Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1964
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat:
Mendengar: Wakil Perdana Menteri II/Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi, Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perhubungan Laut.
MEMUTUSKAN: Dengan mencabut:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT. BAB I. KETENTUAN-KENTENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan: pelayaran:pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan kapal laut baik di dalam negeri maupun ke dan dari luar negeri termasuk: - semua jenis pekerjaan bongkar muat barang baik secara langsung maupun dengan tongkang sampai ke dalam gudang-gudang/tempat-tempat yang ada dalam pengawasan bea cukai; - semua kegiatan untuk bertindak sebagai agen dari usaha pelayaran niaga untuk hal-hal yang lazim dikerjakan; ekspedisi muatan: semua jenis pekerjaan yang menyangkut penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada/diterima dari perusahaan-pelayaran untuk kepentingan pemilik barang dan atau ke gudang yang ada dalam pengawasan bea cukai; perantaraan jual beli/sewa kapal: semua pemberian jasa dalam melakukan jual-beli/sewa kapal; perwakilan pelayaran asing:orang atau perusahaan yang tanpa melakukan kegiatan-kegiatan keagenan kapal bertindak sebagai wakil dari pada usaha pelayaran asing; gudang laut: ialah gudang-gudang dan atau tempat penimbunan di dalam daerah pelabuhan di bawah pengawasan bea cukai; Menteri: Menteri Perhubungan Laut. Pasal 2. Pembinaan dan perkembangan potensi maritim nasional umumnya, potensi pelayaran khususnya, ditujukan ke arah pengabdian kepada terlaksananya strategi dasar ekonomi Indonesia yakni untuk mengerahkan segenap potensi nasional dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan guna mempertinggi produksi dan menambah penghasilan Negara. Pasal 3. Semua pengusahaan pelayaran, ekspedisi muatan kapal, perantaraan jual-beli dan sewa kapal diselenggarakan atas dasar kepentingan umum agar terjamin penyelenggaraan Angkutan Laut serta penggunaan pelabuhan sebagai fasilitas pengangkutan barang secara teratur dan efisien. Pasal 4. Pelayaran terdiri atas:
Pasal 5.
Pasal 6.
Pasal 7.
Pasal 8.
Pasal 9.
Pasal 10.
BAB II. PENGUSAHAAN PELAYARAN. Pelayaran Pantai. Pasal 11. Pengusahaan pelayaran pantai hanya diselenggarakan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri. Pasal 12.
Pasal 13. Perusahaan pelayaran pantai yang telah mendapatkan izin menurut pasal 11, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:
Pasal 14. Menteri dapat mengizinkan penyelenggaraan pengangkutan tidak tetap oleh perusahaan pelayaran pantai dalam hal ada keperluan pengangkutan yang mendesak atau yang bersifat khusus. Pasal 15. Izin pengusahaan pelayaran pantai dicabut atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini:
Pasal 16. Pelayaran pantai lokal dan rakyat dengan kapal-kapal/perahu- perahu layar berukuran di bawah 175 ton isi kotor diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. PELAYARAN SAMUDRA. Pasal 17. Pengusahaan pelayaran samudra hanya diselenggarakan setelah mendapatkan izin lebih dahulu dari Menteri. Pasal 18.
Pasal 19. Perusahaan pelayaran samudra yang telah mendapatkan izin menurut pasal 17 wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:
Pasal 20. Izin pengusahaan pelayaran samudra dicabut atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini:
Pasal 21.
Pasal 22.
BAB III. PERANTARAAN JUAL BELI/SEWA KAPAL. Pasal 23. Pengusahaan perantaraan jual-beli/sewa kapal hanya diselenggarakan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri. Pasal 24. Untuk mendapatkan izin pengusahaan perantaraan harus dipenuhi syarat-syarat dan disampaikan keterangan sebagai berikut:
Pasal 25. Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban perusahaan, perantaraan yang telah mendapatkan izin dan pencabutan izin berusaha ditetapkan oleh Menteri. BAB IV. EKSPEDISI MUATAN. Pasal 26. Perusahaan ekspedisi muatan diselenggarakan dengan izin Menteri berdasarkan usul penjabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk pelabuhan yang bersangkutan. Pasal 27.
Pasal 28. Pengusahaan ekspedisi yang telah mendapatkan izin menurut pasal 26 wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:
Pasal 29. Izin pengusahaan ekspedisi dicabut atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini:
BAB V PROSEDUR PERIZINAN. Pasal 30.
BAB VI. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 31. Perusahaan pelayaran pantai yang memiliki suatu izin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1957 dapat melanjutkan usahanya sampai waktu yang ditetapkan oleh Menteri dan selama-lamanya 6 bulan setelah peraturan ini diundangkan. Pasal 32. Perusahaan muatan kapal laut yang memiliki suatu izin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1962 dapat melanjutkan usahanya sampai waktu yang ditetapkan oleh Menteri dan selama-lamanya 6 bulan setelah peraturan ini diundangkan. BAB VII. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 33. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 34. Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Angkutan Laut 1964. Pasal 35. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1964. SEKRETARIS NEGARA, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 5 TAHUN 1964 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT. UMUM. Penyelenggaraan angkutan laut bagi negara kepulauan Indonesia harus ditujukan ke arah pengabdian kepada terlaksananya strategi dasar ekonomi Indonesia yakni untuk mengerahkan segenap potensi nasional dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan semesta guna meningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua jenis usaha dalam bidang angkutan laut harus diletakkan atas satu landasan yaitu diselenggarakannya atas dasar kepentingan umum. Dengan demikian, maka fungsi pelbagai jenis usaha terhadap keseluruhan fungsi angkutan laut harus ditetapkan dan diatur batas-batas usahanya dalam mana terdapat keseimbangan aktivitas, produktivitas dan tanggung jawab, hingga tercapailah pemberian jasa angkutan laut yang setinggi-tingginya dengan pengerahan dana dan daya nasional, yang efisien dan rasionil dalam bentuk pengusahaan yang berfungsi sosial. Dalam rangka ekonomi terpimpin untuk mencapai Sosialisme Indonesia seperti telah digariskan dalam Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Deklarasi Ekonomi, maka perlu diadakan usaha-usaha pengaturan kembali kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pengangkutan laut secara menyeluruh. Pengaturan serta peninjauan kembali tersebut dimaksudkan untuk menempatkan fungsi angkutan laut pada tempat yang benar-benar cocok dengan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada usaha-usaha swasta nasional yang progresif. Usaha-usaha Negara dalam bidang angkutan laut menjalankan peranan yang memimpin dalam bidangnya. Perlu ditegaskan, bahwa usaha untuk streamlining, menyederhanakan dan usaha untuk mencapai efisiensi tersebut dalam rangka penyempurnaan infrastruktur kegiatan-kegiatan angkutan laut dengan segala aspek-aspeknya dibarengi dengan usaha untuk penyempurnaan social support, social control, social participation dan social responsibility dalam bidang ini. Oleh karena tenaga manusia merupakan faktor yang menentukan dalam usaha memperbesar efisiensi dan memperbesar prestasi kerja untuk mempertinggi hasil produksi dan jasa, maka dalam segala kegiatan tersebut harus diberikan jaminan terhadap ketenteraman serta kesenangan Kerja dalam perusahaan. Usaha-usaha angkutan laut dan aspek-aspeknya dalam bidang ini dengan usaha-usaha asing dalam bidang ini dan kegiatan beroperasi di luar negeri dilaksanakan kepentingan nasional dan kewaspadaan nasional. Untuk penyelenggaraan semua kegiatan yang berhubungan dengan angkutan laut diadakan pengawasan oleh Pemerintah secara konsepsionil, sistimatis dan terus-menerus sehingga kontinuitas dapat terjamin. Sebagai pedoman untuk menjalankan usaha tersebut adalah menggunakan ruangan kapal se-efisien-efisiennya, mempercepat dispatch kapal, menggunakan fasilitas-fasilitas untuk melayani kapal dengan se-efisien-efisiennya, pelayanan/perawatan barang Muatan sebaik- baiknya, menyampaikan barang, muatan kepada yang bersangkutan dan dalam waktu sesingkat- singkatnya dalam keadaan utuh. Dalam pengaturan kembali jenis-jenis usaha tersebut diusahakan iklim begitu rupa sehingga hasil usaha kegiatan angkutan laut dan aspek-aspeknya dapat diinvestir kembali untuk membangun armada niaga nasional yang kuat dan modern demi tercapainya masyarakat adil dan makmur bebas dari exploitation de l'hommie par l'homme dengan pengakuan bahwa investasi di bidang angkutan laut mempunyai nilai yang tinggi baik harga maupun fungsinya untuk mana perhatian khusus diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Dalam pada itu adalah kebijaksanaan Pemerintah agar terdapat keseimbangan mengenai cara-cara dan syarat-syarat penyertaan dalam usaha-usaha angkutan laut. PASAL DEMI PASAL.
BAB V
Dalam pasal ini ditegaskan perubahan pembatasan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan angkutan laut dan kegiatan-kegiatan sebelum peraturan ini diadakan, karena dengan peraturan ini kegiatan-kegiatan usaha muatan melalui laut pada azasnya dikumpulkan pada pengusahaan angkutan laut. Hal ini dimaksudkan untuk membulatkan pertanggungan jawab sipengangkut dengan segala kegiatan yang bersangkutan dengan usaha itu terhadap sipengirim sampai sipenerima barang dalam hubungannya dengan efisiensi penyelenggaraan usahanya. Perlu dijelaskan bahwa usaha ekspedisi pada azasnya dipisahkan dari usaha angkutan laut. Ekspeditur adalah jenis usaha yang bertindak sebagai perantara yang mengurus barang- barang sipengirim/sipenerima untuk diangkut oleh/diterima dari pihak lain. Dalam hubungannya dengan peraturan ini, pihak lain itu adalah pengusaha angkutan laut, hingga dengan demikian dalam usaha ekspedisi ini termasuk juga pekerjaan-pekerjaan penyelesaian dokumen-dokumen muatan dengan pihak Bea dan Cukai, pengangkutan barang ke dan dari gudang-gudanq laut dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat memperlancar pelayanannya. Pasal-pasal 2 dan 3. Cukup jelas. Pasal 4 huruf a. Pelayaran rakyat yang sebagian terbesar terdiri dari perahu-perahu layar telah merupakan potensi yang nyata dan mengambil tempat serta menjalankan peranan yang penting dalam bidang angkutan laut, sehingga potensi perlu dibina, baik mengenai organisasi, kegiatan-kegiatan maupun arah perkembangannya lebih lanjut. Pasal 4 huruf b. Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal-pasal 6 dan 7. Baik pembukaan pelabuhan pantai untuk perdagangan luar negeri maupun dispensasi syarat bendera untuk pelayaran pantai oleh kapal-kapal berbendera negara sahabat bersangkut- paut erat dengan kebijaksanaan penyelenggaraan angkutan laut oleh armada nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan Laut. Berhubung dengan itu, maka Menteri Perhubungan Laut melaksanakan pula kebijaksanaan mengenai pembukaan pelabuhan pantai untuk perdagangan luar negeri maupun dispensasi syarat-bendera untuk pelayaran pantai oleh kapal-kapal berbendara negara bersahabat. Pasal 8. Ayat ke2 : kewajiban untuk melayari satu atau beberapa jaring-jaring angkutan laut tertentu dimaksudkan sebagai kewajiban setiap usaha angkutan laut nasional untuk ikut secara nyata membina kesatuan-dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan untuk dapat melayani pengangkutan kebutuhan bagian-bagian wilayah di segala bidang. Pasal 9. Gudang laut adalah gudang-gudang dari atau tempat penimbunan di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Dengan dikuasai dan diusahakannya semua gudang-gudang laut oleh Negara, maka terdapat adanya kebebasan bergerak untuk bertambat bagi setiap kapal yang datang disetiap pelabuhan untuk membongkar dan atau memuat barang. Hal ini penting sekali mengingat makin meningkatnya kunjungan kapal di pelabuhan-pelabuhan dan terbatasnya ruangan penimbunan yang tersedia yang berupa gudang-gudang laut tersebut. Kesempatan untuk mendapatkan tempat bersandar bagi setiap kapal yang akan membongkar dan atau memuat barang menjadi lebih besar, karena semua gudang laut serta tambatan-tambatannya ditiap pelabuhan tersedia bagi setiap kapal yang datang dengan tidak memandang dari usaha angkutan laut mana asal kapal itu. Dengan demikian dimaksudkan agar kehilangan waktu yang seringkali terjadi untuk menunggu giliran bersandar karena terikatnya sesuatu kapal pada gudang-gudang laut tertentu menjadi lebih kecil yang berarti pula mempercepat "discpatc" kapal. Dari ketentuan ini dapat pula dilihat adanya perubahan yang terjadi terhadap sistim pelayanan terhadap kapal-kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Pasal 10. Dalam melaksanakan perizinan terhadap usaha angkutan laut dan segala aspeknya Menteri Perhubungan Laut berpedoman pada azas-azas pertimbangan untuk kepentingan utama yaitu kepentingan nasional dengan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Pemerintah dengan menggunakan segenap organisasi-organisasi yang syah yang bertalian dengan bidang angkutan laut. Begitu pula dalam pengawasan terhadap jalannya usaha- usaha itu. Dijadikan pula azas pertimbangan terjaminnya ketenteraman dan kesenangan kerja terhadap segenap tenaga manusia yang merupakan faktor produksi untuk mempertinggi efisiensi dalam usaha-usaha tersebut. Pasal 11. Cukup jelas. Pasal 12. Ayat lb: yang dimaksud dengan "modal kerja" ialah modal likwide yang tersedia pada waktu usaha dimulai. Penetapan minimum daripada modal kerja termaksud di-rasa perlu untuk menjamin kelangsungan usaha itu untuk suatu waktu tertentu. Pasal-pasal 13 sampai 17. Cukup jelas. Pasal 18. Ayat lb : yang dimaksud dengan "modal kerja" ialah modal likwide yang tersedia pada waktu usaha dimulai. Penetapan minimum daripada modal kerja termaksud dirasa perlu untuk menjamin kelangsungan usaha ini untuk suatu waktu tertentu. Pasal-pasal 19 sampai 23. Cukup jelas. Pasal 24. Yang dimaksud dengan "modal kerja" ialah modal likwide yang tersedia pada waktu usaha dimulai. Penetapan minimum daripada modal kerja termaksud dirasa perlu untuk menjamin kelangsungan usaha itu untuk suatu waktu tertentu. Pasal-pasal 25 sampai 35. Cukup jelas. Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1964 No. 14. Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1964/14; TLN NO. 2628
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)