MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Presiden tentang perobahan atau penambahan Peraturan Presiden No. 17 tahun 1964 tentang Otorita Jalan Raya Sumatera. BAB I. PENDIRIAN. Pasal I. Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk suatu badan penyelenggara pembangunan dan pembinaan jalan raya yang melalui poros - memanjang pulau Sumatera dengan nama "OTORITA JALAN RAYA SUMATERA" selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini diserbut "OTORITA", yang berkedudukan di Jakarta dan yang dapat mendirikan kantor-kantor proyek dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat di Sumatera. Pasal II. Otorita adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha- usahanya berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal III. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, maka terhadap Otorita berlaku hukum Indonesia. BAB II. TUJUAN, LAPANGAN USAHA, WEWENANG. Pasal IV.
(1)Tujuan Otorita adalah untuk turut serta membangun ekonomi nasional dalam rangka ekonomi terpimpin dan nation-building dengan jalan:
a.membuat, memelihara, memperbaiki, memperluas suatu jalan raya serta konstruksi-konstruksi yang merupakan bagiannya, untuk lalu-lintas berat dan cepat dari Banda Aceh ke Panjang menyusur Bukit Barisan;
b.membaharui, memperbaiki dan memelihara jalan-jalan penghubung (feederroads) serta konstruksi-konstruksi yang merupakan bagian jalan penghubung itu.
(2)Otorita mengadakan usaha-usaha di segala bidang yang langsung berhubungan dengan kepentingan tersebut di atas.
(3)Usaha-usaha tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan azas-azas ekonomi perusahaan tanpa mengabaikan azas-azas sosialnya.
Pasal V.
(1)Untuk melakukan usahanya pada Otorita diberikan hak menguasai tanah sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang meliputi:
a.mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan atas tanah,
b.menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas tanah,
c.menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah.
(2)Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dilakukan oleh Otorita dengan mengindahkan peraturan-peraturan Agraria yang berlaku.
Pasal VI. Otorita mempunyai hak dan wewenang mengadakan peraturan-peraturan tentang perizinan dalam pemakaian jalan, pungutan-pungutan untuk pemakaian jalan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan usaha-usahanya. BAB III. MODAL. Pasal VII.
(1)Modal pertama Otorita berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah dari keuangan Negara yang dipisahkan).
(2)Modal Otorita tidak terbagi atas saham-saham.
(3)Pemerintah menyesuaikan/menambah modal ini menurut perkembangan kebutuhan dan sekalian menetapkan cara dan sumber pembiayaan Otorita.
(4)Otorita dapat mengadakan perjanjian pinjaman dengan badan-badan resmi dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
(5)Otorita dapat menambah modalnya dengan hasil-hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Otorita.
Pasal VIII.
(1)Otorita dapat mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk atas persetujuan pimpinan umum, termaksud dalam pasal 10 ayat (2) peraturan ini.
(2)Otorita tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
BAB IV. PIMPINAN. Pasal IX. Pimpinan Otorita terdiri atas Pimpinan Tertinggi dan Pimpinan Umum. Pasal X.
(1)Pimpinan Tertinggi Otorita dipegang oleh Presiden Republik Indonesia.
(2)Pimpinan Umum otorita dilaksanakan oleh Menteri Jalan Raya Sumatera.
(3)Azas-azas pokok kebijaksanaan ditentukan oleh Pimpinan Tertinggi Otorita.
(4)Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Pimpinan Umum Otorita/Menteri Jalan Raya Sumatera dibantu oleh suatu Dewan Penasehat yang susunan, keanggautaan, tugas dan wewenangnya ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia.
Pasal XI.
(1)Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam pembangunan Jalan Raya Sumatera, Menteri Jalan Raya Sumatera membentuk suatu Badan Pelaksana Pembangunan Jalan Raya Sumatera, selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Badan Pelaksana.
(2)Tugas dan wewenang Badan Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Jalan Raya Sumatera.
(3)Badan Pelaksana dipimpin oleh suatu Dewan Direksi yang dalam Peraturan Presiden ini selanjutnya disebut Dewan Direksi. Dewan Direksi terdiri dari seorang direktur sebagai ketua merangkap anggauta ditambah sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang direktur sebagai anggauta.
(4)Anggauta Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
(5)Anggauta-anggauta Dewan Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Jalan Raya Sumatera.
(6)Dalam hal-hal di bawah ini, Presiden dapat memberhentikan anggauta Dewan Direksi:
a.atas permintaan sendiri, b.karena meninggal dunia, karena tindakan yang merugikan Otorita, c.karena tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara. Pasal XII.
(1)Antara anggauta Dewan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jikalau diizinkan oleh Presiden.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Presiden.
(2)Anggauta Dewan Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Presiden, tidak termasuk dalam larangan ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3)Anggauta Dewan Direksi tidak boleh langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik sebagian ataupun menjadi penjamin sesuatu badan usaha yang bertujuan mencari untung.
Pasal XIII.
(1)Dewan Direksi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Menteri Jalan Raya Sumatera dalam mengusahakan tujuan Otorita.
(2)Dalam mengusahakan tujuan Otorita, Dewan Direksi berkewajiban untuk:
a.memimpin dan mengawasi penyelenggaraan sesuai dengan isi dan makna Peraturan Presiden ini.
b.mengusahakan kerjasama yang erat dengan semua instansi yang bersangkutan.
(3)Dewan Direksi bertanggung jawab atas segala hak milik Otorita yang wewenang pengurusannya dan penguasaannya diserahkan oleh Menteri Jalan Raya Sumatera kepada Dewan Direksi.
(4)Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Menteri Jalan Raya Sumatera.
Pasal XIV. Dengan surat kuasa Menteri Jalan Raya Sumatera, Ketua Dewan Direksi dapat mewakili Otorita di dalam pengadilan. Buat selanjutnya Ketua Dewan Direksi mewakili Otorita di luar pengadilan, terkecuali dalam hal-hal yang oleh Menteri Jalan Raya Sumatera ditentukan sebagai wewenangnya atau untuk mana harus mendapat persetujuannya. BAB V. PIMPINAN DAERAH. Pasal XV.
(1)Untuk melancarkan pelaksanaan proyek di Daerah Tingkat I diadakan suatu Pimpinan Daerah yang diketuai oleh Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan dibantu oleh beberapa anggauta pimpinan yang jumlahnya dan susunannya ditetapkan oleh Pemimpin Umum Otorita.
(2)Pimpinan Daerah membantu Pimpinan Umum Otorita dalam penyelenggaraan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Presiden/ Pemimpin Tertinggi Otorita:
a.membina dan mengamankan pelaksanaan pembangunan proyek;
b.menggerakkan dan mengerahkan "Funds and Forces" di Daerah;
c.melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasaan tanah oleh Otorita;
d.membantu Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dan bertanggung-jawab atas penyelenggaraannya kepada Pimpinan Umum Otorita.
(3)Uang kehormatan anggauta Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Umum Otorita.
(4)Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan sehari-hari oleh Pimpinan Daerah diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dan yang disahkan oleh Pimpinan Umum.
(5)Hubungan Pimpinan Daerah dengan Badan Pelaksana dan Kepala-kepala Proyek ditetapkan oleh Pimpinan Umum Otorita.
BAB VI. PELAKSANAAN PROYEK. Pasal XVI.
(1)Untuk melancarkan pelaksana, di daerah-daerah ditempatkan Kepala-kepala Proyek.
(2)Pengangkatan Kepala Proyek dan para Asistennya ditetapkan oleh Menteri Jalan Raya Sumatera atas usul Dewan Direksi.
(3)Kepala Proyek bertugas-kewajiban memimpin dan mengawasi pelaksanaan tehnis pembangunan di suatu kesatuan pembangunan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraannya langsung kepada Dewan Direksi.
BAB VII. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI. Pasal XVII.
(1)Semua pegawai Otorita termasuk anggauta Dewan Direksi dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Otorita diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi tersebut terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Otorita.
(3)Semua pegawai Otorita yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Otorita yang disimpan dalam gudang atau di tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata dipergunakan untuk keperluan itu diwajibkan bertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan pegawai Otorita.
(4)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Otorita, disimpan di tempat Otorita atau di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Jalan Raya Sumatera kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk sesuatu pemeriksaan.
(5)Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (4) untuk dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.
BAB VIII. KEPEGAWAIAN. Pasal XVIII.
(1)Gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari pegawai/pekerja Otorita diatur dengan peraturan yang dibuat oleh Dewan Direksi yang berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Jalan Raya Sumatera dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan pokok yang ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan/ perundangan mengenai pegawai/pekerja Perusahaan Negara.
(2)Dewan Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/ pekerja Otorita menurut prosedur dan atas dasar pertimbangan yang tidak menyalahi garis- garis kebijaksanaan Menteri Jalan Raya Sumatera serta berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB IX. TAHUN-BUKU. Pasal XIX. Tahun-buku Otorita adalah tahun takwim. BAB X. ANGGARAN. Pasal XX.
(1)Anggaran Otorita disusun oleh Departemen Jalan Raya Sumatera.
(2)Untuk melengkapi anggaran Otorita selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun-buku baru mulai berlaku, oleh Dewan Direksi dikirimkan Anggaran Pelaksanaan Pembangunan disertai rencana kerja lengkap dengan penjelasannya kepada Menteri Jalan Raya Sumatera.
(3)Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun-buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri Jalan Raya Sumatera.