DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2018 Tahun 2018

Nomor: 25/PRT/M/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan jaringan irigasi dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mekanisme pendanaannya harus cepat, efektif, dan efisien;
c.bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jaringan irigasi dapat menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
4.Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267); JDIH Kementerian PUPR
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358); JDIH Kementerian PUPR
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
3.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
4.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi. JDIH Kementerian PUPR
5.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
6.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
7.Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
8.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
9.Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat LMAN adalah unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
10.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan kementerian yang mempunyai fungsi melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
11.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut PPK Pengadaan Tanah adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang direkomendasikan secara tertulis oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk diangkat oleh Menteri Keuangan. JDIH Kementerian PUPR
12.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang telah ditetapkan sebagai pelaksana utama (lead firm) Pembangunan Jaringan Irigasi.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

(1)Pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi berupa penyediaan tanah bagi pembangunan:
1. a.saluran;
2. b.bangunan; dan
3. c.bangunan pelengkap, yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
(2)Pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pembangunan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, Daerah Irigasi lintas daerah provinsi, Daerah Irigasi lintas negara, dan Daerah Irigasi strategis nasional yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Menteri.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.persiapan;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.penyerahan hasil. JDIH Kementerian PUPR
(2)Tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
(3)Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
2. b.pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(4)Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Pasal 4

Pendanaan pengadaan tanah yang tidak dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 5

(1)Pendanaan pengadaan tanah yang dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui LMAN.
(2)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan dana sesuai dengan daftar peringkat Proyek Strategis Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada LMAN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

Dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui LMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) belum dapat digunakan secara efektif dan tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, pendanaannya dapat menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu.

Pasal 7

(1)Dana pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi yang diperoleh terlebih dahulu dari Badan Usaha hanya dapat dipergunakan untuk pembayaran besaran dalam bentuk ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
(2)Biaya operasional dan biaya lain yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah selain digunakan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggunaan dana pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana pengadaan tanah dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.prosedur pengajuan usulan penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi;
b.kesepakatan bersama;
c.perjanjian kerjasama; JDIH Kementerian PUPR
d.pencairan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah; dan
e.pembayaran pengembalian dana pengadaan tanah kepada Badan Usaha.

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 9

(1)Menteri mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana pengadaan tanah Badan Usaha terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan LMAN sebelum melakukan kesepakatan bersama dengan Badan Usaha.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.program Pembangunan Jaringan Irigasi termasuk target penyelesaian pembangunan;
2. b.kebutuhan luas tanah yang dibutuhkan termasuk untuk penyediaan area genangan yang terdampak, saluran Irigasi, jalan inspeksi, bangunan Irigasi, bangunan pelengkap, lahan untuk penempatan material konstruksi, tempat pembuangan galian, tempat pengambilan material konstruksi, dan jalan akses menuju lokasi Jaringan Irigasi;
3. c.lokasi Jaringan Irigasi termasuk pencantuman titik koordinat Pembangunan Jaringan Irigasi;
4. d.perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi; dan JDIH Kementerian PUPR
5. e.identitas Badan Usaha termasuk akta pendirian Badan Usaha, nama dan tempat kedudukan Badan Usaha, alamat lengkap Badan Usaha, maksud dan tujuan Badan Usaha, serta status permodalan Badan Usaha.

Pasal 10

(1)Pimpinan LMAN melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi;
2. b.ketersediaan dana ganti kerugian pada LMAN; dan
3. c.perkiraan kemampuan keuangan negara.
(3)Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan LMAN dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Pimpinan LMAN :
1. a.menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
2. b.menganggarkan kebutuhan dana untuk pengembalian dana Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. JDIH Kementerian PUPR
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Pimpinan LMAN menyampaikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi dengan alasannya kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan jaringan irigasi dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mekanisme pendanaannya harus cepat, efektif, dan efisien;
c.bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jaringan irigasi dapat menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
4.Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267); JDIH Kementerian PUPR
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358); JDIH Kementerian PUPR
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
3.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
4.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi. JDIH Kementerian PUPR
5.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
6.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
7.Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
8.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
9.Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat LMAN adalah unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
10.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan kementerian yang mempunyai fungsi melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
11.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut PPK Pengadaan Tanah adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang direkomendasikan secara tertulis oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk diangkat oleh Menteri Keuangan. JDIH Kementerian PUPR
12.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang telah ditetapkan sebagai pelaksana utama (lead firm) Pembangunan Jaringan Irigasi.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

(1)Pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi berupa penyediaan tanah bagi pembangunan:
1. a.saluran;
2. b.bangunan; dan
3. c.bangunan pelengkap, yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
(2)Pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pembangunan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, Daerah Irigasi lintas daerah provinsi, Daerah Irigasi lintas negara, dan Daerah Irigasi strategis nasional yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Menteri.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.persiapan;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.penyerahan hasil. JDIH Kementerian PUPR
(2)Tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
(3)Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
2. b.pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(4)Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pendanaan pengadaan tanah yang dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui LMAN.
(2)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan dana sesuai dengan daftar peringkat Proyek Strategis Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada LMAN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dana pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi yang diperoleh terlebih dahulu dari Badan Usaha hanya dapat dipergunakan untuk pembayaran besaran dalam bentuk ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
(2)Biaya operasional dan biaya lain yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah selain digunakan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggunaan dana pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana pengadaan tanah dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.prosedur pengajuan usulan penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi;
b.kesepakatan bersama;
c.perjanjian kerjasama; JDIH Kementerian PUPR
d.pencairan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah; dan
e.pembayaran pengembalian dana pengadaan tanah kepada Badan Usaha.

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 9

(1)Menteri mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana pengadaan tanah Badan Usaha terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan LMAN sebelum melakukan kesepakatan bersama dengan Badan Usaha.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.program Pembangunan Jaringan Irigasi termasuk target penyelesaian pembangunan;
2. b.kebutuhan luas tanah yang dibutuhkan termasuk untuk penyediaan area genangan yang terdampak, saluran Irigasi, jalan inspeksi, bangunan Irigasi, bangunan pelengkap, lahan untuk penempatan material konstruksi, tempat pembuangan galian, tempat pengambilan material konstruksi, dan jalan akses menuju lokasi Jaringan Irigasi;
3. c.lokasi Jaringan Irigasi termasuk pencantuman titik koordinat Pembangunan Jaringan Irigasi;
4. d.perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi; dan JDIH Kementerian PUPR
5. e.identitas Badan Usaha termasuk akta pendirian Badan Usaha, nama dan tempat kedudukan Badan Usaha, alamat lengkap Badan Usaha, maksud dan tujuan Badan Usaha, serta status permodalan Badan Usaha.

Pasal 10

(1)Pimpinan LMAN melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam pengadaan tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi;
2. b.ketersediaan dana ganti kerugian pada LMAN; dan
3. c.perkiraan kemampuan keuangan negara.
(3)Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan LMAN dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Pimpinan LMAN :
1. a.menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
2. b.menganggarkan kebutuhan dana untuk pengembalian dana Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. JDIH Kementerian PUPR
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Pimpinan LMAN menyampaikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi dengan alasannya kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2018 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.06/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.06/2017