Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 1964
- Nomor
- 17
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat:
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG OTORITA JALAN RAYA LINTAS SUMATERA. BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1. Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk suatu badan penyelenggara pembangunan dan pembina jalan raya yang melintasi pulau Sumatera dengan nama "Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera" selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut "Otorita", yang berkedudukan di Jakarta dan yang dapat mendirikan kantor-kantor proyek dan kantor- kantor perwakilan di tempat-tempat di Sumatera. Pasal 2. Otorita adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha- usahanya berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, maka terhadap Otorita berlaku hukum Indonesia. BAB II. TUJUAN, LAPANGAN USAHA DAN WEWENANG Pasal 4.
Pasal 5.
Pasal 6. Otorita mempunyai hak dan wewenang mengadakan peraturan- peraturan tentang perizinan dalam pemakaian jalan, pungutan- pungutan untuk pemakaian jalan dan hal-hal lain yang dihubungkan dengan usaha- usahanya. BAB III. MODAL. Pasal 7.
Pasal 8.
BAB IV. PIMPINAN. Pasal 9. Pimpinan Otorita terdiri atas Pimpinan Umum dan Direksi. Pasal 10.
Pasal 11.
Pasal 12.
Tidak termasuk dalam larangan ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
Pasal 13.
Presiden dapat mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada Kepala Staf.
Pasal 14.
BAB V. PIMPINAN DAERAH. Pasal 15.
BAB VI. PELAKSANA PROYEK. Pasal 16.
BAB VII. TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI. Pasal 17.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut peraturan/ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirmkan pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusannya.
BAB VIII. KEPEGAWAIAN. Pasal 18.
BAB IX. TAHUN BUKU. Pasal 19. Tahun buku Otorita adalah tahun takwim. BAB X. ANGGARAN OTORITA. Pasal 20.
BAB XI. LAPORAN BERKALA TENTANG KEUANGAN DAN KEGIATAN OTORITA. Pasal 21. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Otorita dikirim oleh Direksi kepada Kepala Staf menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Kepala Staf. BAB XII. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN. Pasal 22.
BAB XIII. PENYERAHAN KEPADA DAERAH. Pasal 23. Dengan Peraturan Presiden kepada Daerah Swatantra dapat diserahkan penguasaan dan pengurusan dari sebagian atau seluruhnya jalan raya lintas Sumatera dan/atau jalan-jalan penghubung serta usaha-usaha Otorita yang langsung berhubungan dengan kepentingan pembangunan dan pembiayaan jalan raya tersebut. BAB XIV. PEMBUBARAN. Pasal 24.
BAB XV. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 25. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Kepala Staf. Pasal 26. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut hingga tanggal 1 Maret 1964. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1964. Presiden Republik Indonesia, Ttd. SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1964 Sekretaris Negara, Ttd. SANTOSO S.H. Brig. Jend. T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1964 TENTANG OTORITA JALAN RAYA LINTAS SUMATERA. UMUM.
Untuk dapat menjalankan usaha-usaha termaksud perlu didahului dengan pembangunan infra-struktur pada umumnya, memperbaiki dan melancarkan transport dan komunikasi khususnya yang merupakan suatu pendorong utama bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam segala bidang. Berhubung dengan itu perlu dalam waktu sependek mungkin diselenggarakan suatu proyek Nation-building dan Character- building dengan membangun suatu jalan raya untuk lalu lintas berat dan cepat dari Banda-Aceh ke Panjang (Lampung) beserta jalan-jalan penghubung ke daerah-daerah. Jalan raya ini akan menjadi perwujudan dari pada sistim jaringan jalan, yaitu adanya satu jalan raya yang membentang dan menyusur di tengah-tengah melintasi pulau Sumatera dari ujung utara ke-ujung selatan sebagai urat nadi dengan jalan- jalan penghubung ke-barat dan ke-timur pulau yang menurut kepentingan dan kebutuhan dapat diperkembangkan. Sejarah telah menunjukkan betapa besar perobahan yang telah digerakkan oleh pembukaan jalan-jalan besar, sebagai akibat perangsang dari jaringan jalan-jalan itu. Maka jalan Raya Lintas Sumaterapun akan merupakan suatu factor dinamis dan modal dasar untuk menggerakkan kegiatan- kegiatan lain disektor perekonomian, terutama dalam bidang, dimaksud di bawah ini: Pertanian : Jalan Raya Lintas Sumatera akan memberikan kemungkinan yang sangat luas untuk menambah areal pertanian dalam rangka program menambah produksi pangan dengan jalan extensifikasi. Daerah-daerah subur dan lembah-lembah sungai yang dahulu sukar dikunjungi apalagi diexploitasi, akan merupakan daerah- daerah pertanian baru. Perkebunan: Sumatera Yang kaya dengan perkebunan-perkebunan alamnya serta gunung-gunung yang subur akan lebih banyak dapat dikultiveer untuk menghasilkan bahan-bahan mentah baik bagi perindustrian dalam Negeri, maupun bagi pasaran dunia. Tidak sedikit pula terdapat perkebunan-perkebunan yang pada waktu ini terbengkalai karena jalan-jalan perkebunan- perkebunan tersebut sudah rusak sama sekali. Jalan Raya Lintas Sumatera ini akan memudahkan usaha untuk merehabilitir perkebunan-perkebunan tersebut. Pertambangan dan Perindustrian : Demikian pula kekayaan yang masih terpendam lebih dipermudah untuk dieksploitasikan. Kegiatan-kegiatan explorasi dan exploitasi dari pada deposit-deposit bahan-bahan tambang lebih mudah dan lebih luas dapat dilaksanakan sehingga jalan raya lintas Sumatera tidak sedikit akan memberikan dorongan- dorongan kearah penggalian dari pada kekayaan alam Indonesia. Sejalan dengan masa/waktu pembangunan jalan raya ini akan dapat dilaksanakan pembangunan pusat produksi berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana. Distribusi : Mengingat peranan komunikasi yang sangat besar dalam pelaksanaan distribusi yang lancar, maka jalan raya lintas Sumatera tidak kecil peranannya dalam penyaluran barang- barang dari sektor-sektor produksi ke sektor-sektor Konsumsi diseluruh Indonesia dan perikanan darat, dalam waktu yang lebih singkat dan dalam kondisi yang lebih sempurna. Maka tidak kecillah arti jalan raya Lintas Sumatera tersebut juga bagi tercapainya "distribution of wealth" dalam alam sosialisme Indonesia. Transmigrasi: Dengan dibukanya daerah-daerah yang luas yang dapat dijadikan tanah persawahan dan perikanan darat yang subur, maka jalan raya lintas Sumatera akan memperlancar pelaksanaan program Pemerintah dalam bidang transmigrasi dan akan merupakan daya penarik yang besar bagi transmigran-transmigran spontan, suatu hal yang sangat penting bagi nation-building. Pertahanan wilayah : Dilihat dari segi pertahanan wilayah, maka jalan raya lintas Sumatera memiliki nilai strategis yang sangat besar, dan pertahanan negara yang kukuh merupakan jaminan bagi perekonomian yang kuat pula. Pariwisata : Jalan Raya Lintas Sumatera akan melintasi daerah-daerah yang sudah sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Hubungan yang baik dan nyaman dengan daerah-daerah tersebut akan memperlancar penyelenggaraan usaha-usaha dibidang kepariwisataan dan dengan sendirinya akan menarik pula turis- turis baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pemerintah : Setiap jalan pada umumnya akan menarik penghuni-penghuni disepanjang tepinya. Desa-desa akan muncul, kota-kota akan bertambah besar, hubungan dengan daerah-daerah yang dahulu terperincil akan dapat dilakukan. Hubungan antar "daerah" dengan "pusat" dan antara daerah-daerah akan bertambah erat, demikian pula hubungan antar suku-suku di Sumatera pada khususnya dan suku-suku diseluruh Indonesia pada umumnya, sehingga jalan raya ini akan merupakan salah satu alat pemersatu bangsa dalam rangka nation building. Dengan demikian jalan raya ini dengan sendirinya membawakan, bahwa jalannya pemerintahan akan lebih lancar dan intensip. Pembangunan Daerah : Pembangunan jalan raya lintas Sumatera akan diikuti oleh dan memperkembangkan pembangunan-pembangunan komplementer di Daerah dalam segala bidang dalam rangka pembangunan Daerah yang tidak dapat dipisahkan dari pada pembangunan Nasional. Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka jalan Raya Lintas Sumatera tidak saja merupakan suatu alat transport dan komunikasi semata-mata melainkan terutama adalah suatu aparat produksi. Bukan saja hubungan Pusat dan Sumatera dapat dipererat, hubungan lalu lintas barang dan manusia dapat diperlancar, akan tetapi produksi dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan. baru dan pusat-pusat industri akan diperbesar hingga suatu tingkatan yang kita perlukan bagi "self-propelling-growth" dari pada perekonomian Indonesia. Nilainya bagi kepariwisataan dan transmigrasi, demikian pula bagi pertahanan wilayah dan pemerintahan-jalan raya lintas Sumatera itu sebagai suatu "multi-purpose" project yang dapat merupakan suatu alat revolusi yang ampuh yang dapat membantu mempersingkat waktu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya pembangunan proyek raksasa ini akan dilaksanakan atas dasar kegotong- royongan dengan menggerakkan segala "funds and forces" dibawah satu pimpinan, untuk menimbulkan dan menyalurkan daya kerja dan daya kreatif rakyat secara maksimal. Pembiayaan pembangunan ini hendaknya diusahakan sedemikian, sehingga tidak terlalu memberatkan keuangan Negara. Berhubung dengan itu perlu didirikan suatu badan penyelenggara pembangunan dan pembina jalan raya lintas Sumatera yang berbentuk badan hukum (Otorita) berdasarkan Peraturan Presiden ini. Kepada Otorita tersebut diberi wewenang untuk mengadakan usaha-usaha disegala bidang yang langsung berhubungan dengan kepentingan dan yang akan menghasilkan pendapatan guna pembiayaan pembangunan proyek. Usaha-usaha termaksud dilakukan dengan memperhatikan asas- asas ekonomi perusahaan tanpa mengabaikan asas-asas sosialnya. Dalam hubungan dengan usaha-usaha termaksud kepada Otorita perlu diberikan hak menguasai tanah sebagai dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pelaksanaannya dilakukan oleh Otorita dengan mengindahkan peraturan-peraturan Agraria yang berlaku. Hak penguasaan tanah termaksud meliputi tanah-tanah yang merupakan jalan raya dan jalan-jalan penghubung serta tanah- tanah yang terletak dikanan/kirinya jalan-jalan yang termasuk proyek dan tanah-tanah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek. Hak penguasaan tanah ini dengan meng-exploitir kekayaan termasuk kayu yang ada diatasnya dan usaha-usaha yang menghasilkan pendapatan termaksud akan menjadi sumber utama untuk pembiayaan proyek ini.
Berhubung dengan itu ditetapkan bahwa pimpinan Otorita terdiri atas Pimpinan Umum dan Direksi. Pimpinan Umum dipegang langsung oleh Presiden, untuk menetapkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum Presiden dibantu oleh Staf Presiden Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera, yang terdiri atas Kepala Staf dan Anggota-anggota. Tugas, wewenang dan susunan Staf ditetapkan oleh Presiden. Asas-asas pokok pelaksanaan dari kebijaksanaan umum termaksud untuk dilaksanakan oleh suatu Direksi ditetapkan oleh Staf yang juga bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan proyek ini atas dasar kegotong-royongan dan untuk menggerakkan segala "funds and forces" yang ada di Daerah, maka terasa perlu untuk mengadakan dekonsentrasi ,dalam soal management dan untuk mendapat dukungan masyarakat atau sosial support perlu mengikut sertakan oknum-oknum Daerah dengan aktif dalam pembangunan ini. Berhubung dengan itu, maka di Daerah tingkat I diadakan suatu Pimpinan Daerah untuk membantu Staf dalam menyelenggarakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan bertugas antara lain membina, mengamankan dan mensukseskan pelaksanaan proyek, serta bertanggung jawab atas penyelenggaranya kepada Pimpinan Umum. Pimpinan Daerah termaksud diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan dibantu oleh beberapa anggota yang jumlah dan susunannya ditentukan oleh Kepala Staf. PASAL DEMI PASAL.
Cukup diterangkan dalam penjelasan umum. Pasal 2. Cukup diterangkan dalam penjelasan umum. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Cukup diterangkan dalam penjelasan umum. Usaha-usaha yang langsung berhubungan dengan kepentingan pelaksanaan tugas Otoritas ialah antara lain : perusahaan batu bangunan (quarry) perusahaan kapur, penggergajian, perhotelan, pompa-pompa bensin dan lain-lain. Pasal 5. Cukup diterangkan dalam penjelasan umum. Pasal 6. Hak dan wewenang Otorita untuk mengadakan peraturan-peraturan meliputi antara lain perizinan mendirikan bangunan dan perusahaan di atas tanah yang dikuasai oleh Otorita, pemungutan tol, garis sempadan (rooilyn), pemungutan biaya papan reklame dan lain-lain. Pasal 7. Modal Otorita merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan, hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas daripada kekayaan umum Negara dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh anggaran pendapatan dan belanja Negara. Untuk mencegah partisipasi ditentukan bahwa modal Otorita tidak terbagi atas saham-saham. Dalam jumlah modal seharusnya sudah diperhitungkan jumlah yang secara konstan tertanam dalam jalan raya dan aktivita tetap lainnya yang secara konstan pula tertanam dalam modal usaha (bedryfs-kapitaal). Penetapan jumlah modal sedemikian itu baru akan dapat ditetapkan kemudian menurut perkembangan pelaksanaan pembangunan jalan raya dan usaha-usaha yang langsung berhubungan dengan itu. Berhubung dengan itu ditentukan bahwa Pemerintah menyesuaikan/ menambah modal menurut perkembangan kebutuhan. Selanjutnya kebutuhan akan uang di atas jumlah yang konstan termaksud diatas yang besarnya variable dan bersifat sementara, difinancier dengan pinjaman yang Otorita dapat mengadakannya baik dari badan-badan resmi, seperti Bank, Perusahaan Negara dan dari fihak swasta baik di dalam maupun di luar Negeri. Otorita dapat juga mengeluarkan obligasi. Otorita mengadakan pejanjian pinjaman termaksud, dengan mengindahkan peraturan/kebijaksanaan Pemerintah dengan persetujuan Pimpinan Umum. Hasil pendapatan usaha-usaha yang diperoleh dari kegiatan- kegiatan Otorita berupa antara lain sumbangan masyarakat, demikian pula laba dari perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Otorita, diperuntukkan guna penambahan modal. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.
s/d 15. Cukup jelas. Pasal 16. Untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan dipandang perlu untuk membagi trase Jalan Raya Lintas Sumatera yang panjangnya 2.400 km dalam 8 (delapan) bagian dari masing-masing 300 km, yaitu:
Tiap bagian merupakan daerah kesatuan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Proyek Manager. Proyek-Manager bertugas/kewajiban memimpin/mengawasi penyelenggaraan teknis pembangunan di daerah dan bertanggung-jawab atas penyelenggaraannya itu langsung kepada Direksi. Dalam melakukannya itu Proyek Manager senantiasa mengusahakan kerja-sama yang erat dengan Pemerintah Daerah c.q. Pemerintah dan instansi Pemerintah setempat. Pasal 17. Berhubung dengan kekayaan Otorita seluruhnya merupakan kekayaan Negara, maka dalam Peraturan Presiden ini dipandang perlu untuk mengatur tanggung-jawab pegawai/pekerja Otorita termasuk anggota Direksi. Dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai/Pekerja Otorita untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Otorita yang diakibatkan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melakukan kewajiban dan tugas yang diberikan kepadanya. Dalam hubungan ini terhadap pegawai/pekerja Otorita dinyatakan berlaku ketentuan-ketentuan ganti rugi yang berlaku terhadap pegawai Negeri termaksud dalam pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan. Pegawai Otorita yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Otorita dan barang persediaan milik Otorita yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, adalah Bendaharawan (komptabel) dalam arti Pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan. Bendaharawan tersebut di atas berkewajiban memberikan pertanggungan-jawab, artinya ia bertanggung-jawab bahwa uang, surat berharga dan barang persediaan milik Otorita yang harus berada dalam penyimpanan (tanggungannya) benar-benar ada. Bendaharawan diwajibkan mengganti kerugian yang terdapat dalam sisa buku (boek- saldo) dan atau persediaan buku (boekvoorraad), Penyimpanan surat bukti dan sebagainya dan pembebasan pengiriman daftar pertanggungan-jawab Bendaharawan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Lembaran-Negara 1932 No. 483. Pasal 18. Dalam Otorita tidak ada pengertian buruh dan majikan semuanya adalah pegawai/pekerja Otorita. Dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain-lain, demikian pula mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai/pekerja Otorita Direksi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku berdasarkan peraturan perlindungan mengenai kepegawaian. Mengenai pemberhentian pegawai/pekerja Otorita hendaklah diperhatikan penyaluran mereka menurut peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini. Peraturan kepegawaian termaksud di atas yang dibuat oleh Direksi berlaku setelah disetujui oleh Kepala Staf. Pasal 19. Cukup jelas. Pasal 20. Untuk menyelenggarakan pekerjaan mengurus dan menguasai Otorita dengan baik, tiap tahun diperlukan adanya suatu anggaran Otorita. Oleh karena itu Otorita diwajibkan menyusunnya dan menyampaikannya kepada Kepala Staf untuk mendapat persetujuan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meneliti dan mempertimbangkan anggaran keuangan Otorita dan untuk menetapkan prioriteit serta daya guna pelaksanaan proyek yang dimuat dalam anggaran itu. Untuk menjamin kelancaran jalannya usaha-usaha dan kegiatan- kegiatan Otorita, maka pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal Otorita telah memasuki sesuatu tahun buku baru, sedangkan atas proyek yang dimuat di dalam anggaran Otorita untuk tahun itu belum/tidak dikemukakan keberatan atau ditolak oleh Kepala Staf, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya. Pasal 21. Laporan berkala tentang keuangan dan kegiatan Otorita diperlukan oleh Kepala Staf untuk selalu dapat mengikuti dan menilai keadaan dan kemajuan dan untuk kepentingan pengawasan. Pasal 22. Perhitungan tahunan dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala Staf untuk memberikan pengesahan atas tindakan penguasaan dan pengurusan Otorita oleh Direksi selama masa tertentu yang telah lampau. Penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut sistim yang lazim disebut "poed koopmans gebruik", artinya menurut sistim harga beli, atau harga pengganti atau persediaan besi dan sebagainya yang besar artinya dalam ekonomi perusahaan untuk menentukan perhitungan laba. Kesalahan dalam kebijaksanaan yang kemudian dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sesudah perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Staf, menjadi tanggung-jawab Pimpinan Umum. Kesalahan lainnya, yaitu yang bukan kesalahan kebijaksanaan dan dapat dinyatakan dalam uang, menjadi tanggungan pegawai/pekerja anggota Direksi yang melakukan kesalahan itu, segala sesuatu setelah dibuktikan seperlunya.
Dalam pasal ini ditentukan, bahwa sesuai dengan sistim disentralisasi dalam pemerintahan Negara, dengan peraturan Presiden kepada Daerah Swatantra, baik tingkat I maupun tingkat II, dapat diserahkan penguasaan dan pengurusan dari sebagian atau seluruhnya jalan raya lintas Sumatera dan/atau jalan-jalan penghubung serta usaha-usaha Otorita. Penyerahan ini dilakukan melihat effisiensi dan kemampuan Daerah dan apabila produksi usaha-usaha Otorita sewajarnya terletak dalam bidang penguasaan dan pengurusan Daerah. Pasal 24. Dalam pasal ini ditentukan bahwa pembubaran Otorita dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan oleh Presiden. Pembubaran ini dapat beralasan antara lain, apabila Otorita dianggap tidak lagi dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah. Disini pengaturan benda, sesuatu yang bersangkutan dengan manusia pegawai/pekerja hendaklah dalam hal pembubaran ini diperhatikan pula segala Otorita. Penyelenggaraan likwidasi dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan pembubaran Otorita termaksud diatas.
dan 26. Cukup jelas. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 48 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2649
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)