Peraturan Presiden (PERPRES) No. 65 Tahun 2016
- Nomor
- 65
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; Mengingat ... Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) diubah sebagai berikut:
dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditandatangani, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan teknis dan pengawasan oleh Kementerian Perhubungan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
melaksanakan penugasan.
Sebelum dilakukannya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap pencapaian pekerjaan dan kewajaran harga termasuk beban bunga pada periode konstruksi (interest during construction) dan periode pembayaran (interest during payment).
Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, Walikota Depok, Bupati Bogor, dan Walikota Bogor:
pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana;
Pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:
Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 16, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) saling bersinergi dan berkoordinasi untuk tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi di bawah koordinasi dan pengawasan Menteri Perhubungan.
Untuk meningkatkan keterjangkauan tarif Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan subsidi/bantuan dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Services Obligation sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 154
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)