DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 123 Tahun 2016

Nomor: 123
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O17 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol6 Nomor 24O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK. Menetapkan:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik d.dalah dana yang dialokasikan dalam ApBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus lisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat ApBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7.Anggaran .q,,D 7. 8. 9.

(1)
(2)REPIJ ELIK INDONESiA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetqiui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/ Lembaga yang tugas dan dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang DAK Fisik. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

BAB II

RUANG LINGKUP BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK

Pasal 2

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

a.DAK Fisik Reguler;
b.DAK Fisik Penugasan; dan
c.DAK Fisik Afirmasi. DAK Fisik Reguler sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.perrrmahan dan permukiman;
d.pertanian;
e.kelautan dan perikanan;
f.sentra industri kecil dan menengah;
g.pariwisata; (s) DAK Fisik

(3)PRES IDEN DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi bidang:
1. a.pendidikan sekolah menengah kejuruan;
2. b.kesehatan rumah sakit rujukan /pralana;
3. c.air minum;
4. d.sanitasi;
5. e.jalan;
6. f.pasar;
7. g.irigasi; dan
8. h.energi skala kecil. DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang:
9. a.perumahan dan permukiman;
10. b.transportasi; dan
11. c.kesehatan.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 3

Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:

a.penganggaran;
b.persiapan teknis;
c.pelaksanaan;
d.pelaporan; dan
e.pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l, ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam La.mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (4t

(1)(2t
(3)Standar
(3)(l) (21
(3)(41 Standar teknis kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

Pasal 4

Dalam rangka penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan. Bidang/ subbidang dan besaran pagu yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN diterima setelah Ketentuan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditetapkan, maka penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD. Penganggaran DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan penrndang- undangan.

Pasal 5

(1)Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf b, SKpD teknis berkoordinasi dengan Badan Perencanaan pembangunan Daerah men1rusun usulan rencana kegiatan masing- masing bidang DAK Fisik. , (2) Rencana . (2t PRES IDEN REPUELIK INDONESIA Rencana kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target output kegS,atan;
3. c.prioritas lokasi kegiatan;
4. d.rincian pendanaan kegiatan;
5. e.metode pelaksanaan kegiatan; dan
6. f.kegiatan penunjang. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD dengan Kementerian Negara/Lrmbaga. Rencana kegiatan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SKPD menjadi rencana kegiatan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Dalam hal diperlukan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan kepada menteri/pimpinan lembaga. Rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan target output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan prioritas nasional paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Pasal 6

(1)Berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD teknis menyusun DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
(4)(s)
(6)
(2)DPA-SKPD PRES IDEN REPUELIK INDONESIA
(2)DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya disusun berdasarkan alokasi DAK Fisik yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, SKPD teknis melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik. (21 Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rencana.kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.rencana kegiatan DAK Fisik tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/APBD-P dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/APBD-P;
2. b.rencana kegiatan DAK Fisik ditetapkan dalam DpA- SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya; dan
3. c.dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan Kepala Daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia.
(3)Pemerintah
(3)
(4)
(1)(21 Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5olo (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik. Kegiatan penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l ), meliputi:
1. a.desain perencanaan;
2. b.biaya tender;
3. c.honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
4. d.penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
5. e.penyelenggaraan rapat koordinasi; dan
6. f.perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 8

Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya sebagran DAK tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan sampai tuntas sampai akhir tahun anggaran, sehingga belum dapat mencapai target/ sa saran output sesuai dengan yang direncanakan, sisa DAK tersebut digunakan untuk menyelesaikal output pada bidang yang sama. Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten / kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pemerintahan Daerah, sisa DAK tersebut diprioritaskan untuk digunakan pada bidang yang sama atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(3)Pengelolaan .
(3)
(1)(21
(3)(41 Pengelolaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat l2l mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

Kepala Daerah . men5rusun laporan triwulanan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:

a.laporan pelaksanaan kegiatan; dan
b.laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangu.nan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal l0 Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap:
a.aspek teknis kegiatan; dan
b.aspek keuangan kegiatan. Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: (u

(2)
1. a.pelaksanaan. PRES IDEN _10 _
2. a.pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/ Lembaga terkait;
3. b.hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan
4. c.permasalahan yang dihadapi dan tindal lanjut yang diperlukan.
(3)Pemantauan aspek keuangal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dilakukan terhadap:
1. a.realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang;
2. b.ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana.dan capaian output; dar,
3. c.permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 1

I Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:

a.pencapaian output dalam satu tahun sesuai dengan target/ sasaran output yang telah ditetapkan pada masing- masing bidang DAK Fisik; dan
b.dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan secara berkala dalam setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a.memastikan kesesuaian antara capaian output kegiatan setiap Daerah; dan

(1)realisasi dana dan bidang DAK Fisik di
1. b.memperbaiki . . . (2t #.) -*9,4{ -.{",D REPUELIK INDONESIA
2. b.memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik guna mencapai target/sasarafl output yarrg ditetapkan.
(3)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O17 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol6 Nomor 24O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK. Menetapkan:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik d.dalah dana yang dialokasikan dalam ApBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus lisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat ApBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7.Anggaran .q,,D 7. 8. 9.

(1)
(2)REPIJ ELIK INDONESiA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetqiui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/ Lembaga yang tugas dan dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang DAK Fisik. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

BAB II

RUANG LINGKUP BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK

Pasal 2

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

a.DAK Fisik Reguler;
b.DAK Fisik Penugasan; dan
c.DAK Fisik Afirmasi. DAK Fisik Reguler sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.perrrmahan dan permukiman;
d.pertanian;
e.kelautan dan perikanan;
f.sentra industri kecil dan menengah;
g.pariwisata; (s) DAK Fisik

(3)PRES IDEN DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi bidang:
1. a.pendidikan sekolah menengah kejuruan;
2. b.kesehatan rumah sakit rujukan /pralana;
3. c.air minum;
4. d.sanitasi;
5. e.jalan;
6. f.pasar;
7. g.irigasi; dan
8. h.energi skala kecil. DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang:
9. a.perumahan dan permukiman;
10. b.transportasi; dan
11. c.kesehatan.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 3

Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:

a.penganggaran;
b.persiapan teknis;
c.pelaksanaan;
d.pelaporan; dan
e.pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l, ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam La.mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (4t

(1)(2t
(3)Standar
(3)(l) (21
(3)(41 Standar teknis kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf b, SKpD teknis berkoordinasi dengan Badan Perencanaan pembangunan Daerah men1rusun usulan rencana kegiatan masing- masing bidang DAK Fisik. , (2) Rencana . (2t PRES IDEN REPUELIK INDONESIA Rencana kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target output kegS,atan;
3. c.prioritas lokasi kegiatan;
4. d.rincian pendanaan kegiatan;
5. e.metode pelaksanaan kegiatan; dan
6. f.kegiatan penunjang. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD dengan Kementerian Negara/Lrmbaga. Rencana kegiatan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SKPD menjadi rencana kegiatan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Dalam hal diperlukan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan kepada menteri/pimpinan lembaga. Rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan target output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan prioritas nasional paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Pasal 6

(1)Berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD teknis menyusun DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
(4)(s)
(6)
(2)DPA-SKPD PRES IDEN REPUELIK INDONESIA
(2)DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya disusun berdasarkan alokasi DAK Fisik yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, SKPD teknis melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik. (21 Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rencana.kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.rencana kegiatan DAK Fisik tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/APBD-P dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/APBD-P;
2. b.rencana kegiatan DAK Fisik ditetapkan dalam DpA- SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya; dan
3. c.dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan Kepala Daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia.
(3)Pemerintah
(3)
(4)
(1)(21 Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5olo (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik. Kegiatan penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l ), meliputi:
1. a.desain perencanaan;
2. b.biaya tender;
3. c.honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
4. d.penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
5. e.penyelenggaraan rapat koordinasi; dan
6. f.perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 8

(3)Pengelolaan .
(3)
(1)(21
(3)(41 Pengelolaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat l2l mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

Kepala Daerah . men5rusun laporan triwulanan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:

a.laporan pelaksanaan kegiatan; dan
b.laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangu.nan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal l0 Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap:
a.aspek teknis kegiatan; dan
b.aspek keuangan kegiatan. Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: (u

(2)
1. a.pelaksanaan. PRES IDEN _10 _
2. a.pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/ Lembaga terkait;
3. b.hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan
4. c.permasalahan yang dihadapi dan tindal lanjut yang diperlukan.
(3)Pemantauan aspek keuangal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dilakukan terhadap:
1. a.realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang;
2. b.ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana.dan capaian output; dar,
3. c.permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 1

I Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:

a.pencapaian output dalam satu tahun sesuai dengan target/ sasaran output yang telah ditetapkan pada masing- masing bidang DAK Fisik; dan
b.dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

a.memastikan kesesuaian antara capaian output kegiatan setiap Daerah; dan

(1)realisasi dana dan bidang DAK Fisik di
1. b.memperbaiki . . . (2t #.) -*9,4{ -.{",D REPUELIK INDONESIA
2. b.memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik guna mencapai target/sasarafl output yarrg ditetapkan.
(3)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020