Peraturan Presiden (PERPRES) No. 18 Tahun 2016
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNANPEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINS! DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR .\}- ~' •.; ( .,, '
BAB I
KETENTUANUMUM BAB I Pasal 3 ...
BAB II LOKASIDAN PELAKSANAPEMBANGUNAN PEMBANGKITLISTRIKBERBASIS SAMPAH .~. '-. ...~ . w BAB III ... ( 1) Badan usaha milik daerah yang ditugaskan a tau badan usaha swasta yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat bekerja sama dengan:
BAB II
( 1) Dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Tangerang, Walikota Bandung, Walikota Semarang, Walikota Surakarta, Walikota Surabaya, dan Walikota Makassar dapat:
(2), penugasan atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan/ atau Kepala Daerah Regional Surakarta dengan dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Tengah. 8) analisis ... 6) pekerjaan konstruksi sipil; 7) analisis keuangan: kebutuhan biaya investasi awal, rencana pengeluaran biaya, dan sumber pendanaan; mesm; 1) analisis komposisi sampah: ultimate, proximate, abu, dan logam berat; 2) teknologi pre-treatment sampah yang digunakan; 3) teknologi thermal process yang digunakan: cara kerja, efisiensi, jam operasi tahunan, dan rencana pemeliharaan mesin; 4) teknologi gas cleaning yang digunakan; 5) surat jaminan kualitas kerja mesin dari pabrik
( 1) Dalam rangka penugasan badan usaha milik daerah atau penunjukan badan usaha swasta, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2: BAB III PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PRE SI DEN penzman ...
BAB III
( 1) Badan usaha milik daerah yang diberi penugasan a tau badan usaha swasta yang ditunjuk wajib memenuhi perizinan di bidang penyediaan usaha listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) analisis risiko; dan 9) jadwal pelaksanaan proyek pembangunan.
(1), PT PLN (Persero) diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.
BAB IV PEMBELIANTENAGALISTRIKBERBASIS SAMPAH perizinan dan nonperizinan serta penyederhanaannya yang diperlukan badan usaha milik daerah yang diberi penugasan atau badan usaha swasta yang ditunjuk.
BABVI ...
BAB IV
Sumber pendanaan pembangunan PLTSa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BABV PENDANAAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan PT PLN (Persero) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
PT PLN (Persero) wajib menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja setelah penetapan badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan usaha swasta yang ditunjuk sebagai Pengembang PLTSa.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)