DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2015

Nomor: 98
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Boger, Depok, dan Bekasi;

b.bahwa untuk percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah menugaskan Sadan Usaha Milik Negara;
a.bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Begor, Depok, dan Bekasi, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Begor, Depok, dan Bekasi yang ramah lingkungan; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI TENTANG NOMOR 98 TAHUN 2015 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2)Penyelenggaraan ...
(1)Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik di bidang transportasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, dilakukan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pasal 1

TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI. PENYELENGGARAAN KERETA TENTANG PERCEPATAN API RINGAN/ LIGHT RAIL PRES IDENPERATURAN MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 722);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Menetapkan

(2)Pelaksanaan ...
1. c.fasilitas operasi.
2. b.stasiun ; dan
3. a.jalur, termasuk konstruksi jalur layang;
(1)Pemerintah menugaskan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang meliputi:

Pasal 2

(4)Selain Lintas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan Lintas Pelayanan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
(3)Peta Lintas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampi ran Peraturan Presiden ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
1. f.Lintas Pelayanan Palmerah - Grogol.
2. e.Lintas Pelayanan Cibubur - Bogor; dan
3. d.Lintas Pelayanan Dukuh Atas - Palmerah - Senayan;
4. c.Lintas Pelayanan Cawang - Bekasi Timur;
5. b.Lintas Pelayanan Cawang - Kuningan - Dukuh Atas;
6. a.Lintas Pelayanan Cawang - Cibubur;
(2)Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Lintas Pelayanan sebagai berikut: PRE SI DEN
(3)Menteri ...
(2)Dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan. ( 1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 3

(4)Tahapan pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
(3)Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
(2)Pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan prasarana lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) secara bertahap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
1. b.Pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. a.Penyertaan Modal Negara; dan/ a tau Pendanaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

Pasal 6

(2)Pengadaan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penunjukan langsung.
(1)Untuk meningkatkan kualitas penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Menteri Perhubungan mengadakan konsultan pengawas yang berkualifikasi internasional, untuk melakukan pengawasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terin tegrasi.

Pasal 5

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan penugasan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri.

Pasal 4

(3)Menteri Perhubungan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya secara lengkap. PRE SI DEN Pasal 10 ... Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan penzman, keringanan biaya penzman, pembebasan biaya penzman, dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan per a tu ran perundang- undangan.

Pasal 9

Sebelum dilakukannya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerin tah melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap pencapaian pekerjaan dan kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Pasal 8

(3)Dalam rangka pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Perhubungan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Belanja Kernen terian Per h u bungan.
(2)Pembayaran atas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap lintas pelayanan yang telah selesai dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 7

b.memberikan izin prinsip pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di ruang milik jalan tol dan ruang milik jalan arteri yang dimanfaatkan dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
a.persetujuan atas pemanfaatan ruang jalan tol di ruang milik jalan tol dan ruang milik jalan arteri yang dimanfaatkan dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara; dan Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan:

Pasal 11

b.mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud.
a.melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan dimaksud; dan Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2, Menteri Badan Usaha Milik Negara:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Boger, Depok, dan Bekasi;

b.bahwa untuk percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah menugaskan Sadan Usaha Milik Negara;
a.bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Begor, Depok, dan Bekasi, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Begor, Depok, dan Bekasi yang ramah lingkungan; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI TENTANG NOMOR 98 TAHUN 2015 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2)Penyelenggaraan ...
(1)Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik di bidang transportasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, dilakukan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pasal 1

TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI. PENYELENGGARAAN KERETA TENTANG PERCEPATAN API RINGAN/ LIGHT RAIL PRES IDENPERATURAN MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 722);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Menetapkan

(2)Pelaksanaan ...
1. c.fasilitas operasi.
2. b.stasiun ; dan
3. a.jalur, termasuk konstruksi jalur layang;
(1)Pemerintah menugaskan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang meliputi:

Pasal 2

(4)Selain Lintas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan Lintas Pelayanan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
(3)Peta Lintas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampi ran Peraturan Presiden ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
1. f.Lintas Pelayanan Palmerah - Grogol.
2. e.Lintas Pelayanan Cibubur - Bogor; dan
3. d.Lintas Pelayanan Dukuh Atas - Palmerah - Senayan;
4. c.Lintas Pelayanan Cawang - Bekasi Timur;
5. b.Lintas Pelayanan Cawang - Kuningan - Dukuh Atas;
6. a.Lintas Pelayanan Cawang - Cibubur;
(2)Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Lintas Pelayanan sebagai berikut: PRE SI DEN
(3)Menteri ...
(2)Dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan. ( 1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 3

(4)Tahapan pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
(3)Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
(2)Pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan prasarana lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) secara bertahap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
1. b.Pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. a.Penyertaan Modal Negara; dan/ a tau Pendanaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

Pasal 6

(2)Pengadaan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penunjukan langsung.
(1)Untuk meningkatkan kualitas penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Menteri Perhubungan mengadakan konsultan pengawas yang berkualifikasi internasional, untuk melakukan pengawasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terin tegrasi.

Pasal 5

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan penugasan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri.

Pasal 4

(3)Menteri Perhubungan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya secara lengkap. PRE SI DEN Pasal 10 ... Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan penzman, keringanan biaya penzman, pembebasan biaya penzman, dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan per a tu ran perundang- undangan.

Pasal 9

Pasal 8

(3)Dalam rangka pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Perhubungan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Belanja Kernen terian Per h u bungan.
(2)Pembayaran atas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap lintas pelayanan yang telah selesai dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 7

b.memberikan izin prinsip pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di ruang milik jalan tol dan ruang milik jalan arteri yang dimanfaatkan dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
a.persetujuan atas pemanfaatan ruang jalan tol di ruang milik jalan tol dan ruang milik jalan arteri yang dimanfaatkan dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara; dan Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan:

Pasal 11

b.mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud.
a.melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan dimaksud; dan Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2, Menteri Badan Usaha Milik Negara:

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.02/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.02/2022