DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Pencegahan 5. Pelayanan 6. Pemberdayaan 7. Kelembagaan 8. Peran Serta Masyarakat 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. Rencana Aksi Daerah 11. Pendanaan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lernbaran : Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SALINAN Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 2 Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLIN DUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN. MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATIBALANGAN Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);

12.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi darr/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Tahun 2008 No.9); 3
5.Dinas atau Badan adalah Dinas atau Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak daerah.
6.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
9.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan darr/atau anak.
10.Orangtua adalah ayah darr/ atau ibu kandung, atau ayah darr/ atau ibu tiri, atau ayah dan Zatau ibu angkat.
11.Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan termasuk penelan taran dan perdagangan orang yang melanggar hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan pelayanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam kondisi dan situasi yang dialaminya.
12.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan un tuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
13.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
14.Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam interaksi sosialnya.
15.Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
16.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
17.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
18.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 4

(2)Tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan:
1. a.kekerasan fisik;
2. b.kekerasan seksual;
3. c.kekerasan psikologis;
4. d.intimidasi;
5. e.pengusiran paksa;
6. f.perampasan kemerdekaan;
7. g.penelantaran; dan
8. h.eksploitasiy perdagangan orang.
(1)Setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Pasa13

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

(3)Upaya pencegahan dilakukan dengan memperhatikan kondisi, situasi, permasalahan dan bentuk penanganan yang sesuai dan terarah.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap:
1. a.tindakan penelantaran; dan
2. b.indikasi atau kegiatan yang mengandung potensi terjadinya perdagangan orang.
(1)Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk menghindari dampak situasi dan peristiwa.

Pasal 4

(4)Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
2. b.pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
3. c.pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
(3)Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 6
(3)Meningkatkan usaha ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan :
1. a.pelatihan keterampilan kerja;
(2)Meningkatkan ketahanan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan bimbingan dan pendampingan untuk penguatan mental spiritual berupa ilmu pengetahuan agama.
(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan penelantaran dalam bentuk meningkatkan ketahanan hidup dan meningkatkan usaha ekonomi.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 8

BABVI PEMBERDAYAAN

(2)Anak korban tindak kekerasan yang ditempatkan pada rumah aman diberikan pengasuhan sesuai dengan kebutuhannya.
(1)Perempuan dan anak korban tindak kekerasan ditempatkan pada rumah aman atau tempat yang dirahasiakan keberadaannya dan mendapatkan pemenuhan dasar sesuai dengan hak-haknya.

Pasal 7

(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
1. a.pengaduan;
2. b.rehabilitasi kesehatan;
3. c.rehabilitasi sosial;
4. d.reintegrasi sosial; dan
5. e.bantuan hukum dan pendampingan.
(1)Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan penelantaran.

Pasal 6

BABV PELAYANAN

e.penyuluhan atau sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak secara rutin;
f.pembukaan jalur pengaduan masyarakat, dan jalur koordinasi dari tingkat desa Zkelurahan, kecamatan dan Pemerintah Daerah;
g.penanganan segera atas adanya laporan masyarakat. 7

(1)Bupati membentuk Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pasal 13

Keanggotan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)terdiri dari unsur dinas terkait, instansi vertikal, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, penelitij akademisi dan para tokoh agama, adat, masyarakat dan penggiat perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Pasal 12

(2)Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Daerah adalah melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berwenang untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Pasalll
(2)Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berkedudukan sebagai lembaga independen.
(1)Dalam rangka memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, penelantaran dan perdagangan orang Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pasall0 Pasa19
1. b.pelatihan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
2. c.pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif;
3. d.bantuan permodalan; dan
4. e.kemudahan akses informasi dan promosi pemasaran hasil produksi ekonomi produktif. 8
(2)Selain membangun jaringan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan :
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
4. d.Lembaga Non Pemerintah.
5. e.Lembaga internasional yang diakui keberadaannya.
(1)Pusat Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melaksankaan fungsinya membangun jaringan kerja dengan :
1. a.Kepolisian;
2. b.Kejaksaan;
3. c.Pengadilan;
4. d.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
5. e.Rumah Sakit/Puskesmas;
6. f.Lembaga lain yang memiliki kesamaan tujuan. Pasa115
(3)Unsur keanggotaan dibagi dalam bentuk :
1. a.bidang pelayanan
2. b.bidang informasi;
3. c.bidang pendampingan;
4. d.bidang pendidikan dan pelatihan.
(2)Unsur pimpinan meliputi :
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.bendahara.
(1)Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)terdiri dari unsur pimpinan dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasa114
(2)Pembentukan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati termasuk wadah sekretariat kepengurusan dan pemberian fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan. 9
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.memberikan informasi kepada pejabat atau lembaga yang berwenang;
2. b.membantu penyelamatan terhadap perempuan dan anak;
3. c.memberikan bantuan kebutuhan dasar dan atau spesifik bagi perempuan dan anak;
4. d.membentuk mitra keluarga atau unit kecil dilingkungan desa/kelurahan yang aktif secara bersama menjaga lingkungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
5. e.mensosialisasikan hak perempuan dan anak secara mandiri;
6. f.memberikan bantuan hukum dan pendampingan.
(1)Masyarakat dapat berperan serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasaan, penelantaran dan perdagangan orang.

BAB VII

KELEMBAGAAN Anak korban kekerasan yang dicabut hak asuh orang tuanya terhadap pendidikannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atau orang tua asuh yang mendapatkan hak asuh dari putusan pengadilan.

Pasal 18

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Bupati selaku penanggungjawab perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak daerah berwenang melakukan perubahan kepengurusan atau pemberhentian anggota apabila kepengurusan atau anggota yang ada tidak melaksanakan peran dan fungsinya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT Bupati selaku penanggungjawab perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak daerah berwenang melakukan perubahan kepengurusan atau pemberhentian anggota apabila kepengurusan atau anggota yang ada tidak melaksanakan peran dan fungsinya.

Pasal 17

d.pemberian bantuan permodalan usaha mandiri.
a.informasi dan pembukaan kesempatan kerja;
b.pemberian pendidikan dan pelatihan kerja;
c.pemberian bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan

(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk :
(1)Pusat Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak membentuk kemitraan dengan dunia usaha untuk dukungan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak diwilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2014