MEMUTUSKAN:... Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembubat an Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian , Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutan an , Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia;
Mengingat:
3.Dewan ...
Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan sebagai berikut:
1.Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa NasionaJ Republik Indonesia sebagaimana telab diu bah dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998;
2.Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan SosiaJ Penyandang Cacat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
[ Pasall GULA INDONESIA. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL, KOMlTE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSANBENTUK- BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN DEWAN I PENGENDALIANDANKEBIJAKSANAANBADAN MEMUTUSKAN: Menetapk.an: PERATURAN· PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARlKSA NASIONAL REPUBLIK INDON::SIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN BUKU NAS10NAL, KOMISI HUKUM·NASIONAL, Pasal 2 ... Gula Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 63 TahUD 2003 tentang Dewan 1-
3.Dewan Buku Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110 Tabun 1999 tentang Dewan Buku Nasional;
4.Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tabun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional;
5.Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
6.Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang KomiteAntar Departemen Bidang Kehutanan;
7.Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8.Komite Aksi . Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9.Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia; dan
10.Dewan Gula Indonesia yang dibentuk berdasarkan
g.Dewan ...
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
f.Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk P.ekerjaan Terburuk Untuk Anak dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan;
kementerian yangolehdilaksanakanTerpadu menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
b.Dewan Buku Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
c.Komisi Hukum Nasional dilaksanakan, oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d.Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e.Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi tugasmempurryaiyangkementerianoleh Pasal 2
(1)Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari:
a.Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dilaksanakan REPU8~IK INDONESIA PasaJ:3 ...
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. i
g.Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan h.\ Dewan Gula Indonesia dilaksanakan oleh kementerian j yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
(2)Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya pelaksanaan:
a.Tugas dan fungsi perumusan kebijakan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik- Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, sedangkan tugas dan fungsi yang menyangkut dukungan pelaksanaan di bidang penerbangan dan antariksa dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan memberikan saran tentang kebijaksanaan nasional di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
b.Tugas dan fungsi koordinasi Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sedangkan tugas dan fungsi perumusan kebijakandilaksanakan oleh kementerian yang PRE SID EN
a.Pernbiayaan ...
Kementerian Tenaga Kerja;
h.Dewan Gula Indonesia dialihkan ke Kementerian Pertanian.
(2)Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selaniutnyaL Bentuk-Bentuk dialihkan ke Pengbapusan Untuk Anak
g.Komite Aksi Nasional Pekerjaan Terburuk , Pasa!3
(1)Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh: .
a.Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dialihkan ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
b.Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dialihkan ke Kementerian Sosial;
c.Dewan Buku Nasional dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dialihkan ke Kementerian Peke.rjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e.Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
f.Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dialibkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka: L 1. Keputusan PasaJ 6 Pasa15 Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan proses pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.