DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pr:esiden tentang Peruhahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9761;
3.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Menetapkan Pasall... PRES IDEI.I Itl-l:'Ut3 l-ll<. ll'JDOhl ESIA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomc.r 111) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan dan penetapan kebdakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragcrrnan hayati laut, penge-olaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan rarang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanar. budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, ser--a pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan Perikanan;
c.pelaksanaan . FRES IDENI REPUEI-IK INIDOI.IESIA
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
d.pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
e.pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
f.pelaksanaan pengembangan kawasan sentra keiautan dan perikanan terpadu;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi ii lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
h.pembinaan dan pemberian dukungar: administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
j.pengawasan atas pelaksanaan tugas Ci lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Kelautan dan Perikanan tediri atas:

a.SekretariatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; c.D'irektorat... PRES I DEN REPUBLIK INIDONIESIA
c.Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
d.Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
e.Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
f.Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
g.InspektoratJenderal;
h.Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
i.Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
j.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dar. Budaya;
k.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
1. 1.Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
2. 3.Judul Bagian Kesembilan pada BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. 4.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala 3adan.

5.Ketentuan . . PRFiSIDEI.I RtrPUEl-ll( ll.lDOl'lESlA
5.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

6.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga ber-cunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a.penJrusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
b.pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
d.pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang di.berikan oleh Menteri.
1. 7.Judul. . . PRES I DEN REPUBLII( INIDONESIA
2. 7.Judul Bagian Kesepuluh pada BAB II dihapus.
3. 8.Ketentuan Pasal 29 dihapus
4. 9.Ketentuan Pasal 30 dihapus
5. 10.Ketentuan Pasal 31 dihapus. 1 1. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehi:rgga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. (21 Dihapus.
(3)Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemasyarakatan dan hubungan antarllembaga.
(4)Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Ri:PUISLIK iNDONESiA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1O Januari2OlT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd .JC)KO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari2OlT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Bidang Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan undangan, Rokib

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9761;
3.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Menetapkan Pasall... PRES IDEI.I Itl-l:'Ut3 l-ll<. ll'JDOhl ESIA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomc.r 111) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan dan penetapan kebdakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragcrrnan hayati laut, penge-olaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan rarang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanar. budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, ser--a pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan Perikanan;
c.pelaksanaan . FRES IDENI REPUEI-IK INIDOI.IESIA
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
d.pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
e.pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
f.pelaksanaan pengembangan kawasan sentra keiautan dan perikanan terpadu;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi ii lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
h.pembinaan dan pemberian dukungar: administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
j.pengawasan atas pelaksanaan tugas Ci lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Kelautan dan Perikanan tediri atas:

a.SekretariatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; c.D'irektorat... PRES I DEN REPUBLIK INIDONIESIA
c.Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
d.Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
e.Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
f.Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
g.InspektoratJenderal;
h.Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
i.Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
j.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dar. Budaya;
k.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
1. 1.Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
2. 3.Judul Bagian Kesembilan pada BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. 4.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala 3adan.

5.Ketentuan . . PRFiSIDEI.I RtrPUEl-ll( ll.lDOl'lESlA
5.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

6.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga ber-cunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a.penJrusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
b.pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
d.pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang di.berikan oleh Menteri.
1. 7.Judul. . . PRES I DEN REPUBLII( INIDONESIA
2. 7.Judul Bagian Kesepuluh pada BAB II dihapus.
3. 8.Ketentuan Pasal 29 dihapus
4. 9.Ketentuan Pasal 30 dihapus
5. 10.Ketentuan Pasal 31 dihapus. 1 1. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehi:rgga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. (21 Dihapus.
(3)Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemasyarakatan dan hubungan antarllembaga.
(4)Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Ri:PUISLIK iNDONESiA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1O Januari2OlT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd .JC)KO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari2OlT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Bidang Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan undangan, Rokib

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 36

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 36

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019