DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2016

Nomor: 102
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Penga.daan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat : 1. 2.

3.Undang-Undang. . . Pllir-:ilnI.r'l REPrJ ErLt I'i r t.rDor..tr- 5t/\
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL2 tenta:rg pengadaan Tanah Bag Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5280);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tatrun 2oL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran l{egara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6- Peraturan Presiden Nomor Tt rahun zor2 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanatr Bag pemba'gunan U1!uk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan peraturan presidln Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor Tl rahun zol2 tentang PenyelenggaraErn Pengadaan Tanah basl pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2ot6 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek strategis Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia lahun 2016 l.Iomor 4); MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN : PERA,TURAN PRESIDEN TENTANG PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAL.{M RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASiONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pendanaan adalah kegiatan perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaan pembayaran atas pengadaarr tanah bag pembangunan unhrk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional.
2.Pengadnan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalarn peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintatr dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakrauran rakyat.
4.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yarrg dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usatra yang memiliki siliat strategis unhrk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangfta meningt<atkan kesejatrteraan masyarakat dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Perahrran Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek strategis Nasional atau peraturan Presiden tersendiri ytrtg menetapkan suatu proyek sebagai Froyek Strategis Nasional.
5.Pihak yang Berhak adalatr pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
6.Ganti Kerugian adalatr penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses pengadaan Tanah.
7.Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada Negara melarui Badan Pertanahan Nasional. 8.Badan... I.rR! l i l!__)tjr.l r.! Errr_l H ! .! t( r r't r-lcr i.t E:lj t A"
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 19 Tatrun 2003 tentang Badan Usatra Milik Negara.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10.Menteri lKepala adalah pimpinan kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan pada sektor yang termasuk dalam proyek strategis Nasional.
11.Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur prioritas yang selar{utnya disingkat Kpplp adarah komite yang aiuentuf berdasarkan Peraturan presiden Nomor 75 Tahu n 2ol4 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur prioritas.
12.Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam qangka pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden Nornor Tl Tahun 2ol2 tentang penyelenggaraan pengadaan Tanah Bag Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 2

Pengadaan Tanah bagr pembangunan untuk Kepentingan Umum terdiri atas: a- Pengadaan Tanatr bagi pembangunan untuk Kepentingan umum dalam ra,gka pelaksanaan proyek 'st "t"-gi"Nasional; dan

b.Pengadaan Tr"h bagi pembangunan untuk Kepentingan umum tidak dalam rangka peLaksanaan proyeh strate"gis Nasional.

Pasal 3

(1)Pendanaan pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum daram rarrg[a-peraksanaan proyek strategis Nasional sebagaimana aimat<sud dalam pasat z huruf a dapat dilakukan melalui pembiayaan investasi oleh Pemerintah dengan mekanismel
1. a.pembayaran Ga,ti Kerugian secara rangsung kepada _ Pihak yang Berhak oleh Menteri; dan/atau
2. b.penggun{mn dana Badan Usaha terbLih dahulu.
(2)Pendanaan PRES I DEN
(2)Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum tidak datam ranglra pelaksanaan koyek strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

Pendanaan sefoagairn4na rlimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditujukan untuk Pengadaan Tanah bag proyek strategis Nasional yang dilaksanakan oleh:

a.kementerian/lembaga; dan/atau
b.BUMN.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Menteri. (21 Pelaksanaan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh satuan kerl'a di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi man4iemen aset negara dengan menerapka, pengelolaa, keuanga, uaaan layanan umum.

Pasal 6

D_."1"+ _rangka pelaksanaan pendanaa' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):

a.Menteri bertanggung jawab secara formil atas perencanaan pengangg dan penyaluran dana Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak atau Badan usaha dalam-hal pelaksanaan pengadaan tanah menggunakan dana Badan usaha terlebih dahulu, atas usulan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN;
b.llenteri/Kepala dan pimpinan BUMN bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan pengajuan pembayaran dana Ganti Kerugian;
c.Menteri Agraria dan Tata Ruang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Tanatr sesuai aengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan - 3""f, bagi pembangunan untuk Kepentingan U*um;
d.Pihak yang Berhak bertanggung jawlb atal kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. {# PRES I DEN

Pasal 7

a. b. (l) (2t (41 Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek strategis Nasional diselenggarakan melalui tahapan: perencanaan dan penganggaran; dan pengawasan, Ganti Kerugian, dan pensertipikatan. Dokumen perencanaan kebutuhan oleh BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari kementerian/lembaga yang melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan provit< strategis Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN. Dokumen rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupat<an hasil koordinasi antara Menteri/Kepala atau pimpinan BJMN dengan Menteri Koordinator Bidang perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Kpplp untuli menentukan daftar peringt<at Proyek Strategis Nasional. Dokumen rencana kebutuhan selagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh MenteriiKepata atau pimpinan BUMN kepada Menteri sesuai denjan siklus penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Menteri mengalokasikan pendanaan sesuai dengan daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat lS; untuk Pengadaan Tanah dalam rangka petaksanaan proyek strategis Nasional dalam anggaran pendapatan aan Belanja Negara pada Bagran Bendahara umum Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)(s) Pasal 9... {# R E P u ff,f t,'S, Sf;,., u, ,r'.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN pasal 8 Kementerian/lembaga dan/atau BUMN yang melaksanakan Proyek strategis Nasional menyusun dokumen rencana kebutuhan pengadaan Tanah blserta anggarannya.

Pasal 9

Dalam hal dana untuk Pengadaan Tanatr yang dia.iukan oleh kernenterian/lembaga atau BUMN telah tersedia dalam anggaxan Bendatrara umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri memberitahukan kepada Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN. Pasal l0 Menteri melakukan pengelolaan anggaran yang terdapat 94* anggaran Bendatrara umum Negara sebagaimana dimahsud dalam Pasal 8 dalam rangka pendanaan peigadaan Tanatr bas Pnoyek strategis Nasionar sesuai I"rgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN menyediakan anggaran !i"y" operasional dan/atau biaya pendukung eengidaan Tanatr sesuai dengan ketenhran peraturan- p"*iaang- undangan.

BAB III

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 12

(1)Terhadap pelaksanaan pengadaan Tanatr dalam rangfta pelaksanaan pnoyek strategis Nasional Jeh kementerian/lembaga atau BUMN dilakukan pengawasan oleh Badan pengawasan Keuangan dan pembanginan. (21 Fengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas tahapan peraksanaan Pengadaan Tanah sampai dengan - penetapan Ganti Kerugian.

Pasal 13

(1)Pengawasan oleh Badan pengawasan lGuangan dan Pe,mbangunan dilakukan meralui pemantaua' pada tahapa' peLaksanaan pengadaan Ta,ah sampai denga, penetapan Ganti Kerugian. (21 Pargawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan setelah adanya permintaan dari Menteri. r /
(3)Badan...
(3)PRES I DEI ! REPUBLII( II.I DOt.JESIN Badan Pengawasan Keuangan menyampaikan laporan hasil Menteri. dan Pembangunan pemantauan kepada
(1){21 (41 Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada Menteri. Permohonan pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengftapi dengan dokumen:
1. a.rencana kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
2. b.sur:at ytrtg berisi validasi pemberian Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
3. c.surat pernyataan tanggung jawab dari pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanatr pada kementerian/lembaga atau BUMN yang memuat: 1) kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak; dan 2l bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian apabila terdapat kesalatran pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang. . . Pllir-:ilnI.r'l REPrJ ErLt I'i r t.rDor..tr- 5t/\
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL2 tenta:rg pengadaan Tanah Bag Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5280);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tatrun 2oL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran l{egara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6- Peraturan Presiden Nomor Tt rahun zor2 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanatr Bag pemba'gunan U1!uk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan peraturan presidln Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor Tl rahun zol2 tentang PenyelenggaraErn Pengadaan Tanah basl pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2ot6 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek strategis Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia lahun 2016 l.Iomor 4); MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN : PERA,TURAN PRESIDEN TENTANG PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAL.{M RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASiONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pendanaan adalah kegiatan perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaan pembayaran atas pengadaarr tanah bag pembangunan unhrk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional.
2.Pengadnan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalarn peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintatr dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakrauran rakyat.
4.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yarrg dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usatra yang memiliki siliat strategis unhrk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangfta meningt<atkan kesejatrteraan masyarakat dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Perahrran Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek strategis Nasional atau peraturan Presiden tersendiri ytrtg menetapkan suatu proyek sebagai Froyek Strategis Nasional.
5.Pihak yang Berhak adalatr pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
6.Ganti Kerugian adalatr penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses pengadaan Tanah.
7.Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada Negara melarui Badan Pertanahan Nasional. 8.Badan... I.rR! l i l!__)tjr.l r.! Errr_l H ! .! t( r r't r-lcr i.t E:lj t A"
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 19 Tatrun 2003 tentang Badan Usatra Milik Negara.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10.Menteri lKepala adalah pimpinan kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan pada sektor yang termasuk dalam proyek strategis Nasional.
11.Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur prioritas yang selar{utnya disingkat Kpplp adarah komite yang aiuentuf berdasarkan Peraturan presiden Nomor 75 Tahu n 2ol4 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur prioritas.
12.Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam qangka pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden Nornor Tl Tahun 2ol2 tentang penyelenggaraan pengadaan Tanah Bag Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 2

Pengadaan Tanah bagr pembangunan untuk Kepentingan Umum terdiri atas: a- Pengadaan Tanatr bagi pembangunan untuk Kepentingan umum dalam ra,gka pelaksanaan proyek 'st "t"-gi"Nasional; dan

b.Pengadaan Tr"h bagi pembangunan untuk Kepentingan umum tidak dalam rangka peLaksanaan proyeh strate"gis Nasional.

Pasal 3

(1)Pendanaan pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum daram rarrg[a-peraksanaan proyek strategis Nasional sebagaimana aimat<sud dalam pasat z huruf a dapat dilakukan melalui pembiayaan investasi oleh Pemerintah dengan mekanismel
1. a.pembayaran Ga,ti Kerugian secara rangsung kepada _ Pihak yang Berhak oleh Menteri; dan/atau
2. b.penggun{mn dana Badan Usaha terbLih dahulu.
(2)Pendanaan PRES I DEN
(2)Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum tidak datam ranglra pelaksanaan koyek strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

Pendanaan sefoagairn4na rlimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditujukan untuk Pengadaan Tanah bag proyek strategis Nasional yang dilaksanakan oleh:

a.kementerian/lembaga; dan/atau
b.BUMN.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Menteri. (21 Pelaksanaan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh satuan kerl'a di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi man4iemen aset negara dengan menerapka, pengelolaa, keuanga, uaaan layanan umum.

Pasal 6

D_."1"+ _rangka pelaksanaan pendanaa' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):

a.Menteri bertanggung jawab secara formil atas perencanaan pengangg dan penyaluran dana Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak atau Badan usaha dalam-hal pelaksanaan pengadaan tanah menggunakan dana Badan usaha terlebih dahulu, atas usulan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN;
b.llenteri/Kepala dan pimpinan BUMN bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan pengajuan pembayaran dana Ganti Kerugian;
c.Menteri Agraria dan Tata Ruang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Tanatr sesuai aengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan - 3""f, bagi pembangunan untuk Kepentingan U*um;
d.Pihak yang Berhak bertanggung jawlb atal kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. {# PRES I DEN

Pasal 7

(3)(s) Pasal 9... {# R E P u ff,f t,'S, Sf;,., u, ,r'.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN pasal 8 Kementerian/lembaga dan/atau BUMN yang melaksanakan Proyek strategis Nasional menyusun dokumen rencana kebutuhan pengadaan Tanah blserta anggarannya.

Pasal 9

Pasal 11

Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN menyediakan anggaran !i"y" operasional dan/atau biaya pendukung eengidaan Tanatr sesuai dengan ketenhran peraturan- p"*iaang- undangan.

BAB III

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 12

(1)Terhadap pelaksanaan pengadaan Tanatr dalam rangfta pelaksanaan pnoyek strategis Nasional Jeh kementerian/lembaga atau BUMN dilakukan pengawasan oleh Badan pengawasan Keuangan dan pembanginan. (21 Fengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas tahapan peraksanaan Pengadaan Tanah sampai dengan - penetapan Ganti Kerugian.

Pasal 13

(1)Pengawasan oleh Badan pengawasan lGuangan dan Pe,mbangunan dilakukan meralui pemantaua' pada tahapa' peLaksanaan pengadaan Ta,ah sampai denga, penetapan Ganti Kerugian. (21 Pargawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan setelah adanya permintaan dari Menteri. r /
(3)Badan...
(3)PRES I DEI ! REPUBLII( II.I DOt.JESIN Badan Pengawasan Keuangan menyampaikan laporan hasil Menteri. dan Pembangunan pemantauan kepada
(1){21 (41 Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada Menteri. Permohonan pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengftapi dengan dokumen:
1. a.rencana kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
2. b.sur:at ytrtg berisi validasi pemberian Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
3. c.surat pernyataan tanggung jawab dari pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanatr pada kementerian/lembaga atau BUMN yang memuat: 1) kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak; dan 2l bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian apabila terdapat kesalatran pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN pasal 8 Kementerian/lembaga dan/atau BUMN yang melaksanakan Proyek strategis Nasional menyusun dokumen rencana kebutuhan pengadaan Tanah blserta anggarannya.

Pasal 9

Pasal 11

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2018 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN pasal 8 Kementerian/lembaga dan/atau BUMN yang melaksanakan Proyek strategis Nasional menyusun dokumen rencana kebutuhan pengadaan Tanah blserta anggarannya.

Pasal 9

Pasal 11

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2018 Tahun 2018