DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 51 Tahun 2016

Nomor: 51
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ...

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Batas Sempadan Pantai; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADANPANTAI Mengingat Menimbang
7.Hidro ...
6.Pantai adalah daerah an tara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
5.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sarna dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
4.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3.Parameter adalah un sur- un sur yang digunakan un tuk menggambarkan suatu konsep.
2.Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
1.Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan

13.Estuaria ...
12.Lamun (Seagrass) adalah tumbuhan berbunga (Angiospennae) yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang (rhizome), daun, bunga, dan buah dan berkembang biak secara generatif (penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas).
11.Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
10.Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
9.Lahan basah adalah suatu wilayah yang tergenang air, baik alami atau buatan, tetap atau sementara, mengalir atau tergenang, tawar, asin atau payau termasuk di dalamnya wilayah laut yang kedalamannya kurang dari 6 (enam) meter pada waktu surut terendah. tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
8.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-
7.Hidro-oseanografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses-proses fisis, dinamis, dan kimiawi yang terjadi di perairan laut.
20.Kerentanan ...
19.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18.Biofisik adalah kondisi fisik lingkungan yang berkaitan dengan makhluk hidup.
17.Topografi adalah bentuk atau keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah, yang dicerminkan oleh kondisi morfologi atau relief tertentu.
16.Beting gisik adalah fenomena alam atau bentang alam yang terbentuk sebagai hasil proses gelombang atau proses marin mas a lalu yang membentuk punggungan memanjang sejajar garis pantai (shoreline) dan berada di belakang pantai sekarang.
15.Gumuk pasir adalah ekosistem berupa bukit/ gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun dan aktivitas angin.
14.Delta adalah daratan yang terbentuk akibat proses pengendapan di muara sungai yang membentuk formasi delta (segitiga) dan membentuk kesatuan ekosistem tersendiri.
13.Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran an tara air tawar dan air laut.

(2)Pemerintah ...I'
(1)Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Reneana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pasa12

24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
23.Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil.
22.Badai adalah angm yang eukup tinggi yang datang musiman dan mempunyai daya rusak eukup tinggi.
21.Aneaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jrwa manusia atau kerusakan lingkungan.
20.Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi aneaman beneana. PasaI5 ... Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan tujuan un tuk melindungi dan menjaga:

a.kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b.kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dari ancaman bencana alam;
c.alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
d.alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

BAB II

PENETAPANBATASSEMPADANPANTAI

Pasal 4

(2)Batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
(1)Penetapan batas sempadan pantai untuk wilayah administratif Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal 3

(2)Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaterr/Kota.
(2)Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan:
1. a.perlindungan terhadap gempa dan/ atau tsunami;
2. b.perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
3. c.perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
4. d.perlindungan terhadap ekosistem pesisrr, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
5. e.pengaturan akses publik; dan
6. f.pengaturan untuk saluran air dan limbah.
(1)Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.

Pasal 6

Penetapan batas sempadan pantai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai.

Pasal 5

(2)Pendekatan ...
(1)Pendekatan praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman empiris dan historis. Pasa19 Indeks ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a ditentukan melalui:
1. a.pendekatan praktis; darr/ atau
2. b.pendekatan analitik atau numerik. Pasa18
(3)Indeks ancaman dan indeks kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi:
1. a.tinggi;
2. b.sedang;dan
3. c.rendah.
4. a.indeks ancaman; dan
5. b.indeks keren tanan.
(2)Tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
(1)Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana.

Pasal 7

(3)Rekaman ...
(2)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan tinggi gelombang.
(1)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian gempa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta magnitude gempa.

Pasal 10

1.gempa;
2.tsunami;
3.erosi atau abrasi;
4.badai; dan
5.banjir dari laut.
4.badai; dan
5.banjir dari laut; darr/ atau

b.keberadaan faktor ancaman:

(2)Pendekatan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan:
1. a.rekaman atau riwayat sejarah kejadian:
  1. 1.gempa;
  2. 2.tsunami;
  3. 3.erosi atau abrasi; '. '....
2. a.zona ...
(2)Keberadaan faktor ancaman tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 ditentukan berdasar kan:
(1)Keberadaan faktor ancaman gempa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 ditentukan berdasarkan:
1. a.zona penunjaman (subduction zone) dan zona tumbukan (collision zone); darr/atau
2. b.sesar (fault) di dasar laut darr/ atau di pesisir.

Pasal 11

(5)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian banjir dari laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 5 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan tinggi genangan yang pernah terjadi.
(4)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian badai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan kecepatan angin.
(3)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian erosi atau abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan laju perubahan garis pantai.
(2)Pendekatan ...
(1)Pendekatan analitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan metode penyelesaian model matematik dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim.

Pasal 12

(5)Keberadaan faktor ancaman banjir dari laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 5 ditentukan berdasarkan:
1. a.pemanasan global (global warming); darr/ atau
2. b.amblesarr/penurunan tanah (land subsidence).
(4)Keberadaan faktor ancaman badai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 4 ditentukan berdasarkan kondisi angin.
(3)Keberadaan faktor ancaman erosi atau abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3 ditentukan berdasarkan kondisi gelombang dominan, meliputi:
1. a.tinggi gelombang;
2. b.arah datang gelombang; darr/ atau
3. c.kecuraman gelombang.
4. a.zona penunjaman (subduction zone);
5. b.sesar (fault) di dasar laut; dan/ atau
6. c.gunung api dasar laut.
(4)Parameter setiap jenis ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ancaman:
1. a.gempa, diukur dari kekuatan gempa;
2. b.tsunami, diukur dari tinggi gelombang dari muka air laut sebelum tsunami datang dan tinggi genangan pada lokasi dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
3. c.erosi atau abrasi, diukur dari perubahan garis pantai karena angkutan sedimen menyusur pantai (long shore transport) dan perubahan garis pantai karena angkutan sedimen tegak lurus pantai (cross shore transport) dengan memperhitungkan kenaikan muka air laut (sea level rise);
4. d.badai, diukur dari kondisi angin; dan
5. e.banjir dari laut, diukur dari laju kenaikan muka air laut. berdasarkan parameter setiap jenis ancaman bencana. atau numerik sebagaimana
(1)dan ayat (2) dilakukan
(3)Pendekatan analitik dimaksud pada ayat
(2)Pendekatan numerik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan teknik yang dipergunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operas! hitungan atau aritmatika biasa.
(4)Karakteristik ...
(3)Karakteristik biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh material penyusun pantai.
(2)Karakteristik topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh kemiringan pantai dan elevasi.
(1)Parameter kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk jenis bencana gempa ditentukan berdasarkan karakteristik:
1. a.topografi;
2. b.biofisik; dan
3. c.kebutuhan ekonomi.

Pasal 14

karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, dan ' atau ketentuan lain. diten tukan olehdimaksud pada ayat (1) sebagaimana(2) Parameter kerentanan bencana

(1)Indeks kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan parameter kerentanan bencana gempa, tsunami, erosi atau abrasi, badai, dan banjir dari laut.

Pasal 13

(5)Karakteristik ...
(4)Karakteristik kebutuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh kerugian ekonomi dari nilai pemanfaatan ruang.
(3)Karakteristik biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditentukan oleh: .
1. a.ketebalan dan kerapatan hutan pantai;
2. b.ketinggian gumuk pasir atau beting gisik;
3. c.morfologi pantai; dan
4. d.material penyusun pantai.
(2)Karakteristik topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh kemiringan pantai dan elevasi.
(1)Parameter keren tan an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk jenis bencana tsunami ditentukan berdasarkan karakteristik:
1. a.topografi;
2. b.biofisik;
3. c.kebutuhan ekonomi;
4. d.kebutuhan budaya; dan
5. e.ketentuan lain.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ...

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Batas Sempadan Pantai; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADANPANTAI Mengingat Menimbang
7.Hidro ...
6.Pantai adalah daerah an tara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
5.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sarna dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
4.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3.Parameter adalah un sur- un sur yang digunakan un tuk menggambarkan suatu konsep.
2.Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
1.Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan

13.Estuaria ...
12.Lamun (Seagrass) adalah tumbuhan berbunga (Angiospennae) yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang (rhizome), daun, bunga, dan buah dan berkembang biak secara generatif (penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas).
11.Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
10.Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
9.Lahan basah adalah suatu wilayah yang tergenang air, baik alami atau buatan, tetap atau sementara, mengalir atau tergenang, tawar, asin atau payau termasuk di dalamnya wilayah laut yang kedalamannya kurang dari 6 (enam) meter pada waktu surut terendah. tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
8.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-
7.Hidro-oseanografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses-proses fisis, dinamis, dan kimiawi yang terjadi di perairan laut.
20.Kerentanan ...
19.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18.Biofisik adalah kondisi fisik lingkungan yang berkaitan dengan makhluk hidup.
17.Topografi adalah bentuk atau keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah, yang dicerminkan oleh kondisi morfologi atau relief tertentu.
16.Beting gisik adalah fenomena alam atau bentang alam yang terbentuk sebagai hasil proses gelombang atau proses marin mas a lalu yang membentuk punggungan memanjang sejajar garis pantai (shoreline) dan berada di belakang pantai sekarang.
15.Gumuk pasir adalah ekosistem berupa bukit/ gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun dan aktivitas angin.
14.Delta adalah daratan yang terbentuk akibat proses pengendapan di muara sungai yang membentuk formasi delta (segitiga) dan membentuk kesatuan ekosistem tersendiri.
13.Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran an tara air tawar dan air laut.

(2)Pemerintah ...I'
(1)Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Reneana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pasa12

24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
23.Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil.
22.Badai adalah angm yang eukup tinggi yang datang musiman dan mempunyai daya rusak eukup tinggi.
21.Aneaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jrwa manusia atau kerusakan lingkungan.
20.Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi aneaman beneana. PasaI5 ... Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan tujuan un tuk melindungi dan menjaga:

a.kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b.kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dari ancaman bencana alam;
c.alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
d.alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

BAB II

PENETAPANBATASSEMPADANPANTAI

Pasal 4

(2)Batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
(1)Penetapan batas sempadan pantai untuk wilayah administratif Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal 3

(2)Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaterr/Kota.
(2)Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan:
1. a.perlindungan terhadap gempa dan/ atau tsunami;
2. b.perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
3. c.perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
4. d.perlindungan terhadap ekosistem pesisrr, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
5. e.pengaturan akses publik; dan
6. f.pengaturan untuk saluran air dan limbah.
(1)Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.

Pasal 6

Penetapan batas sempadan pantai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai.

Pasal 5

(2)Pendekatan ...
(1)Pendekatan praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman empiris dan historis. Pasa19 Indeks ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a ditentukan melalui:
1. a.pendekatan praktis; darr/ atau
2. b.pendekatan analitik atau numerik. Pasa18
(3)Indeks ancaman dan indeks kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi:
1. a.tinggi;
2. b.sedang;dan
3. c.rendah.
4. a.indeks ancaman; dan
5. b.indeks keren tanan.
(2)Tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
(1)Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana.

Pasal 7

(3)Rekaman ...
(2)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan tinggi gelombang.
(1)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian gempa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta magnitude gempa.

Pasal 10

1.gempa;
2.tsunami;
3.erosi atau abrasi;
4.badai; dan
5.banjir dari laut.
4.badai; dan
5.banjir dari laut; darr/ atau

b.keberadaan faktor ancaman:

(2)Pendekatan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan:
1. a.rekaman atau riwayat sejarah kejadian:
  1. 1.gempa;
  2. 2.tsunami;
  3. 3.erosi atau abrasi; '. '....
2. a.zona ...
(2)Keberadaan faktor ancaman tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 ditentukan berdasar kan:
(1)Keberadaan faktor ancaman gempa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 ditentukan berdasarkan:
1. a.zona penunjaman (subduction zone) dan zona tumbukan (collision zone); darr/atau
2. b.sesar (fault) di dasar laut darr/ atau di pesisir.

Pasal 11

(5)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian banjir dari laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 5 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan tinggi genangan yang pernah terjadi.
(4)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian badai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan kecepatan angin.
(3)Rekaman atau riwayat sejarah kejadian erosi atau abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan laju perubahan garis pantai.
(2)Pendekatan ...
(1)Pendekatan analitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan metode penyelesaian model matematik dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim.

Pasal 12

(5)Keberadaan faktor ancaman banjir dari laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 5 ditentukan berdasarkan:
1. a.pemanasan global (global warming); darr/ atau
2. b.amblesarr/penurunan tanah (land subsidence).
(4)Keberadaan faktor ancaman badai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 4 ditentukan berdasarkan kondisi angin.
(3)Keberadaan faktor ancaman erosi atau abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3 ditentukan berdasarkan kondisi gelombang dominan, meliputi:
1. a.tinggi gelombang;
2. b.arah datang gelombang; darr/ atau
3. c.kecuraman gelombang.
4. a.zona penunjaman (subduction zone);
5. b.sesar (fault) di dasar laut; dan/ atau
6. c.gunung api dasar laut.
(4)Parameter setiap jenis ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ancaman:
1. a.gempa, diukur dari kekuatan gempa;
2. b.tsunami, diukur dari tinggi gelombang dari muka air laut sebelum tsunami datang dan tinggi genangan pada lokasi dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
3. c.erosi atau abrasi, diukur dari perubahan garis pantai karena angkutan sedimen menyusur pantai (long shore transport) dan perubahan garis pantai karena angkutan sedimen tegak lurus pantai (cross shore transport) dengan memperhitungkan kenaikan muka air laut (sea level rise);
4. d.badai, diukur dari kondisi angin; dan
5. e.banjir dari laut, diukur dari laju kenaikan muka air laut. berdasarkan parameter setiap jenis ancaman bencana. atau numerik sebagaimana
(1)dan ayat (2) dilakukan
(3)Pendekatan analitik dimaksud pada ayat
(2)Pendekatan numerik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan teknik yang dipergunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operas! hitungan atau aritmatika biasa.
(4)Karakteristik ...
(3)Karakteristik biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh material penyusun pantai.
(2)Karakteristik topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh kemiringan pantai dan elevasi.
(1)Parameter kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk jenis bencana gempa ditentukan berdasarkan karakteristik:
1. a.topografi;
2. b.biofisik; dan
3. c.kebutuhan ekonomi.

Pasal 14

(1)Indeks kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan parameter kerentanan bencana gempa, tsunami, erosi atau abrasi, badai, dan banjir dari laut.

Pasal 13

(5)Karakteristik ...
(4)Karakteristik kebutuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh kerugian ekonomi dari nilai pemanfaatan ruang.
(3)Karakteristik biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditentukan oleh: .
1. a.ketebalan dan kerapatan hutan pantai;
2. b.ketinggian gumuk pasir atau beting gisik;
3. c.morfologi pantai; dan
4. d.material penyusun pantai.
(2)Karakteristik topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh kemiringan pantai dan elevasi.
(1)Parameter keren tan an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk jenis bencana tsunami ditentukan berdasarkan karakteristik:
1. a.topografi;
2. b.biofisik;
3. c.kebutuhan ekonomi;
4. d.kebutuhan budaya; dan
5. e.ketentuan lain.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 51 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

PENETAPANBATASSEMPADANPANTAI

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

PENETAPANBATASSEMPADANPANTAI

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019