Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 1965
- Nomor
- 16
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
l0. Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 133);
No. 690a/M/Perdatam/1963. Mendengar: Keputusan Rapat Para Menteri dalam lingkungan Kompartimen Pembangunan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pengakutan kebutuhan dan hasil-hasil Perusahaan Industri dan Tambang Negara. Pasal 1. Peraturan tentang pengangkutan dari kebutuhan dan hasil-hasil perusahaan- perusahaan industri dan tambang negara diselenggarakan dalam rangka meningkatkan produksi perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara dengan memperlancar pengangkutan yang merupakan bagian yang integral dari kegiatan-kegiatan dalam mencapai peningkatan produksi, serta menampung kebutuhan akan angkutan barang- barang industri dan tambang sesuai dengan rencana pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 2. Pengaturan pengangkutan kebutuhan dan hasil-hasil perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara tersebut dilakukan secara sentral, baik teknis/organisatoris maupun operatip oleh suatu badan yang dinamakan "ANGKUTAN INDUSTRI NEGARA". Pasal 3. Badan Angkutan Industri Negara menjalankan secara sentral usaha-usaha angkutan meliputi pengangkutan akan semua kebutuhan perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara yang merupakan bahan baku, bahan penolong dan alat-alat teknis, dan pengangkutan semua hasil-hasil produksi dari perusahaan-perusahaan tersebut yang merupakan hasil jadi, setengah jadi dari pusat-pusat produksi ke pusat-pusat distribusi atau dari suatu tempat penimbunan ke tempat penimbunan lainnya, termasuk pula pengangkutan pegawai dan petugas-petugas dari suatu tempat kerja ke tempat kerja lain, yang keseluruhannya bertujuan menjamin kontinuitas produksi serta mempertinggi produktivitas dan menekan harga pokok hasil-hasil produksi perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara tersebut. Pasal 4. Usaha-usaha tersebut di atas meliputi pengangkutan di laut dan menurut kebutuhannya dapat pula meliputi pengangkutan di darat dan di udara, serta pelaksanaannya dikerjakan atas dasar pengertian dan kerjasama yang baik dengan Departemen-departemen yang bersangkutan. Pasal 5. Dalam menjalankan usaha-usaha Angkutan Industri yang dimaksud itu, bila perlu Angkutan Industri dapat menguasai semua pelabuhan-pelabuhan beserta fasilitas- fasilitasnya dari perusahaan-perusahaan industri negara dan atau perusahaan-perusahaan tambang negara yang berkepentingan demi untuk pengintegrasian dan kelancaran pengangkutan. Pasal 6.
Pasal 7. Angkutan Industri Negara berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan perwakilan pada pusat-pusat produksi dan distribusi atau tempat yang dipandang perlu dengan persetujuan Dewan pengawas Harian. Pasal 8. Organisasi dari Angkutan Industri Negara ini terdiri atas : 1.Dewan Pengawas Tertinggi Angkutan Industri Negara. 2.Dewan Pengawas Harian Angkutan Industri Negara. 3.Pimpinan (Direksi) Angkutan Industri Negara. Pasal 9. Dewan Pengawas Tertinggi Angkutan Industri Negara terdiri atas:
Dewan Pengawas Tertinggi bertugas di dalam:
Pasal 11. Dewan Pengawas Harian :
Pasal 12. Pimpinan Angkutan Industri Negara terdiri atas Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan ketentuan bahwa Direktur Utama diusulkan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, Direktur I diusulkan oleh Menteri Perindustrian Dasar, Direktur II diusulkan oleh Menteri Pertambangan. Pasal 13. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui Dewan Pengawas Tertinggi. Pasal 14. Pimpinan Angkutan Industri Negara bertugas:
Pasal 15. Pimpinan Angkutan Industri Negara mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Angkutan Industri Negara berdasarkan formasi dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Harian. Pasal 16. Modal kerja Angkutan industri Negara tersebut yang merupakan kekayaan negara yang disisihkan diambil dari anggaran Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan atau dari dana-dana atau dasar keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara lain yang mendapat pelayanan angkutan. Pasal 17. Dalam mengadakan usaha-usaha perluasan, maka modal dapat diperbesar dari mata anggaran Pemerintah untuk proyek-proyek vital. Pasal 18.
Pasal 19.
Pasal 20. Pengaturan peraturan-peraturan pelaksanaan Angkutan Industri Negara ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan. Pasal 21. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini, ditetapkan selanjutnya oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan. Pasal 22. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1965. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1965. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1965/103
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen