Peraturan Presiden (PERPRES) No. 45 Tahun 2013
- Nomor
- 45
- Tahun
- 2013
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5388); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
BAB II … BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dilakukan untuk pemulangan TKI yang jumlahnya besar dan tidak dapat ditangani oleh suatu kementerian/lembaga, sehingga memerlukan koordinasi yang terpadu.
Pemulangan TKI selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III … BAB III TIM KOORDINASI PEMULANGAN TKI Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas
BAB III
Dalam rangka meningkatkan koordinasi pemulangan TKI, dibentuk Tim Koordinasi Pemulangan TKI yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.
Tim Koordinasi mempunyai tugas:
Tim Koordinasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bagian … Bagian Kedua Susunan Organisasi
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretaris I : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretaris II : Menteri Dalam Negeri Sekretaris III : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pembinaan Penem- patan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Wakil Ketua III : Deputi Bidang Perlindungan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Anggota : 1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya mendapat pengarahan dari Pengarah. Bagian Ketiga Tata Kerja
Bagian Keempat Kerja Sama
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)