Peraturan Presiden (PERPRES) No. 90 Tahun 2016
- Nomor
- 90
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 29
menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
Mengingat Undang-Undang Nomor l1 Tahun 1974 tentang Pengairan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); MEMUTUSKAN: McnetapKan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENINGKATAN PEI{YELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM. 2. 3.
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI pasal 2 Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BppSpAM. pasal 3 BPPSPAM merupakan lembaga non struktural yang berada di baWah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
BAB II
BPPSPAM berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
3- pasal 5 BPPSPAM mempunyai tugas membantu pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara sistem penyediaan air mrnum. pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi:
Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a merangkap sebagai anggota. (2)
Anggota dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pegawai negeri sipil. Anggota dari unsur penyelenggara sistem penyediaan air minum, unsur masyarakat profesi, dan unsur pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
BAB III
Ketua BPPSPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal r ayat (L) huruf a berasal dari unsur Pemerintah pusat yang menangani penyelenggaraan sistem penyediaan air. minum.
Dalam hal anggota BPPSPAM berasal dari pegawai negeri sipil maka pegawai negeri sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota BppSpAM tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mencapai batas usia pensiun, dapat tetap menduduki jabatan sampai dengan masa periode jabatan berakhir. (41 (s) (1) (2)
R E P u J.Tn= t,l'ot} * t =, o
dan
Pasal 1 1 Anggota BPPSPAM berhenti dan/atau diberhentikan karena:
h. l. REPUJSI=,',?o=5*=r,o dipidana karena melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan/atau melanggar sumpah ljanji sebagai anggota BppSpAM.
Masa jabatan Anggota BPPSPAM 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri. Dalam hal terdapat anggota BPPSPAM yang diangkat untuk menggantikan anggota BPPSPAM yang diberhentikan, masa jabatan anggota BPPSPAM pengganti berlaku sampai dengan sisa masa jabatan anggota BPPSPAM yang digantikan.
Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan/atau anggota BPPSPAM ditetapkan oleh Menteri.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BPPSPAM dibantu oleh sekretariat BppspAM yang berada di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. sekretariat BPPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPPSPAM dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. sekretariat BPPSPAM dipimpin oleh Kepala sekretariat.
sekretariat BPPSPAM mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada BppSpAM
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Sekretariat BPPSPAM menyelenggarakan fungsi:
(1) (2) (3)
* =., o
Pasal
(21 Bagian sebagaimana paling banyak 2 (dua) t7 terdiri atas paling banyak 4 (empat) dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Subbagian.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)