Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2015
- Nomor
- 41
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 50
menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
BAB I
Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB II
Kementerian Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:
Bagian Kedua Sekretariat Kementerian
Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:
Bagian Ketiga Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan farmasi. Pasal …
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi menyelenggarakan fungsi:
Bagian … Bagian Keempat Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)