DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2016

Nomor: 160/PMK.07/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 telah ditetapkan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
2.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan )/ www.jdih.kemenkeu.go.id tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas clan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah clan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

(1)Daerah penenma Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 merupakan daerah yang direkomendasikan layak untuk memperoleh Dana P2D2 berdasarkan hasil verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan.
(2)Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses verifikasi atas output atas pelaksanaan DAK bidang infrastruktur di Daerah Percontohan Proyek Pemerintah Daerah clan Desentralisasi yang meliputi:
1. a.bidang infrastruktur jalan;
2. b.bidang infrastruktur irigasi;
3. c.bidang infrastruktur air minum; clan
4. d.bidang infrastruktur sanitasi.
(3)Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan clan Bank Dunia tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana telah diubah pada tanggal 13 Februari 2013. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

(1)Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp199.313.187.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(2)Rincian daerah penenma Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Penyaluran Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penyaluran Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)· Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka penyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka penyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas APBD Tahun Anggaran 2016. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan atas penyesuaian Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.
(5)Pemerintah Daerah mencatat penyesuaian Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

(1)Penggunaan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 ditujukan untuk mendukung kegiatan nonfisik di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi.
(2)Kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan fisik, berdasarkan azas efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Dana P2D2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1597 Kernenterian www.jdih.kemenkeu.go.id NO. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B 1 2 3 4 5 c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LAMPIRAN PERATURAN MENTERLKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMIZ.07 /2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 (dalam ribu rupiah) BIDANG INFRASTRUKTUR JUMLAH NAMA DAERAH DANAP2D2 AIR !RIGAS! JALAN SANITASI T.A 2016 MINUM Wilayah Provinsi Jambi Provinsi Jambi - 1.155.561 1.697.918 - 2.853.479 Kab. Sarolangun 16.508 19.557 257.558 85.813 379.436 Kab.Bungo 192.403 - 1.137.020 152.906 1.482.329 Kab. Kerinci 176.160 126.870 667.511 190.327 1.160.868 Kab. Merangin 215.010 168.500 834.681 132.662 1.350.853 Kab. Muaro Jambi 104.285 51.505 231.476 43.204 430.470 Kab. Tanjung Jabung Timur - 479.455 616.638 - 1.096.093 Kab. Tebo 120.782 125.704 736.870 59.963 1.043.319 KotaJambi 311.385 - - - 311.385 Kota Sungai Penuh 91.374 154.095 414.641 46.580 706.690 Wilayah Provins! Bengkulu Provinsi Bengkulu - 541.064 1.953.976 - 2.495.040 Kab. Mukomuko 87.326 125.168 362.381 59.518 634.393 Kab. Lebong 47.863 104.638 466.942 - 619.443 Kab.Bengkulu Tengah 104.929 92.592 497.498 121.168 816.187 Kota Bengkulu 3.:161 37.053 137.803 17.103 195.320 Wilayah Provinsi Lampung Provinsi Lampung - 878.619 2.688.234 - 3.566.853 Kab. Lampung Barat 286.187 571.191 1.498.916 308.502 2.664.796 Kab. Lampung Selatan 88.729 419.672 524.620 113.008 1.146.029 Kab. Lampung Timur 41.456 17.757 413.545 38.342 511.100 Kab. Tulang Bawang 78.366 148.778 191.893 153.277 572.314 Kab. Way Kanan 176.979 192.957 1.769.770 135.980 2.275.686 Kota Metro - - 124.021 32.798 156.819 Kab. Pringsewu 104.951 175.044 290.728 118.562 689.285 Kab. Mesuji 58.727 109.951 456.479 127.897 753.054 Wilayah Provinsi Jawa Barat Kab.Bandung 680.050 705.191 - - 1.385.241 Kab. Ciamis 102.786 510.070 569.006 61.716 1.243.578 Kab. Garut 215.980 282.059 - 98.826 596.865 Kab. Indramayu 326.300 - - - 326.300 Kab. Karawang 19.583 - 1.638.409 - 1.657.992 Kab. Majalengka 347.327 - - - 347.327 Kab. Subang 161.485 88.905 - - 250.390 Kab. Sukabumi 183.771 228.097 313.711 107.613 833.192 Kab. Sumedang 190.190 63.842 - - 254.032 www.jdih.kemenkeu.go.id BIDANG INFRASTRUKTUR JUMLAH NO. NAMA DAERAH DANAP2D2 AIR IRIGASI JALAN SANITASI T.A 2016 MINUM 10 Kab. Tasikmalaya 481.034 571.631 965.025 - 2.017.690 11 Kata Sukabumi - 116.046 217.237 159.314 492.597 12 Kata Tasikmalaya 19.911 70.313 103.971 - 194.195 E Wilayah Provinsi Jawa Tengah 1 Kab. Banjarnegara 34.999 224.017 358.726 - 617.742 2 Kab. Banyumas - 315.052 - - 315.052 3 Kab. Batang 166.748 429.720 482.126 - 1.078.594 4 Kab. Blara - 301.997 878.246 178.337 1.358.580 5 Kab. Bayalali 248.850 309.653 537.380 - 1.095.883 6 Kab. Brebes 548.764 110.050 - - 658.814 7 Kab. Cilacap - 466.494 800.925 - 1.267.419 8 Kab. Demak 330.090 88.441 802.307 - 1.220.838 9 Kab. Jepara 285.084 - 580.668 244.518 1.110.270 10 Kab. Karanganyar 198.707 57.124 830.831 - 1.086.662 11 Kab. Kebumen 129.876 215.073 673.537 - 1.018.486 12 Kab. Kendal 272.812 59.118 511.410 - 843.340 13 Kab. Kudus - 298.515 724.844 - 1.023.359 14 Kab. Magelang - 586.314 - - 586.314 15 Kab. Pati 314.194 84.218 - - 398.412 16 Kab. Pekalangan 208.903 126.388 603.494 - 938.785 17 Kab. Pemalang 84.846 - 293.830 - 378.676 18 Kab. Purbalingga 214.259 366.786 575.539 143.533 1.300.117 19 Kab. Purwareja 179.778 431.325 148.118 - 759.221 20 Kab. Semarang - 647.220 - - 647.220 21 Kab. Sukaharja - - 514.935 86.971 601.906 22 Kab. Tega! 272.731 114.960 - - 387.691 23 Kab. Wanagiri - 421.093 657.719 - 1.078.812 24 Kata Pekalangan 103.905 - 312.408 - 416.313 25 Kata Salatiga - 94.615 733.618 17.358 845.591 26 Kata Tega! 123.091 129.478 248.798 - 501.367 F Wilayah Provinsi Jawa Timur 1 Pravinsi Jawa Timur - 707.394 - - 707.394 2 Kab. Bangkalan - 102.463 544.477 256.966 903.906 3 Kab. Banyuwangi 329.051 436.793 - - 765.844 4 Kab. Blitar 247.301 524.669 607.755 193.188 1.572.913 5 Kab. Bandawasa 285.839 91.318 757.599 161.786 1.296.542 6 Kab. Gresik 404.593 - - - 404.593 7 Kab. Jember 109.445 38.959 656.050 - 804.454 8 Kab. Jambang 214.983 527.455 - - 742.438 9 Kab. Kediri 237.619 344.604 - - 582.223 10 Kab. Lamangan 181.663 489.058 - - 670.721 11 Kab. Lumajang 213.449 442.337 630.620 216.265 1.502.671 12 Kab. Madiun 219.684 357.154 492.773 - 1.069.611 13 Kab. Magetan 139.632 146.573 628.241 105.588 1.020.034 14 Kab. Malang 506.174 860.087 927.067 - 2.293.328 15 Kab. Majakerta - 311.541 - - 311.541 16 Kab. Nganjuk 229.044 465.304 - - 694.348 17 Kab. Ngawi 198.294 719.711 950.793 201.516 2.070.314 18 Kab. Pacitan 238.569 297.541 439.602 - 975.712 �/ www.jdih.kemenkeu.go.id BIDANG INFRASTRUKTUR JUMLAH NO. NAMA DAERAH DANAP2D2 AIR MINUM !RIGASI JALAN SANITASI T.A 2016 19 Kab. Pamekasan - - 489.757 101.694 591.451 20 Kab. Pasuruan 296.254 497.485 - 229.000 1.022.739 21 Kab. Panaraga 250.435 217.668 504.103 136.581 1.108.787 22 Kab. Prabalingga 113.635 608.248 - - 721.883 23 Kab. Sampang 160.567 255.641 517.442 160.318 1.093.968 24 Kab. Sidaarja 417.187 - - - 417.187 25 Kab. Situbanda 301.938 380.446 1.027.459 - 1.709.843 26 Kab. Sumenep 65.003 92.829 700.607 87.575 946.014 27 Kab. Trenggalek - 421.576 704.160 - 1.125.736 28 Kab.Tuban 356.299 389.641 - - 745.940 29 Kab. Tulungagung 214.797 379.998 1.204.147 207.546 2.006.488 30 Kata Blitar 91.719 - 431.778 - 523.497 31 Kata Kediri - 134.535 304.586 - 439.121 32 Kata Madiun - - 386.389 - 386.389 33 Kata Majakerta - - 55.707 7.316 63.023 34 Kata Pasuruan 106.170 175.552 30.773 - 312.495 35 Kata Probalingga - - 457.117 - 457.117 36 Kata Batu 103.330 225.801 323.667 - 652.798 G Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 1 Pravinsi Kalimantan Barat - 2.477.188 2.914.762 - 5.391.950 2 Kab. Bengkayang - 87.858 164.099 62.014 313.971 3 Kab. Landak 211.259 638.074 656.212 146.884 1.652.429 4 Kab. Kapuas Hulu - - 1.632.757 156.594 1.789.351 5 Kab. Mempawah 109.154 23.790 366.740 - 499.684 6 Kab. Sintang 74.444 228.124 132.732 52.918 488.218 7 Kata Singkawang 154.721 12.393 349.177 77.212 593.503 8 Kab. Sekadau 112.903 - 192.266 150.855 456.024 9 Kab. Kayang Utara - 139.894 471.155 56.393 667.442 10 Kab. Kubu Raya 136.755 186.282 358.287 - 681.324 H Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 1 Provinsi Kalimantan Tengah - 1.848.989 2.515.835 - 4.364.824 2 Kab. Barita Selatan 163.715 112.572 1.102.473 194.459 1.573.219 3 Kab. Barita Utara 155.179 237.399 473.606 176.970 1.043.154 4 Kab. Kapuas - 962.770 746.032 - 1.708.802 5 Kab. Katawaringin Barat - - 1.084.865 - 1.084.865 6 Kab. Katawaringin Timur - 668.235 1.918.967 208.877 2.796.079 7 Kab. Barita Timur 156.573 277.739 728.348 49.884 1.212.544 8 Kab. Pulang Pisau 150.583 759.394 1.047.020 131.908 2.088.905 9 Kab. Gunung Mas 91.775 147.802 954.112 176.892 1.370.581 10 Kab. Lamandau 29.859 56.393 248.711 22.621 357.584 11 Kab. Sukamara 36.118 253.838 303.115 40.885 633.956 12 Kab. Katingan 10.187 444.115 797.145 - 1.251.447 13 Kata Palangka Raya 42.550 263.908 970.158 101.879 1.378.495 I Wilayah Provinsi Sulawesi Utara 1 Provinsi Sulawesi Utara - 1.596.405 1.388.869 - 2.985.274 2 Kab. Balaang Mangandaw 151.586 404.662 528.662 120.490 1.205.400 3 Kab. Minahasa 139.214 187.958 713.564 - 1.040.736 4 Kata Bitung 121.302 155.570 424.743 - 701.615 5 Kata Manada - 100.954 555.418 120.381 776.753 www.jdih.kemenkeu.go.id BIDANG INFRASTRUKTUR JUMLAH NO. NAMA DAERAH DANAP2D2 AIR IRIGASI JALAN SANITASI T.A 2016 MINUM 6 Kata Tamahan 22.107 212.056 540.673 46.152 820.988 7 Kab. Minahasa Utara 163.168 274.958 262.337 - 700.463 8 Kab. Balaang Mangandaw Utara 116.889 14.118 371.768 223.608 726.383 9 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biara 130.517 - 491.136 - 621.653 10 Kab. Minahasa Tenggara 58.872 - 342.485 39.638 440.995 11 Kab. Balaang Mangandaw Timur 152.960 - 259.075 - 412.035 12 Kab. Balaang Mangandaw Selatan 50.436 238.354 484.595 - 773.385 13 Kab. Kepulauan Sangihe 95.357 213.685 512.350 - 821.392 J Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 1 Provinsi Sulawesi Selatan - 2.900.468 1.892.361 - 4.792.829 2 Kab. Bantaeng 156.086 33.378 612.062 137.528 939.054 3 Kab. Barru 127.936 311.141 675.108 188.692 1.302.877 4 Kab. Bone - 188.222 1.542.988 119.380 1.850.590 5 Kab. Bulukumba - 689.623 1.076.614 156.890 1.923.127 6 Kab. Enrekang - - 542.784 189.654 732.438 7 Kab. Jenepanta - 140.165 278.953 105.526 524.644 8 Kab. Luwu - 358.086 2.194.209 198.947 2.751.242 9 Kab. Maras 176.264 277.947 855.986 99.530 1.409.727 10 Kab. Pangkajene Kepulauan 260.785 184.594 936.426 172.570 1.554.375 11 Kab. Pinrang - 146.592 324.152 44.955 515.699 12 Kab. Kepulauan Selayar 138.327 128.408 770.280 137.963 1.174.978 13 Kab. Sidenreng Rappang 45.460 319.336 813.881 - 1.178.677 14 Kab. Sappeng 109.655 293.198 953.475 - 1.356.328 15 Kab. Tana Taraja - 20.792 456.392 31.039 508.223 16 Kab. Waja 175.981 378.383 1.164.523 - !. 718.887 17 Kata Parepare 118.127 140.022 486.281 127.640 872.070 18 Kata Palapa 104.890 209.113 588.231 - 902.234 19 Kab. Taraja Utara - 149.974 84.832 53.385 288.191 K Wilayah Pravinsi Sulawesi Barat 1 Provinsi Sulawesi Barat - - 2.449.468 - 2.449.468 2 Kab. Majene 82.408 186.129 253.825 182.425 704.787 3 Kab. Mamuju 192.984 334.158 749.017 218.559 1.494.718 4 Kab. Palewali Mandar 169.414 184.291 439.135 244.479 1.037.319 5 Kab. Mamasa 176.478 278.559 625.278 246.915 1.327.230 6 Kab. Mamuju Utara 104.434 226.671 1.594.739 - 1.925.844 L Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Kab. Bima - 274.297 171.084 - 445.381 2 Kab. Lambak Barat 256.539 90.194 639.739 117.509 1.103.981 3 Kab. Lambak Timur 70.501 234.809 604.587 133.536 1.043.433 4 Kab. Sumbawa 22.592 111.793 541.381 - 675.766 5 Kata Mataram - 97.960 324.372 56.232 478.564 6 Kata Bima 14.427 - 93.548 - 107.975 7 Kab. Sumbawa Barat 18.915 31.448 278.501 - 328.864 8 Kab. Lambak Utara 131.855 137.442 119.038 48.750 437.085 M Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur - J.400.651 1.682.838 - 3.083.489 2 Kab. Kupang - 348.309 353.718 - 702.027 3 Kab. Lembata 106.353 109.140 - - 215.493 4 Kab. Ngada 110.102 182.057 509.271 - 801.430 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMA DAERAH 5 Kab. Sikka 6 Kab. Sumba Barat 7 Kab. Sumba Timur 8 Kab. Timar Tengah Selatan 9 Kata Kupang 10 Kab. Rote Ndao 11 Kab. Manggarai Barat 12 Kab. Nagekeo 13 Kab. Manggarai Timur 14 Kab. Malaka . · N Wilayah Provinsi Maluku Utara 1 Provinsi Maluku Utara 2 Kab. Halmahera Tengah 3 Kab. Halmahera Baral 4 Kata Ternate 5 Kab. Halmahera Timur 6 Kata Tidore Kepulauan 7 Kab. Kepulauan Sula 8 Kab. Halmahera Selatan 9 Kab. Halmahera Utara 10 Kab. Pulau Morotai JUMLAH TOTAL Salinan sesuai dengan aslinya Kepala o Umum BIDANG INFRASTRUKTUR JUMLAH AIR DANA P2D2 IRIGASI JALAN SANITASI T.A 2016 MINUM 88.931 182.820 116.826 - 388.577 - 121.674 674.112 - 795.786 157.088 229.024 672.336 17.731 1.076.179 - 122.424 226.686 349.110 179.841 192.019 611.366 - 983.226 46.024 340.932 627.640 - 1.014.596 712.556 432.300 - 1.144.856 - - 814.956 - 814.956 147.248 177.701 397.951 - 722.900 130.552 244.006 371.162 92.321 838.041 - 2.711.126 928.355 - 3.639.481 3.820 - 203.894 - 207.714 - 27.234 168.872 31.658 227.764 179.023 - 700.651 - 879.674 13.392 236.289 451.802 181.322 882.805 134.601 153.115 559.235 172.167 1.019.118 96.710 372.648 850.013 214.919 1.534.290 43.570 113.754 351.952 42.310 551.586 9.181 - 165.151 16.888 191.220 - 14.258 171.078 22.338 207.674 21.924.186 55.126.324 111.000.270 11.262.407 199.313.187 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 telah ditetapkan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
2.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan )/ www.jdih.kemenkeu.go.id tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas clan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah clan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

(1)Daerah penenma Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 merupakan daerah yang direkomendasikan layak untuk memperoleh Dana P2D2 berdasarkan hasil verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan.
(2)Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses verifikasi atas output atas pelaksanaan DAK bidang infrastruktur di Daerah Percontohan Proyek Pemerintah Daerah clan Desentralisasi yang meliputi:
1. a.bidang infrastruktur jalan;
2. b.bidang infrastruktur irigasi;
3. c.bidang infrastruktur air minum; clan
4. d.bidang infrastruktur sanitasi.
(3)Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan clan Bank Dunia tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana telah diubah pada tanggal 13 Februari 2013. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

(1)Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp199.313.187.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(2)Rincian daerah penenma Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Penyaluran Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penyaluran Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)· Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka penyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka penyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas APBD Tahun Anggaran 2016. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan atas penyesuaian Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.
(5)Pemerintah Daerah mencatat penyesuaian Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

(1)Penggunaan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 ditujukan untuk mendukung kegiatan nonfisik di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi.
(2)Kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan fisik, berdasarkan azas efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Dana P2D2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 66 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 66 Tahun 2016