Peraturan Presiden (PERPRES) No. 2 Tahun 2017
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Pr:esiden tentang Peruhahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Menetapkan Pasall... PRES IDEI.I Itl-l:'Ut3 l-ll<. ll'JDOhl ESIA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomc.r 111) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
FRES IDENI REPUEI-IK INIDOI.IESIA
Kementerian Kelautan dan Perikanan tediri atas:
c.D'irektorat... PRES I DEN REPUBLIK INIDONIESIA
Bagian Kesembilan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
(21 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala 3adan.
PRFiSIDEI.I RtrPUEl-ll( ll.lDOl'lESlA
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
dan
PRES I DEN REPUBLII( INIDONESIA
1 1. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehi:rgga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
(21 Dihapus.
Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Ri:PUISLIK iNDONESiA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1O Januari2OlT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd .JC)KO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari2OlT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Bidang Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan undangan, Rokib
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)