Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2014
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 31
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial; perlindungan, rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik terhadap perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial; Konflik Sosial mengamanatkan pemerintah, daerah untuk melakukan penyelamatan, Penanganan pemerintah
Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TENTANG NOMOR 18 TAHUN 2014 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB I ... PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL. Menetapkan MEMUTUSKAN:
\
4235);
Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ancaman ...
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
KETENTUAN UMUM BAB I BAB II ...
dengansesuaiterkaita. kementerian/lembaga kewenangannya; dan
BAB I
Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik.
ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan ke be basannya. Bagian ... Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:
Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melakukan upaya pencegahan untuk menghindari perempuan dan anak dari dampak situasi dan peristiwa konflik.
Bagian Kesatu Pencegahan BAB II PERLINDUNGAN PRE SI DEN Pasal 8 ... Dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan data perempuan dan anak korban konflik di daerah konflik.
BAB II
Bagian Kedua Penyediaan Layanan
Perbaikan fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi:
Penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi layanan:
Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
Pasal 14 ...
Membuka PDF…