DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial; perlindungan, rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik terhadap perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial; Konflik Sosial mengamanatkan pemerintah, daerah untuk melakukan penyelamatan, Penanganan pemerintah

c.bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang
b.bahwa terjadinya konflik sosial, perempuan dan anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, tennasuk kekerasan seksual, serta belum optimal dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan; Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TENTANG NOMOR 18 TAHUN 2014 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB I ... PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL. Menetapkan MEMUTUSKAN:
1. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); \
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ancaman ...
5. 5.Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa,
6. 4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. 3.Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.
8. 2.Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
9. 1.Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Pasal 1

(2)Pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan kondisi, situasi, permasalahan, dan penanganan konflik di daerah. dengansesuaiterkaita. kementerian/lembaga kewenangannya; dan
1. b.pemerintah daerah.
(1)Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan oleh:

BAB I

BAB II ...

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik.

Pasal 2

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan ke be basannya. Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:

a.menyediakan data dan kajian mengenai perempuan dan anak dalam konflik;
b.meningkatkan kesadaran masyarakat, lembaga adat (pranata adat dan sosial), forum komunikasi umat beragama untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik;
c.meningkatkan peran media massa memberikan diseminasi dan informasi perlindungan perempuan dan anak dalam konflik;
d.meningkatkan peran unit pelayanan perempuan dan anak untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik;
e.mengadakan pelatihan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik;
f.memfasilitasi penambahan penyediaan ruang publik/ruang terbuka hijau kota untuk perempuan dan anak.

Pasal 5

Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melakukan upaya pencegahan untuk menghindari perempuan dan anak dari dampak situasi dan peristiwa konflik.

Pasal 4

Dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan data perempuan dan anak korban konflik di daerah konflik.

BAB II

PERLINDUNGAN PRE SI DEN Pasal 8 ...

Pasal 7

(3)Penyediaan layanan kepada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memberikan perlindungan khusus;
2. b.memberikan Jayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
3. c.memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik; dan
4. d.perbaikan fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak.
(2)Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik;
2. b.perempuan dan anak korban kekerasan.
(1)Kementerian/lembaga terkait dan pernerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan Jayanan kepada perempuan dan anak.

Pasal 6

e.kemudahan ... Perbaikan fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi:
a.perbaikan fasilitas layanan kesehatan;
b.perbaikan fasilitas layanan kesehatan reproduksi;
c.perbaikan fasilitas layanan pendidikan bagi anak;
d.penyediaan tempat hunian dan rumah yang layak, aman, dan responsif gender;

Pasal 10

Penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi layanan:

a.pengaduan;
b.rehabilitasi kesehatan;
c.kesehatan reproduksi;
d.rehabilitasi sosial;
e.reintegrasi sosial; dan
f.bantuan hukum dan pendampingan.

Pasal 9

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3)huruf a meliputi upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap:
1. a.perempuan dan anak agar tidak mengalami kekerasan;
2. b.pembela hak asasi perempuan.

Pasal 8

Pasal 14 ...

c.meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian.
b.meningkatkan usaha ekonomi; dan Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
a.meningkatkan ketahanan hidup;

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

c.bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang
b.bahwa terjadinya konflik sosial, perempuan dan anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, tennasuk kekerasan seksual, serta belum optimal dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan; Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TENTANG NOMOR 18 TAHUN 2014 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB I ... PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL. Menetapkan MEMUTUSKAN:
1. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); \
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ancaman ...
5. 5.Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa,
6. 4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. 3.Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.
8. 2.Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
9. 1.Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Pasal 1

(2)Pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan kondisi, situasi, permasalahan, dan penanganan konflik di daerah. dengansesuaiterkaita. kementerian/lembaga kewenangannya; dan
1. b.pemerintah daerah.
(1)Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan oleh:

BAB I

BAB II ...

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik.

Pasal 2

a.menyediakan data dan kajian mengenai perempuan dan anak dalam konflik;
b.meningkatkan kesadaran masyarakat, lembaga adat (pranata adat dan sosial), forum komunikasi umat beragama untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik;
c.meningkatkan peran media massa memberikan diseminasi dan informasi perlindungan perempuan dan anak dalam konflik;
d.meningkatkan peran unit pelayanan perempuan dan anak untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik;
e.mengadakan pelatihan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik;
f.memfasilitasi penambahan penyediaan ruang publik/ruang terbuka hijau kota untuk perempuan dan anak.

Pasal 5

Pasal 4

BAB II

PERLINDUNGAN PRE SI DEN Pasal 8 ...

Pasal 7

(3)Penyediaan layanan kepada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memberikan perlindungan khusus;
2. b.memberikan Jayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
3. c.memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik; dan
4. d.perbaikan fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak.
(2)Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik;
2. b.perempuan dan anak korban kekerasan.
(1)Kementerian/lembaga terkait dan pernerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan Jayanan kepada perempuan dan anak.

Pasal 6

e.kemudahan ... Perbaikan fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi:
a.perbaikan fasilitas layanan kesehatan;
b.perbaikan fasilitas layanan kesehatan reproduksi;
c.perbaikan fasilitas layanan pendidikan bagi anak;
d.penyediaan tempat hunian dan rumah yang layak, aman, dan responsif gender;

Pasal 10

Penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi layanan:

a.pengaduan;
b.rehabilitasi kesehatan;
c.kesehatan reproduksi;
d.rehabilitasi sosial;
e.reintegrasi sosial; dan
f.bantuan hukum dan pendampingan.

Pasal 9

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3)huruf a meliputi upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap:
1. a.perempuan dan anak agar tidak mengalami kekerasan;
2. b.pembela hak asasi perempuan.

Pasal 8

Pasal 14 ...

c.meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian.
b.meningkatkan usaha ekonomi; dan Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
a.meningkatkan ketahanan hidup;

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

BAB II ...

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

PERLINDUNGAN PRE SI DEN Pasal 8 ...

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

BAB II ...

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

PERLINDUNGAN PRE SI DEN Pasal 8 ...

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2016