Peraturan Presiden (PERPRES) No. 41 Tahun 2017
- Nomor
- 41
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); b. 2.
Menetapkan : REPUBLIK INOONESIA
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) diubah sebagai berikut:
Kementerian Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:
m PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
o Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha; Deputi Bidang I nfrastruktur Bisnis; Dihapus; dan Dihapus. BAB II Bagian Kesebelas dihapus. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA dan di antara Pasal 34 dan Pasai 35 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D, Pasal 34E, Pasal 34F, dan Pasal 34G, yang berbunyi sebagai berikut: BAB IIA STAF KHUSUS MENTERI
BAB II
Di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dapat diangkat Staf Khusus yang jumlahnya dikecualikan dari ketentuan mengenai jumlah Staf Khusus Menteri. Jumlah Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang. Staf Khusus bertanggung jawab kepada Menteri.
Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri dan blrkan merupakan bidang tugas unsur- unsur organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. h. i. j. 2. 3.
(3)
(1)
Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tata Kerja Staf Khusus diatur oleh Sekretaris Kementerian.
Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil s6lagaiman4 dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya tanpa kehilangan status sebagai pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Menteri. Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34D ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Ktrusus, diaktilkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34D ayat (1) yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21
Pasal 34F (l) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural Eselon I.b.
Pasal 34G
Ketentuan jumlah Staf Khusus di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimalsud datam pasal 34A dikecualikan dari ketentuan jumlah Staf Khusus Menteri sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2Ol5 tentang Organisasi Kementerian Negara. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Apr"tl2OL7 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA nd. YASONNA H. LAOLY LEIVIBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 74 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)