Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2008
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4515); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENETAPAN STATUS, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian- bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.
Rumah Negara terdiri dari Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III. BAB II TATA CARA PENGADAAN RUMAH NEGARA
BAB II
BAB III ... BAB III TATA CARA PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
BAB III
(1), Pimpinan Instansi yang bersangkutan menetapkan status Rumah Negara dalam lingkup wewenangnya ke dalam Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II paling lambat 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh negara.
Penetapan Status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri dengan cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Presiden ini. BAB IV TATA CARA PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA
BAB IV
Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
b salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II; c surat keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II dari instansi yang bersangkutan; dan
Berdasarkan persetujuan atas usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pimpinan Instansi yang bersangkutan mengajukan permohonan Pengalihan Status Rumah Negara kepada Menteri, dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen sebagai berikut:
(3), Menteri memberikan rekomendasi atas usul perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)