanan umum Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi;
b.dilakukan dengan memperhatikan hak akses yang diberikan oleh Pelaksana Serah, Hak Akses terbagi dalam 4 (empat) tingkatan yaitu: 1) Tingkat 1: File dapat diakses secara penuh di media internet; 2) Tingkat 2: File hanya berupa pratinjau di media internet dan dapat diakses secara penuh di jaringan LAN Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi; 3) Tingkat 3: File hanya berupa pratinjau di media internet dan dapat diakses secara penuh pada jaringan LAN Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi setelah 5 (lima) tahun diserahkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi; dan 4) Tingkat 4: File hanya berupa pratinjau di media internet dan tidak didayagunakan dalam bentuk apapun baik di media internet maupun di jaringan LAN Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
c.Pendayagunaan koleksi untuk hak akses tingkat 2 dan tingkat 3 terbatas untuk pemustaka yang datang langsung dan telah terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi;
d.Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital hanya dapat diakses di ruang pendayagunaan;
e.Koleksi yang dapat didayagunakan merupakan koleksi yang sudah memiliki Digital Rights Management (DRM);
f.Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital tidak dapat diunduh oleh pemustaka;
g.Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital hanya dapat diakses menggunakan sarana teknologi yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi; dan
h.Koleksi Serah Simpan (Karya Rekam Digital) yang berstatus terbuka/open-access dapat disediakan pada katalog online perpustakaan dan/atau melalui sistem Serah Simpan Karya Cerak dan Karya Rekam. VIII. Pelestarian
1.Pelestarian Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog dilakukan terhadap fisik dan isi Koleksi Serah Simpan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pelestarian fisik 1) Pelestarian fisik dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perkembangan teknologi. 2) Pelestarian fisik secara preventif dilakukan melalui: a) pemeliharaan dengan cara mengoptimalkan kondisi lingkungan penyimpanan koleksi berupa pengendalian temperatur dan kelembaban udara, pengendalian pencahayaan, serta pengendalian polutan. b) Perawatan
1.pengecekan kondisi koleksi secara berkala;
2.pembuatan portepel bagi koleksi serial yang belum lengkap;
3.pembuatan portepel bagi koleksi yang mengalami kerusakan;
4.pembersihan polutan;
5.pemberian kapur barus; dan
6.pembasmian serangga. c) Pencegahan Kerusakan
1.Penyimpanan koleksi tidak berdekatan secara langsung dengan peralatan elektronik; dan
2.meminimalkan pembuatan salinan koleksi melalui fotokopi. 3) Pelestarian fisik secara kuratif dilakukan melalui restorasi dan konservasi dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan fisik koleksi. Restorasi dan konservasi dilakukan melalui: a) pembersihan noda dan pemutihan warna kertas (bleaching); b) penetralan keasaman kertas (deasidifikasi); c) penambalan dan penyambungan (mending); d) pembuatan laminasi; e) pemberian lining; f) penjilidan; g) sizing dan resizing; dan h) pembuatan enkapsulasi.
b.Pelestarian isi dilakukan dengan cara pengalihbentukkan ke dalam media lain meliputi bentuk mikro dan/atau digital.
2.Pelestarian Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital dilakukan terhadap isi koleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
a.membuat cadangan data koleksi; dan
b.mengalihbentukkan koleksi dari digital ke analog. IX. Pengawasan
1.Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
2.Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tahun sebelumnya.
3.Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dalam bentuk laporan.
4.Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang disusun oleh Perpustakaan Provinsi disampaikan kepada Perpustakaan Nasional pada bulan Januari tahun berjalan melalui Sistem serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
5.Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang disusun oleh Perpustakaan Provinsi ditembuskan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6.Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional diterbitkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan melalui Sistem serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
7.Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
8.Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam paling sedikit memuat:
a.daftar nama pelaksana serah;
b.daftar koleksi yang diserahkan; dan
c.daftar pelanggaran.
9.Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Perpustakaan Nasional dapat berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain:
a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; kebudayaan; riset dan teknologi;
b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; perdagangan; dan/atau
e.instansi pemerintah daerah.
10.Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjadi dasar untuk melakukan pembinaan, pemberian sanksi, dan pemberian penghargaan kepada Pelaksana Serah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat dilihat dan diunduh melalui Sistem serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL ttd. MUHAMMAD SYARIF BANDO ANAK LAMPIRAN PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM A. BUKTI PENERIMAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN Nomor : Kota, tanggal bulan tahun Lampiran : Perihal : Yth. …………………………………………. …………………………………………. Dengan ini diinformasikan bahwa kami telah menerima Karya Cetak/Karya Rekam dari Penerbit/Instansi Saudara yang telah dikirim melalui Pos dengan rincian terlampir. Atas kerja sama dan kepatuhan Saudara dalam melaksanakan Undang- Undang No.13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kami ucapkan terima kasih. Nama Jabatan Nama Lengkap NIP. …………… Halaman Depan Bukti Penerimaan Lampiran daftar KCKR diterima dari No. Surat: 3950/P/3.1/DBP.00/5.2022 No. Tanggal terima Judul Jenis Koleksi ISBN Jumlah (Eksemplar) Pengirim 1 24-May-22 Ilmu nahwu dalam peta imajinasi Hanifida : model catatan anti pikun abad-21 Monograf 978-623- 95542-9-3 2 Hanifudin B. DAFTAR KODE JENIS KARYA I. Karya Cetak Bentuk Kode Buku (fiksi, non fiksi, karya ilmiah (laporan penelitian yang dibukukan dan dipublikasikan untuk umum)) CB Terbitan Pemerintah non komersial (seperti laporan statistik, laporan penelitian) CB[G] Terbitan Internasional CB[TI] Buletin, Jurnal, Majalah CM Surat Kabar, Tabloid CSK Bahan Kartografi (Peta, Atlas) CK II. Karya Rekam Analog Bentuk Kode Piringan hitam, kaset audio, compact disc, open reel, digital audio tape RS Kaset video, dvd, vcd, blu-ray disc, laser disc RF Microfilm, microfis RM III. Karya Rekam Digital Bentuk Kode Buku elektronik (fiksi, non fiksi, karya ilmiah, laporan penelitian) RDB Terbitan Berkala/Serial Elektronik (jurnal elektronik, surat kabar elektronik, majalah elektronik) RDS Bahan Kartografi Elektronik (peta dan atlas elektronik) RDK Halaman Belakang Bukti Penerimaan musik digital RDM film digital RDF C. DAFTAR KODE PROVINSI Provinsi Kode Aceh D.01 Sumatera Utara D.02 Sumatera Barat D.03 Riau D.04 Jambi D.05 Bengkulu D.06 Sumatera Selatan D.07 Lampung D.08 DKI Jakarta D.09 Jawa Barat D.10 Daerah Istimewa Yogyakarta D.11 Jawa Tengah D.12 Jawa Timur D.13 Bali D.14 Nusa Tenggara Barat D.15 Nusa Tenggara Timur D.16 Kalimantan Selatan D.17 Kalimantan Tengah D.18 Kalimantan Timur D.19 Kalimantan Barat D.20 Sulawesi Selatan D.21 Sulawesi Tenggara D.22 Sulawesi Tengah D.23 Sulawesi Utara D.24 Maluku D.25 Papua D.26 Timor Timur D.27 Luar Negeri D.28 Kepulauan Riau D.29 Kepulauan Bangka Belitung D.30 Gorontalo D.31 Banten D.32 Sulawesi Barat D.33 Papua Barat D.34 Kalimantan Utara D.35 Maluku Utara D.36 Papua Selatan D.37 Papua Tengah D.38 Papua Pegunungan D.39 D. DAFTAR KODE KABUPATEN/KOTA No Provinsi Kabupaten/Kota Kode 1 ACEH KABUPATEN ACEH BARAT D.01.01 ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA D.01.02 ACEH KABUPATEN ACEH BESAR D.01.03 ACEH KABUPATEN ACEH JAYA D.01.04 ACEH KABUPATEN ACEH SELATAN D.01.05 ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL D.01.06 ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG D.01.07 ACEH KABUPATEN ACEH TENGAH D.01.08 ACEH KABUPATEN ACEH TENGGARA D.01.09 ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR D.01.10 ACEH KABUPATEN ACEH UTARA D.01.11 ACEH KABUPATEN BENER MERIAH D.01.12 ACEH KABUPATEN BIREUEN D.01.13 ACEH KABUPATEN GAYO LUES D.01.14 ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA D.01.15 ACEH KABUPATEN PIDIE D.01.16 ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA D.01.17 ACEH KABUPATEN SIMEULUE D.01.18 ACEH KOTA BANDA ACEH D.01.19 ACEH KOTA LANGSA D.01.20 ACEH KOTA LHOKSEUMAWE D.01.21 ACEH KOTA SABANG D.01.22 ACEH KOTA SUBULUSSALAM D.01.23 2 SUMATERA UTARA KABUPATEN ASAHAN D.02.01 SUMATERA UTARA KABUPATEN BATU BARA D.02.02 SUMATERA UTARA KABUPATEN DAIRI D.02.03 SUMATERA UTARA KABUPATEN DELI SERDANG D.02.04 SUMATERA UTARA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN D.02.05 SUMATERA UTARA KABUPATEN KARO D.02.06 SUMATERA UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU D.02.07 SUMATERA UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN D.02.08 SUMATERA UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA D.02.09 SUMATERA UTARA KABUPATEN LANGKAT D.02.10 SUMATERA UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL D.02.11 SUMATERA UTARA KABUPATEN NIAS D.02.12 SUMATERA UTARA KABUPATEN NIAS BARAT D.02.13 SUMATERA UTARA KABUPATEN NIAS SELATAN D.02.14 SUMATERA UTARA KABUPATEN NIAS UTARA D.02.15 SUMATERA UTARA KABUPATEN PADANG LAWAS D.02.16 SUMATERA UTARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA D.02.17 SUMATERA UTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT D.02.18 SUMATERA UTARA KABUPATEN SAMOSIR D.02.19 SUMATERA UTARA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI D.02.20 SUMATERA UTARA KABUPATEN SIMALUNGUN D.02.21 SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN D.02.22 SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI TENGAH D.02.23 SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI UTARA D.02.24 SUMATERA UTARA KABUPATEN TOBA SAMOSIR D.02.25 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI D.02.26 SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI D.02.27 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN D.02.28 SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN D.02.29 SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR D.02.30 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA D.02.31 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI D.02.32 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI D.02.33 3 SUMATERA BARAT KABUPATEN AGAM D.03.01 SUMATERA BARAT KABUPATEN DHARMASRAYA D.03.02 SUMATERA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI D.03.03 SUMATERA BARAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA D.03.04 SUMATERA BARAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN D.03.05 SUMATERA BARAT KABUPATEN PASAMAN D.03.06 SUMATERA BARAT KABUPATEN PASAMAN BARAT D.03.07 SUMATERA BARAT KABUPATEN PESISIR SELATAN D.03.08 SUMATERA BARAT KABUPATEN SIJUNJUNG D.03.09 SUMATERA BARAT KABUPATEN SOLOK D.03.10 SUMATERA BARAT KABUPATEN SOLOK SELATAN D.03.11 SUMATERA BARAT KABUPATEN TANAH DATAR D.03.12 SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI D.03.13 SUMATERA BARAT KOTA PADANG D.03.14 SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG D.03.15 SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN D.03.16 SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH D.03.17 SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO D.03.18 SUMATERA BARAT KOTA SOLOK D.03.19 4 RIAU KABUPATEN BENGKALIS D.04.01 RIAU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR D.04.02 RIAU KABUPATEN INDRAGIRI HULU D.04.03 RIAU KABUPATEN KAMPAR D.04.04 RIAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI D.04.05 RIAU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI D.04.06 RIAU KABUPATEN PELALAWAN D.04.07 RIAU KABUPATEN ROKAN HILIR D.04.08 RIAU KABUPATEN ROKAN HULU D.04.09 RIAU KABUPATEN S I A K D.04.10 RIAU KOTA D U M A I D.04.11 RIAU KOTA PEKANBARU D.04.12 5 JAMBI KABUPATEN BATANG HARI D.05.01 JAMBI KABUPATEN BUNGO D.05.02 JAMBI KABUPATEN KERINCI D.05.03 JAMBI KABUPATEN MERANGIN D.05.04 JAMBI KABUPATEN MUARO JAMBI D.05.05 JAMBI KABUPATEN SAROLANGUN D.05.06 JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT D.05.07 JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR D.05.08 JAMBI KABUPATEN TEBO D.05.09 JAMBI KOTA JAMBI D.05.10 JAMBI KOTA SUNGAI PENUH D.05.11 6 BENGKULU KABUPATEN BENGKULU SELATAN D.06.01 BENGKULU KABUPATEN BENGKULU TENGAH D.06.02 BENGKULU KABUPATEN BENGKULU UTARA D.06.03 BENGKULU KABUPATEN KAUR D.06.04 BENGKULU KABUPATEN KEPAHIANG D.06.05 BENGKULU KABUPATEN LEBONG D.06.06 BENGKULU KABUPATEN MUKOMUKO D.06.07 BENGKULU KABUPATEN REJANG LEBONG D.06.08 BENGKULU KABUPATEN SELUMA D.06.09 BENGKULU KOTA BENGKULU D.06.10 7 SUMATERA SELATAN KABUPATEN BANYU ASIN D.07.01 SUMATERA SELATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG D.07.02 SUMATERA SELATAN KABUPATEN LAHAT D.07.03 SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUARA ENIM D.07.04 SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN D.07.05 SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUSI RAWAS D.07.06 SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA D.07.07 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR D.07.08 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR D.07.09 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU D.07.10 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN D.07.11 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR D.07.12 SUMATERA SELATAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR D.07.13 SUMATERA SELATAN KOTA LUBUKLINGGAU D.07.14 SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM D.07.15 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG D.07.16 SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH D.07.17 8 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG BARAT D.08.01 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN D.08.02 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH D.08.03 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR D.08.04 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG UTARA D.08.05 LAMPUNG KABUPATEN MESUJI D.08.06 LAMPUNG KABUPATEN PESAWARAN D.08.07 LAMPUNG KABUPATEN PESISIR BARAT D.08.08 LAMPUNG KABUPATEN PRINGSEWU D.08.09 LAMPUNG KABUPATEN TANGGAMUS D.08.10 LAMPUNG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT D.08.11 LAMPUNG KABUPATEN TULANGBAWANG D.08.12 LAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN D.08.13 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG D.08.14 LAMPUNG KOTA METRO D.08.15 9 DKI JAKARTA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU D.09.01 DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT D.09.02 DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT D.09.03 DKI JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN D.09.04 DKI JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR D.09.05 DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA D.09.06 10 JAWA BARAT KABUPATEN BANDUNG D.10.01 JAWA BARAT KABUPATEN BANDUNG BARAT D.10.02 JAWA BARAT KABUPATEN BEKASI D.10.03 JAWA BARAT KABUPATEN BOGOR D.10.04 JAWA BARAT KABUPATEN CIAMIS D.10.05 JAWA BARAT KABUPATEN CIANJUR D.10.06 JAWA BARAT KABUPATEN CIREBON D.10.07 JAWA BARAT KABUPATEN GARUT D.10.08 JAWA BARAT KABUPATEN INDRAMAYU D.10.09 JAWA BARAT KABUPATEN KARAWANG D.10.10 JAWA BARAT KABUPATEN KUNINGAN D.10.11 JAWA BARAT KABUPATEN MAJALENGKA D.10.12 JAWA BARAT KABUPATEN PANGANDARAN D.10.13 JAWA BARAT KABUPATEN PURWAKARTA D.10.14 JAWA BARAT KABUPATEN SUBANG D.10.15 JAWA BARAT KABUPATEN SUKABUMI D.10.16 JAWA BARAT KABUPATEN SUMEDANG D.10.17 JAWA BARAT KABUPATEN TASIKMALAYA D.10.18 JAWA BARAT KOTA BANDUNG D.10.19 JAWA BARAT KOTA BANJAR D.10.20 JAWA BARAT KOTA BEKASI D.10.21 JAWA BARAT KOTA BOGOR D.10.22 JAWA BARAT KOTA CIMAHI D.10.23 JAWA BARAT KOTA CIREBON D.10.24 JAWA BARAT KOTA DEPOK D.10.25 JAWA BARAT KOTA SUKABUMI D.10.26 JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA D.10.27 11 DI YOGYAKARTA KABUPATEN BANTUL D.11.01 DI YOGYAKARTA KABUPATEN GUNUNG KIDUL D.11.02 DI YOGYAKARTA KABUPATEN KULON PROGO D.11.03 DI YOGYAKARTA KABUPATEN SLEMAN D.11.04 DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA D.11.05 12 JAWA TENGAH KABUPATEN BANJARNEGARA D.12.01 JAWA TENGAH KABUPATEN BANYUMAS D.12.02 JAWA TENGAH KABUPATEN BATANG D.12.03 JAWA TENGAH KABUPATEN BLORA D.12.04 JAWA TENGAH KABUPATEN BOYOLALI D.12.05 JAWA TENGAH KABUPATEN BREBES D.12.06 JAWA TENGAH KABUPATEN CILACAP D.12.07 JAWA TENGAH KABUPATEN DEMAK D.12.08 JAWA TENGAH KABUPATEN GROBOGAN D.12.09 JAWA TENGAH KABUPATEN JEPARA D.12.10 JAWA TENGAH KABUPATEN KARANGANYAR D.12.11 JAWA TENGAH KABUPATEN KEBUMEN D.12.12 JAWA TENGAH KABUPATEN KENDAL D.12.13 JAWA TENGAH KABUPATEN KLATEN D.12.14 JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS D.12.15 JAWA TENGAH KABUPATEN MAGELANG D.12.16 JAWA TENGAH KABUPATEN PATI D.12.17 JAWA TENGAH KABUPATEN PEKALONGAN D.12.18 JAWA TENGAH KABUPATEN PEMALANG D.12.19 JAWA TENGAH KABUPATEN PURBALINGGA D.12.20 JAWA TENGAH KABUPATEN PURWOREJO D.12.21 JAWA TENGAH KABUPATEN REMBANG D.12.22 JAWA TENGAH KABUPATEN SEMARANG D.12.23 JAWA TENGAH KABUPATEN SRAGEN D.12.24 JAWA TENGAH KABUPATEN SUKOHARJO D.12.25 JAWA TENGAH KABUPATEN TEGAL D.12.26 JAWA TENGAH KABUPATEN TEMANGGUNG D.12.27 JAWA TENGAH KABUPATEN WONOGIRI D.12.28 JAWA TENGAH KABUPATEN WONOSOBO D.12.29 JAWA TENGAH KOTA MAGELANG D.12.30 JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN D.12.31 JAWA TENGAH KOTA SALATIGA D.12.32 JAWA TENGAH KOTA SEMARANG D.12.33 JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA D.12.34 JAWA TENGAH KOTA TEGAL D.12.35 13 JAWA TIMUR KABUPATEN BANGKALAN D.13.01 JAWA TIMUR KABUPATEN BANYUWANGI D.13.02 JAWA TIMUR KABUPATEN BLITAR D.13.03 JAWA TIMUR KABUPATEN BOJONEGORO D.13.04 JAWA TIMUR KABUPATEN BONDOWOSO D.13.05 JAWA TIMUR KABUPATEN GRESIK D.13.06 JAWA TIMUR KABUPATEN JEMBER D.13.07 JAWA TIMUR KABUPATEN JOMBANG D.13.08 JAWA TIMUR KABUPATEN KEDIRI D.13.09 JAWA TIMUR KABUPATEN LAMONGAN D.13.10 JAWA TIMUR KABUPATEN LUMAJANG D.13.11 JAWA TIMUR KABUPATEN MADIUN D.13.12 JAWA TIMUR KABUPATEN MAGETAN D.13.13 JAWA TIMUR KABUPATEN MALANG D.13.14 JAWA TIMUR KABUPATEN MOJOKERTO D.13.15 JAWA TIMUR KABUPATEN NGANJUK D.13.16 JAWA TIMUR KABUPATEN NGAWI D.13.17 JAWA TIMUR KABUPATEN PACITAN D.13.18 JAWA TIMUR KABUPATEN PAMEKASAN D.13.19 JAWA TIMUR KABUPATEN PASURUAN D.13.20 JAWA TIMUR KABUPATEN PONOROGO D.13.21 JAWA TIMUR KABUPATEN PROBOLINGGO D.13.22 JAWA TIMUR KABUPATEN SAMPANG D.13.23 JAWA TIMUR KABUPATEN SIDOARJO D.13.24 JAWA TIMUR KABUPATEN SITUBONDO D.13.25 JAWA TIMUR KABUPATEN SUMENEP D.13.26 JAWA TIMUR KABUPATEN TRENGGALEK D.13.27 JAWA TIMUR KABUPATEN TUBAN D.13.28 JAWA TIMUR KABUPATEN TULUNGAGUNG D.13.29 JAWA TIMUR KOTA BATU D.13.30 JAWA TIMUR KOTA BLITAR D.13.31 JAWA TIMUR KOTA KEDIRI D.13.32 JAWA TIMUR KOTA MADIUN D.13.33 JAWA TIMUR KOTA MALANG D.13.34 JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO D.13.35 JAWA TIMUR KOTA PASURUAN D.13.36 JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO D.13.37 JAWA TIMUR KOTA SURABAYA D.13.38 14 BALI KABUPATEN BADUNG D.14.01 BALI KABUPATEN BANGLI D.14.02 BALI KABUPATEN BULELENG D.14.03 BALI KABUPATEN GIANYAR D.14.04 BALI KABUPATEN JEMBRANA D.14.05 BALI KABUPATEN KARANG ASEM D.14.06 BALI KABUPATEN KLUNGKUNG D.14.07 BALI KABUPATEN TABANAN D.14.08 BALI KOTA DENPASAR D.14.09 15 NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN BIMA D.15.01 NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN DOMPU D.15.02 NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN LOMBOK BARAT D.15.03 NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH D.15.04 NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR D.15.05 NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN LOMBOK UTARA D.15.06 NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN SUMBAWA D.15.07 NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT D.15.08 NUSA TENGGARA BARAT KOTA BIMA D.15.09 NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM D.15.10 16 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN ALOR D.16.01 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN BELU D.16.02 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN ENDE D.16.03 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR D.16.04 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN KUPANG D.16.05 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN LEMBATA D.16.06 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN MALAKA D.16.07 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI D.16.08 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI BARAT D.16.09 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR D.16.10 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN NAGEKEO D.16.11 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN NGADA D.16.12 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO D.16.13 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SABU RAIJUA D.16.14 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SIKKA D.16.15 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SUMBA BARAT D.16.16 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA D.16.17 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SUMBA TENGAH D.16.18 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SUMBA TIMUR D.16.19 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN D.16.20 NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA D.16.21 NUSA TENGGARA TIMUR KOTA KUPANG D.16.22 17 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN BALANGAN D.17.01 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN BANJAR D.17.02 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN BARITO KUALA D.17.03 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN D.17.04 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH D.17.05 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA D.17.06 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN KOTA BARU D.17.07 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN TABALONG D.17.08 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN TANAH BUMBU D.17.09 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN TANAH LAUT D.17.10 KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN TAPIN D.17.11 KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJAR BARU D.17.12 KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN D.17.13 18 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN D.18.01 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR D.18.02 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA D.18.03 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS D.18.04 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN KAPUAS D.18.05 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN D.18.06 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT D.18.07 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR D.18.08 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN LAMANDAU D.18.09 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN MURUNG RAYA D.18.10 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU D.18.11 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN D.18.12 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN SUKAMARA D.18.13 KALIMANTAN TENGAH KOTA PALANGKA RAYA D.18.14 19 KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU D.19.01 KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KUTAI BARAT D.19.02 KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA D.19.03 KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR D.19.04 KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN MAHAKAM HULU D.19.05 KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN PASER D.19.06 KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA D.19.07 KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN D.19.08 KALIMANTAN TIMUR KOTA BONTANG D.19.09 KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA D.19.10 20 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG D.20.01 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN KAPUAS HULU D.20.02 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN KAYONG UTARA D.20.03 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN KETAPANG D.20.04 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN KUBU RAYA D.20.05 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN LANDAK D.20.06 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN MELAWI D.20.07 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN MEMPAWAH D.20.08 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN SAMBAS D.20.09 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN SANGGAU D.20.10 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN SEKADAU D.20.11 KALIMANTAN BARAT KABUPATEN SINTANG D.20.12 KALIMANTAN BARAT KOTA PONTIANAK D.20.13 KALIMANTAN BARAT KOTA SINGKAWANG D.20.14 21 SULAWESI SELATAN KABUPATEN BANTAENG D.21.01 SULAWESI SELATAN KABUPATEN BARRU D.21.02 SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE D.21.03 SULAWESI SELATAN KABUPATEN BULUKUMBA D.21.04 SULAWESI SELATAN KABUPATEN ENREKANG D.21.05 SULAWESI SELATAN KABUPATEN GOWA D.21.06 SULAWESI SELATAN KABUPATEN JENEPONTO D.21.07 SULAWESI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR D.21.08 SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU D.21.09 SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU TIMUR D.21.10 SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA D.21.11 SULAWESI SELATAN KABUPATEN MAROS D.21.12 SULAWESI SELATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN D.21.13 SULAWESI SELATAN KABUPATEN PINRANG D.21.14 SULAWESI SELATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG D.21.15 SULAWESI SELATAN KABUPATEN SINJAI D.21.16 SULAWESI SELATAN KABUPATEN SOPPENG D.21.17 SULAWESI SELATAN KABUPATEN TAKALAR D.21.18 SULAWESI SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA D.21.19 SULAWESI SELATAN KABUPATEN TORAJA UTARA D.21.20 SULAWESI SELATAN KABUPATEN WAJO D.21.21 SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR D.21.22 SULAWESI SELATAN KOTA PALOPO D.21.23 SULAWESI SELATAN KOTA PAREPARE D.21.24 22 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BOMBANA D.22.01 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON D.22.02 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON SELATAN D.22.03 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON TENGAH D.22.04 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON UTARA D.22.05 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KOLAKA D.22.06 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KOLAKA TIMUR D.22.07 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KOLAKA UTARA D.22.08 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE D.22.09 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN D.22.10 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE SELATAN D.22.11 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE UTARA D.22.12 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN MUNA D.22.13 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN MUNA BARAT D.22.14 SULAWESI TENGGARA KABUPATEN WAKATOBI D.22.15 SULAWESI TENGGARA KOTA BAUBAU D.22.16 SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI D.22.17 23 SULAWESI TENGAH KABUPATEN BANGGAI D.23.01 SULAWESI TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN D.23.02 SULAWESI TENGAH KABUPATEN BANGGAI LAUT D.23.03 SULAWESI TENGAH KABUPATEN BUOL D.23.04 SULAWESI TENGAH KABUPATEN DONGGALA D.23.05 SULAWESI TENGAH KABUPATEN MOROWALI D.23.06 SULAWESI TENGAH KABUPATEN MOROWALI UTARA D.23.07 SULAWESI TENGAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG D.23.08 SULAWESI TENGAH KABUPATEN POSO D.23.09 SULAWESI TENGAH KABUPATEN SIGI D.23.10 SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA D.23.11 SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOLI-TOLI D.23.12 SULAWESI TENGAH KOTA PALU D.23.13 24 SULAWESI UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW D.24.01 SULAWESI UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN D.24.02 SULAWESI UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR D.24.03 SULAWESI UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA D.24.04 SULAWESI UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE D.24.05 SULAWESI UTARA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD D.24.06 SULAWESI UTARA KABUPATEN MINAHASA D.24.07 SULAWESI UTARA KABUPATEN MINAHASA SELATAN D.24.08 SULAWESI UTARA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA D.24.09 SULAWESI UTARA KABUPATEN MINAHASA UTARA D.24.10 SULAWESI UTARA KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO D.24.11 SULAWESI UTARA KOTA BITUNG D.24.12 SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU D.24.13 SULAWESI UTARA KOTA MANADO D.24.14 SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON D.24.15 25 MALUKU KABUPATEN BURU D.25.01 MALUKU KABUPATEN BURU SELATAN D.25.02 MALUKU KABUPATEN KEPULAUAN ARU D.25.03 MALUKU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA D.25.04 MALUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH D.25.05 MALUKU KABUPATEN MALUKU TENGGARA D.25.06 MALUKU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT D.25.07 MALUKU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT D.25.08 MALUKU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR D.25.09 MALUKU KOTA AMBON D.25.10 MALUKU KOTA TUAL D.25.11 26 PAPUA KABUPATEN BIAK NUMFOR D.26.01 PAPUA KABUPATEN JAYAPURA D.26.02 PAPUA KABUPATEN KEEROM D.26.03 PAPUA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN D.26.04 PAPUA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA D.26.05 PAPUA KABUPATEN SARMI D.26.06 PAPUA KABUPATEN SUPIORI D.26.07 PAPUA KABUPATEN WAROPEN D.26.08 PAPUA KOTA JAYAPURA D.26.09 27 TIMOR TIMUR D.27 28 LUAR NEGERI D.28 29 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN BINTAN D.29.01 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN KARIMUN D.29.02 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS D.29.03 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN LINGGA D.29.04 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN NATUNA D.29.05 KEPULAUAN RIAU KOTA B A T A M D.29.06 KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNG PINANG D.29.07 30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA D.30.10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA BARAT D.30.11 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN D.30.12 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA TENGAH D.30.13 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BELITUNG D.30.14 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR D.30.15 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG D.30.16 31 GORONTALO KABUPATEN BOALEMO D.31.01 GORONTALO KABUPATEN BONE BOLANGO D.31.02 GORONTALO KABUPATEN GORONTALO D.31.03 GORONTALO KABUPATEN GORONTALO UTARA D.31.04 GORONTALO KABUPATEN POHUWATO D.31.05 GORONTALO KOTA GORONTALO D.31.06 32 BANTEN KABUPATEN LEBAK D.32.01 BANTEN KABUPATEN PANDEGLANG D.32.02 BANTEN KABUPATEN SERANG D.32.03 BANTEN KABUPATEN TANGERANG D.32.04 BANTEN KOTA CILEGON D.32.05 BANTEN KOTA SERANG D.32.06 BANTEN KOTA TANGERANG D.32.07 BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN D.32.08 33 SULAWESI BARAT KABUPATEN MAJENE D.33.01 SULAWESI BARAT KABUPATEN MAMASA D.33.02 SULAWESI BARAT KABUPATEN MAMUJU D.33.03 SULAWESI BARAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH D.33.04 SULAWESI BARAT KABUPATEN MAMUJU UTARA D.33.05 SULAWESI BARAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR D.33.06 34 PAPUA BARAT KABUPATEN FAKFAK D.34.01 PAPUA BARAT KABUPATEN KAIMANA D.34.02 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI D.34.03 PAPUA BARAT KABUPATEN MANOKWARI SELATAN D.34.04 PAPUA BARAT KABUPATEN MAYBRAT D.34.05 PAPUA BARAT KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK D.34.06 PAPUA BARAT KABUPATEN RAJA AMPAT D.34.07 PAPUA BARAT KABUPATEN SORONG D.34.08 PAPUA BARAT KABUPATEN SORONG SELATAN D.34.09 PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW D.34.10 PAPUA BARAT KABUPATEN TELUK BINTUNI D.34.11 PAPUA BARAT KABUPATEN TELUK WONDAMA D.34.12 PAPUA BARAT KOTA SORONG D.34.13 35 KALIMANTAN UTARA KABUPATEN BULUNGAN D.35.01 KALIMANTAN UTARA KABUPATEN MALINAU D.35.02 KALIMANTAN UTARA KABUPATEN NUNUKAN D.35.03 KALIMANTAN UTARA KABUPATEN TANA TIDUNG D.35.04 KALIMANTAN UTARA KOTA TARAKAN D.35.05 36 MALUKU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT D.36.01 MALUKU UTARA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN D.36.02 MALUKU UTARA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH D.36.03 MALUKU UTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR D.36.04 MALUKU UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA D.36.05 MALUKU UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SULA D.36.06 MALUKU UTARA KABUPATEN PULAU MOROTAI D.36.07 MALUKU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU D.36.08 MALUKU UTARA KOTA TERNATE D.36.09 MALUKU UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN D.36.10 37 PAPUA SELATAN KABUPATEN ASMAT D.37.01 PAPUA SELATAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL D.37.02 PAPUA SELATAN KABUPATEN MAPPI D.37.03 PAPUA SELATAN KABUPATEN MERAUKE D.37.04 38 PAPUA TENGAH KABUPATEN DEIYAI D.38.01 PAPUA TENGAH KABUPATEN DOGIYAI D.38.02 PAPUA TENGAH KABUPATEN INTAN JAYA D.38.03 PAPUA TENGAH KABUPATEN MIMIKA D.38.04 PAPUA TENGAH KABUPATEN NABIRE D.38.05 PAPUA TENGAH KABUPATEN PANIAI D.38.06 PAPUA TENGAH KABUPATEN PUNCAK D.38.07 PAPUA TENGAH KABUPATEN PUNCAK JAYA D.38.08 39 PAPUA PEGUNUNGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA D.39.01 PAPUA PEGUNUNGAN KABUPATEN LANNY JAYA D.39.02 PAPUA PEGUNUNGAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH D.39.03 PAPUA PEGUNUNGAN KABUPATEN NDUGA D.39.04 PAPUA PEGUNUNGAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG D.39.05 PAPUA PEGUNUNGAN KABUPATEN TOLIKARA D.39.06 PAPUA PEGUNUNGAN KABUPATEN YAHUKIMO D.39.07 PAPUA PEGUNUNGAN KABUPATEN YALIMO D.39.08 E. FORMAT LABEL TANDA REGISTRASI KARYA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL ttd. MUHAMMAD SYARIF BANDO