Peraturan Presiden (PERPRES) No. 60 Tahun 2016
- Nomor
- 60
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 26
menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : MEMUTUSI(AN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
BAB I
Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal l,embaga Perlindungan Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:
Lembaga
b. penJrusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal kmbaga Perlindungan Saksi dan Korban; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana; pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum; pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban; pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan kmbaga Perlindungan Saksi dan Korban. BAB II ORGANISASI
BAB II
Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian. d. e. c. f. 1. h.
(3)
BAB III PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH
BAB III
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah, dibentuk Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan keperluan dan analisis organisasi. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh Kepala Perwakilan.
(3)
Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan substantif di daerah kepada kmbaga Perlindungan Salsi dan Korban.
Perwakilan lrmbaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV
Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 1l Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.
BAB V
Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)