DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 45 Tahun 2013

Nomor: 45
Tahun: 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3.Peraturan ...
3.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2.Pemulangan adalah pemulangan TKI dari luar negeri ke daerah asal.
3.Daerah Asal adalah tempat asal tinggal atau domisili TKI di daerah kabupaten/kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pemulangan TKI, mencakup pemulangan TKI dari titik debarkasi ke daerah asal dalam situasi khusus.
(2)Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang;
2. b.pendeportasian besar-besaran; dan/atau
3. c.negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI.
(3)Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terjadi karena TKI yang bersangkutan tidak memiliki izin kerja dan/atau dokumen yang sah untuk bekerja, atau yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja dan/atau dokumen yang sah.

Pasal 3

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dilakukan untuk pemulangan TKI yang jumlahnya besar dan tidak dapat ditangani oleh suatu kementerian/lembaga, sehingga memerlukan koordinasi yang terpadu.

Pasal 4

Pemulangan TKI selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TIM KOORDINASI PEMULANGAN TKI

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pemulangan TKI, dibentuk Tim Koordinasi Pemulangan TKI yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

Pasal 6

Tim Koordinasi mempunyai tugas:

a.mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal;
b.mengoordinasikan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal;
c.mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pemulangan TKI dari debarkasi sampai ke daerah asal;
d.melakukan evaluasi dan pelaporan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal.

Pasal 7

Tim Koordinasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 8

(1)Tim Koordinasi Pemulangan TKI terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.
(2)Pengarah sebagai dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretaris I : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretaris II : Menteri Dalam Negeri Sekretaris III : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;

2.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3.Menteri Sosial;
4.Menteri Kesehatan;
5.Menteri Perhubungan;
6.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7.Sekretaris Kabinet;
8.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
9.Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(3)Pelaksana …
(3)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pembinaan Penem- patan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Wakil Ketua III : Deputi Bidang Perlindungan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Anggota : 1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

2.Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
3.Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
4.Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5.Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
6.Direktur …
6.Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
7.Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
8.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
9.Deputi Bidang Perlindungan Perempu- an, Kementerian Pemberdayaan Perem- puan dan Perlindungan Anak;
10.Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet;
11.Asisten Operasi Tentara Nasional Indonesia;
12.Asisten Operasi Kepolisian Republik Indonesia.

(4)Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 9

Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya mendapat pengarahan dari Pengarah.

Pasal 10

(1)Pengarah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Pelaksana …
(2)Pelaksana melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Koordinasi dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, atau pihak lain yang terkait.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3.Peraturan ...
3.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2.Pemulangan adalah pemulangan TKI dari luar negeri ke daerah asal.
3.Daerah Asal adalah tempat asal tinggal atau domisili TKI di daerah kabupaten/kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pemulangan TKI, mencakup pemulangan TKI dari titik debarkasi ke daerah asal dalam situasi khusus.
(2)Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang;
2. b.pendeportasian besar-besaran; dan/atau
3. c.negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI.
(3)Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terjadi karena TKI yang bersangkutan tidak memiliki izin kerja dan/atau dokumen yang sah untuk bekerja, atau yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja dan/atau dokumen yang sah.

Pasal 3

Pasal 4

Pemulangan TKI selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TIM KOORDINASI PEMULANGAN TKI

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pemulangan TKI, dibentuk Tim Koordinasi Pemulangan TKI yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

Pasal 6

Tim Koordinasi mempunyai tugas:

a.mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal;
b.mengoordinasikan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal;
c.mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pemulangan TKI dari debarkasi sampai ke daerah asal;
d.melakukan evaluasi dan pelaporan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal.

Pasal 7

Tim Koordinasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 8

(1)Tim Koordinasi Pemulangan TKI terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.
(2)Pengarah sebagai dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretaris I : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretaris II : Menteri Dalam Negeri Sekretaris III : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;

2.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3.Menteri Sosial;
4.Menteri Kesehatan;
5.Menteri Perhubungan;
6.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7.Sekretaris Kabinet;
8.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
9.Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(3)Pelaksana …
(3)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pembinaan Penem- patan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Wakil Ketua III : Deputi Bidang Perlindungan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Anggota : 1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

2.Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
3.Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
4.Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5.Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
6.Direktur …
6.Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
7.Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
8.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
9.Deputi Bidang Perlindungan Perempu- an, Kementerian Pemberdayaan Perem- puan dan Perlindungan Anak;
10.Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet;
11.Asisten Operasi Tentara Nasional Indonesia;
12.Asisten Operasi Kepolisian Republik Indonesia.

(4)Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 9

Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya mendapat pengarahan dari Pengarah.

Pasal 10

(1)Pengarah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Pelaksana …
(2)Pelaksana melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Koordinasi dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, atau pihak lain yang terkait.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 45 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TIM KOORDINASI PEMULANGAN TKI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TIM KOORDINASI PEMULANGAN TKI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2004