Peraturan Presiden (PERPRES) No. 123 Tahun 2016
- Nomor
- 123
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK. Menetapkan:
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
8. 9. (1)
Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/ Lembaga yang tugas dan dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang DAK Fisik. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran BAB II RUANG LINGKUP BIDANG/SUBBIDANG DAK FISIK
BAB II
DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
DAK Fisik Reguler sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
(s) DAK Fisik
DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang:
BAB III PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH
BAB III
Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l, ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam La.mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (4t
Dalam rangka penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan. Bidang/ subbidang dan besaran pagu yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN diterima setelah Ketentuan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditetapkan, maka penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD. Penganggaran DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan penrndang- undangan.
, (2) Rencana . (2t PRES IDEN REPUELIK INDONESIA Rencana kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD dengan Kementerian Negara/Lrmbaga. Rencana kegiatan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SKPD menjadi rencana kegiatan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Dalam hal diperlukan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan kepada menteri/pimpinan lembaga. Rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan target output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan prioritas nasional paling lambat minggu kedua bulan Januari.
(3)
(6) (2)DPA-SKPD PRES IDEN REPUELIK INDONESIA
(21 Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rencana.kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan sebagai berikut:
dan
(3) (4)
Kegiatan penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l ), meliputi:
Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya sebagran DAK tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan sampai tuntas sampai akhir tahun anggaran, sehingga belum dapat mencapai target/ sa saran output sesuai dengan yang direncanakan, sisa DAK tersebut digunakan untuk menyelesaikal output pada bidang yang sama. Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten / kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pemerintahan Daerah, sisa DAK tersebut diprioritaskan untuk digunakan pada bidang yang sama atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
(3)
Kepala Daerah . men5rusun laporan triwulanan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:
Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangu.nan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal l0 Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap:
Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: (u (2)
PRES IDEN _10 _
I Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan secara berkala dalam setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
(2t #.) -*9,4{ -.{",D REPUELIK INDONESIA
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK FISIK OLEH PEMEzuNTAH
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)