DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1974

Nomor: 40
Tahun: 1974
Ditetapkan: 25 Juli 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA PENJUALAN RUMAH NEGERI.

Pasal 1

…

Pasal 1

Rumah negeri yang telah termasuk Golongan III (Tiga), pengelolaannya diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Rumah milik Negara yang sebelum dialihkan menjadi Rumah Negeri Golongan III (Tiga) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 atau lainnya, penghuniannya ditetapkan oleh Departemen/Lembaga diluar departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik maka penetapan penghuniannya setelah dialihkan menjadi Rumah Negeri Golongan III (Tiga) diatur oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik setelah berkonsultasi dengan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Permohonan untuk membeli Rumah Negeri yang telah termaksud golongan III (Tiga) diajukan oleh penghuninya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dengan tembusan diajukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan lembaga tempat/bekas tempat bekerjanya.
(2)Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik atau Pejabat yang ditunjuknya, memutuskan dan memberitahukan tentang keputusan mengenai permohonan pembelian Rumah Negeri Golongan III (Tiga) dimaksud kepada penghuni yang bersangkutan juga dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Tatacara dan pelaksanaan penjualan Rumah Negeri diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik bersama Menteri Keuangan.

Pasal 4

…

Pasal 4

Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut hal-hal yang khusus berhubungan dengan penyelesaian hak atas tanah dari Rumah Negeri Golongan III (Tiga) yang dijual termasuk penyelesaian pungutan ganti- rugi atau uang pemasukannya, segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Pejabat Negara bukan Pegawai Negeri/bukan Pegawai Daerah, sebagairnana tersebut dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-un- dangan yang berlaku.
(2)Termasuk yang digolongkan dalam pengertian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 ialah Perintis Kemerdekaan dan veteran Pejuang Kemerdekaan

Pasal 6

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 7

…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1974, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA PENJUALAN RUMAH NEGERI.

Pasal 1

…

Pasal 1

Pasal 2

(1)Permohonan untuk membeli Rumah Negeri yang telah termaksud golongan III (Tiga) diajukan oleh penghuninya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dengan tembusan diajukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan lembaga tempat/bekas tempat bekerjanya.
(2)Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik atau Pejabat yang ditunjuknya, memutuskan dan memberitahukan tentang keputusan mengenai permohonan pembelian Rumah Negeri Golongan III (Tiga) dimaksud kepada penghuni yang bersangkutan juga dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Tatacara dan pelaksanaan penjualan Rumah Negeri diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik bersama Menteri Keuangan.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pejabat Negara bukan Pegawai Negeri/bukan Pegawai Daerah, sebagairnana tersebut dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-un- dangan yang berlaku.
(2)Termasuk yang digolongkan dalam pengertian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 ialah Perintis Kemerdekaan dan veteran Pejuang Kemerdekaan

Pasal 6

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 7

…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1974, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1974

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014