Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 105 Tahun 2015
- Nomor
- 105
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Menetapkan: I . I MEMUTUSKAN: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
I MenJgat: I i I Menim~ang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA {YACHT) ASING KE INDONESIA REPUBLIK INOONESIA
Dalarn Peraturan Preslden ini yang dimaksud dengan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA. MEMUTUSKAN: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG REPUSLIK INOONESIA I I I I I Melbang I l . J
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,
I• I I !
kendaraan .yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2 PRESIOEN · REPUBLIK INOONESIA ( 1) Kapal wisata (yacht). . asing yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia diberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..2 ayat (1), apabila masuk dan keluar melalui pelabuhan sebagai berikut:
, .. · Pasal 3 perattiran perundang-undangan.
Pasal 2.
PRESIOEN REPUBLIK JNOONESIA
,·11 •• .. · \ ' . . a. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
PRESIOEN· REPUBLIK INCONESIA ---·- ····-- Pasal 6 ... ( 1) Kapal wisata (yacht) · asing beserta awak kapal terrnasuk barang bawaan yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia waj~brnenjalani pemeriksaan karantina.
., I l 1 I Pasal ~
PRESIOEN REPUBLIK INl;)ONESIA ' ! i 1 · I I I . ·'·· 1 .._ -'; -:: :: . : .'''•( . !
I .(
Kapa! wisata (yacht) aslng yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia · dilarang untuk dikomersilkan dan/ atau dlsewakan kepada pihak lain.
Kapa! wisata (yach~ asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan Indonesia wajib menyelesaikan semua kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, . . dan kepelabuhanan.
Pemeriksaan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina serta pemberian surat persetujuan berlayar (SPB) dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar. I f. !
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA I 1· I
. .
.(3) Pemberian dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b, kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus kapal wisata (yacht) asing:
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA ·I·' i I I I (1)· Dalam rangka menjamin efektlvitas pelaksanaan Peraturan Presiden ini dapat dilakukan koordinasi dengan . instansi terkait.
c, Kementerian Hukum dan HAM;
. h. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
-~ Agar ... 'f . ) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapa! Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 384) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan mengenai tata cara pemasukan kapal wisata (yacht) asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
dan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 218 YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. JOKO WIDODO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiderr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 9 - REPUBLI~ INDONESIA
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)