DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 66 Tahun 2016

Nomor: 66
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907; MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 20t6.

Pasal 1

PRES I DEN

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

a.rincian Anggaran Pendapatan Negara;
b.rincian Anggaran Belanja Negara; dan
c.rincian Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri atas:

a.rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
b.rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b terdiri atas:

a.rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
b.rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4

(1)Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.rlnclan (2t PRES IDEN REFUBLIK INDONESIA
2. a.rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara I Lembaga; dan
3. b.rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber dana, dan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1)Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
(3)a.rlnclan... ffi a. b. PRES I DEN REPUBLIK INDONIESIA rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas:

1.rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 2l menurut Provinsi/KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten I Kota tercantum dalam Lampiran IX; sebagaimana
5.rincian 2. 3. 4. PRES IDEt\! rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara menurut Provinsi/ Kabupaten I Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan
8.rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten I Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

d.rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; 5. 6. 7. c.
e.nnclan "lrrt? lil)r, ##$ '#*>i,ff R EFru JJi[ =,',?ot]n,.n,o
e.rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut Provinsi/KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
f.rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
g.rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

(2)Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan
2. b.rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/ Kabupaten f Kota, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(3)Perubahan
(3)PRES IDEN REPUBLIK INDONIESiA Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai akibat dari:
1. a.perubahan data; dan/atau
2. b.kesalahan hitung, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar bagi menteri/pimpinan lembaga untuk menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing- masing bidang atau subbidang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 6

Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

PRESIDENI REPUBLIK INIDOI..IESIA.

Pasal 8

Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menjadi dasar penJrusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016.

Pasal 9

Daftar Isian Pelaksanaan Anggarzrn dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi pada masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah disahkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan disahkannya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

PRES I DEN

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

a.rincian Anggaran Pendapatan Negara;
b.rincian Anggaran Belanja Negara; dan
c.rincian Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri atas:

a.rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
b.rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b terdiri atas:

a.rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
b.rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4

(1)Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.rlnclan (2t PRES IDEN REFUBLIK INDONESIA
2. a.rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara I Lembaga; dan
3. b.rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber dana, dan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1)Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
(3)a.rlnclan... ffi a. b. PRES I DEN REPUBLIK INDONIESIA rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas:

1.rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 2l menurut Provinsi/KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten I Kota tercantum dalam Lampiran IX; sebagaimana
5.rincian 2. 3. 4. PRES IDEt\! rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara menurut Provinsi/ Kabupaten I Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan
8.rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten I Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

d.rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; 5. 6. 7. c.
e.nnclan "lrrt? lil)r, ##$ '#*>i,ff R EFru JJi[ =,',?ot]n,.n,o
e.rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut Provinsi/KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
f.rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
g.rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

(2)Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan
2. b.rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/ Kabupaten f Kota, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(3)Perubahan
(3)PRES IDEN REPUBLIK INDONIESiA Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai akibat dari:
1. a.perubahan data; dan/atau
2. b.kesalahan hitung, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar bagi menteri/pimpinan lembaga untuk menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing- masing bidang atau subbidang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 6

Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

PRESIDENI REPUBLIK INIDOI..IESIA.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (9)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (9)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2016