DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 180 Tahun 2014

Nomor: 180
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
3.Undang-Undang…
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9.Undang-Undang…
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YATCH) ASING KE INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT), kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina.
(2)Pemberian kemudahan pemasukan kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden ini.
(3)Permohonan...
(3)Permohonan untuk memperoleh Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT) dan perizinan terkait dengan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
(4)Kemudahan di bidang Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT), kepelabuhanan, kepabeanan, dan keimigrasian diberikan untuk jangka waktu yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia diberikan kemudahan dalam proses permohonan dan pemberian Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT).
(2)Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu izin tinggal yang diberikan kepada awak kapal dan/atau penumpang kapal wisata (yacht) yang bersangkutan.

3.Ketentuan...
3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemasukan kapal wisata (yacht) asing beserta barang dan/atau kendaraan yang dibawa oleh awak kapal diberikan kemudahan di bidang penjaminan.
(2)Pemberian kemudahan di bidang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan jaminan tertulis.
(3)Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat diajukan oleh:
1. a.Pejabat Pemerintah Pusat serendah-rendahnya eselon I atau setingkat; atau
2. b.Pejabat Pemerintah Daerah serendah-rendahnya eselon II atau setingkat yang bertindak sebagai penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing di daerahnya; atau
3. c.Penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing; atau
4. d.Agen umum; atau
5. e.Pemilik kapal wisata (yacht) asing atau awak kapal atau wisatawan asing yang bersangkutan
  1. 4.Ketentuan...
  2. 4.Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Awak kapal dan/atau penumpang kapal wisata (yacht) asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal.
(2)Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada warga negara asing sebagai awak kapal wisata (yacht) asing:
1. a.pemegang Visa Kunjungan yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia;
2. b.pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan saat tiba di wilayah Republik Indonesia; atau
3. c.subyek negara Bebas Visa Kunjungan Singkat.
(3)Izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu bagi pemegang Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perpanjangan izin tinggal kunjungan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di Kantor Imigrasi terdekat dimana kapal wisata (yacht) asing berada, dengan menyertakan:
1. a.Surat permohonan dan jaminan dari penjamin;
2. b.Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan
3. c.Izin tinggal.
(5)Awak…
(5)Awak kapal wisata (yacht) asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran orang asing.

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam rangka peningkatan kunjungan kapal wisata (yacht) asing, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan fasilitas bagi kapal wisata (yacht) asing.
(2)Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.penyiapan alur pelayaran kapal wisata (yacht) asing;
2. b.kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus kapal wisata (yacht) asing;
3. c.pembangunan dermaga wisata;
4. d.pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
5. e.kemudahan untuk fasilitas perawatan dan perbaikan kapal wisata (yacht);
6. f.pembangunan titik labuh kapal wisata (yacht); dan
7. g.fasilitas dan kemudahan lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Pemberian dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.Ketentuan…
6.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Peraturan Presiden ini dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau pihak lain.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur:
1. a.Kementerian Luar Negeri;
2. b.Kementerian Pertahanan;
3. c.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. d.Kementerian Keuangan;
5. e.Kementerian Perhubungan;
6. f.Kementerian Kesehatan;
7. g.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. h.Kementerian Pariwisata;
9. i.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
10. j.Agen umum dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 384 SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Surat Indrijarso

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
3.Undang-Undang…
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9.Undang-Undang…
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT), kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina.
(2)Pemberian kemudahan pemasukan kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden ini.
(3)Permohonan...
(3)Permohonan untuk memperoleh Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT) dan perizinan terkait dengan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
(4)Kemudahan di bidang Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT), kepelabuhanan, kepabeanan, dan keimigrasian diberikan untuk jangka waktu yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kapal wisata (yacht) asing beserta awak kapal yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia diberikan kemudahan dalam proses permohonan dan pemberian Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT).
(2)Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu izin tinggal yang diberikan kepada awak kapal dan/atau penumpang kapal wisata (yacht) yang bersangkutan.

3.Ketentuan...
3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemasukan kapal wisata (yacht) asing beserta barang dan/atau kendaraan yang dibawa oleh awak kapal diberikan kemudahan di bidang penjaminan.
(2)Pemberian kemudahan di bidang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan jaminan tertulis.
(3)Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat diajukan oleh:
1. a.Pejabat Pemerintah Pusat serendah-rendahnya eselon I atau setingkat; atau
2. b.Pejabat Pemerintah Daerah serendah-rendahnya eselon II atau setingkat yang bertindak sebagai penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing di daerahnya; atau
3. c.Penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing; atau
4. d.Agen umum; atau
5. e.Pemilik kapal wisata (yacht) asing atau awak kapal atau wisatawan asing yang bersangkutan
  1. 4.Ketentuan...
  2. 4.Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Awak kapal dan/atau penumpang kapal wisata (yacht) asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal.
(2)Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada warga negara asing sebagai awak kapal wisata (yacht) asing:
1. a.pemegang Visa Kunjungan yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia;
2. b.pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan saat tiba di wilayah Republik Indonesia; atau
3. c.subyek negara Bebas Visa Kunjungan Singkat.
(3)Izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu bagi pemegang Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perpanjangan izin tinggal kunjungan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di Kantor Imigrasi terdekat dimana kapal wisata (yacht) asing berada, dengan menyertakan:
1. a.Surat permohonan dan jaminan dari penjamin;
2. b.Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan
3. c.Izin tinggal.
(5)Awak…
(5)Awak kapal wisata (yacht) asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran orang asing.

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam rangka peningkatan kunjungan kapal wisata (yacht) asing, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan fasilitas bagi kapal wisata (yacht) asing.
(2)Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.penyiapan alur pelayaran kapal wisata (yacht) asing;
2. b.kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus kapal wisata (yacht) asing;
3. c.pembangunan dermaga wisata;
4. d.pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
5. e.kemudahan untuk fasilitas perawatan dan perbaikan kapal wisata (yacht);
6. f.pembangunan titik labuh kapal wisata (yacht); dan
7. g.fasilitas dan kemudahan lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Pemberian dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.Ketentuan…
6.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Peraturan Presiden ini dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau pihak lain.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur:
1. a.Kementerian Luar Negeri;
2. b.Kementerian Pertahanan;
3. c.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. d.Kementerian Keuangan;
5. e.Kementerian Perhubungan;
6. f.Kementerian Kesehatan;
7. g.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. h.Kementerian Pariwisata;
9. i.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
10. j.Agen umum dan/atau penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht) asing. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 384 SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Surat Indrijarso

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011