menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Mengingat 1 2 3 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-Undang.
4 5 PRES IDEN Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)'; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 33); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal l disisipkan L (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka 14, angka 15, dan angka 47 Pasal 1 dihapus, ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, di antara angka 18 dan angka 19 Pasai 1 disisipkan 2 (dua) angk4, yakni angka 18a dan angka 18b, di antara angka 29 dan angka 30 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2ga,ketentuan angka 12, angka 27, angka 32, angka 33, angka 35, dan arrgka 50 Pasal 1 diu'bah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 54, sehirrgga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal L Dalanr Peraturan Presiden ini, yang dimaksud deng :
1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh KementerianlLembagalPerangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBI\I/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima ,hasil pekerjaan.
2.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kcmenteriatr adalah perangkat pemerintah yallg membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Menetapkan SK No 09281 I A
3.L,embaga PRES IDEN
3.Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraall urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urLlsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
6.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8.Kuasa Penggnna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan angga-ran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
9.Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabdt yang diberi kuasa untuk melaksanakan scbagian keivenarrgan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10.Pejabat Pembuat Komitnren yang selanjutnya clisingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tirrdakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negarafanggaran belanja daerah.
1Oa. Pejabat 10a. 11. t2. 13. PRES IDEN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/LembagalPemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Kelompok Kerja Pernilihan yang selanjutnya clisebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Peja Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan latau E-purchasing. Dihapus Dihapus Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non- Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat I.'ungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaug selanjutnya disebut Pengelola Pcngadaa.n Barang/.Iasa . adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jav,ab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat 1'a-ng berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Ba.rang/Jasa. t4. 15. t6. t7 18 i8a. 18b. P l 18b. 19. 20. 2r. 22. PRES IDEN Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk rnelaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah. E-marketplace P engadaan Bar ang I Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. La5ranan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
23.Pengadaan Barang/Jas melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swal<elola adalah cara mempercleh barang/jasa yaqg dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lemb agalPerangkat Daerah, Kementerian/LembagafPerangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan drbentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, diln tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25.Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/.Iasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
26.Pengadaan 26.
27. 28. 29. 29a. 30. 31. 32. 33. PRES IDEN Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang rnelakukan usaha dan/ettau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia Barangl Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. ProCuk. adalah barang yang dibuat atau jasa yang ciihasilkan oleh Pelaku Usaha. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemelihar8.z.Ir, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jasa Konsultansi adalah jasa layanar, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa )rang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalarn suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk rnenyelesaikan suatu Pekerjaan' Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adaiah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. 34.Penelitian... PRES IDEN
34.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ihniah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta rnenarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau tekrrologi.
35.Pembelian secarA Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring.
36.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
37.Scleksi adalah metode pernilihan untuk mendapatkan Penyed ia Jasa Konsultansi.
38.TenCer/Seleksi Internasional -adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pernilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.
39.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia BaranglPekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaarr tertentn.
40.Pengadaan l,angsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk. mendapatkan PenyeCia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernitai paling banyak F'p200.000.000,00 (dua ratus juto- rrrpiah).
41.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah rnetode pemilihan untuk menclapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
42.E-reuerse Auction adalah metode penatvaran harga secara berulang.
43.Dokumen Pemilihan adalah dokurnen yang ditetapkan c;ich Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan kctentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia
44.Kontrak . . .
PRES IDEN
44.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Sr,vakelola.
45.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana Cimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha IVIikro, Kecil, dan Menengah.
46.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yarlg dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha lvlikro, Kecil, dan Menengah.
47.Dihapus.
45.Surat .Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalerh jaminan tertulis yang Cikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai Jengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ci bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
49.Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/LembagalPerangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
50.Fengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan BaranglJasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonornis tidak hanya untuk Kcmenterian/Lembaga/Peii'angkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi danrpak negatif terhadap lingkungan dan' sosial dalam keseluruhan sikluS peoggu-n aannya.
51.Konsolidasi 2 PRES IDEN REPUBLIK INDONESTA
51.Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
52.Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
53.Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.
54.Toko L)alam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
Ketentuan huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: