Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2018
- Nomor
- 35
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR 35 TAHUN2018 TENTANG PERCEPATANPEMBANGUNANINSTALASIPENGOLAH SAMPAHMENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAHLINGKUNGAN PRE SI DEN
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUAN UMUM
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNANINSTALASIPENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
Menetapkan
i• Pasal 3
BAB II
( 1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dengan pemerintah daerah provinsi sepanjang Pengelolaan Sampah menggunakan aset provinsi.
BABIV ...
1) jumlah Sampah per hari; 2) komposisi Sampah: ultimate, proximate, abu, dan logam berat; 3) kondisi dan ketersediaan lahan; 4) kondisi dan persyaratan khusus yang diperlukan; 5) ketersediaan air dan sumber air; 6) penyelesaian dan/ atau pengolahan residu; dan 7) jadwal pelaksanaan proyek;
BAB IV PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BABV ... infrastrukturpembangunanbidang percepatan ketenagalistrikan.
BAB IV
BABY PEMBELIAN TENAGALISTRIK Pasal 12 ...
Harga Pembelian (USOcent/kWh) = 14,54 - (0,076 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN (Persero)).
BAB VII ...
BAB VII
Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan PLTSa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENDANAAN
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)