(2)Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Daerah adalah melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1)Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berwenang untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Pasalll (2)Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berkedudukan sebagai lembaga independen. (1)Dalam rangka memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, penelantaran dan perdagangan orang Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pasall0 BAB VII KELEMBAGAAN Anak korban kekerasan yang dicabut hak asuh orang tuanya terhadap pendidikannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atau orang tua asuh yang mendapatkan hak asuh dari putusan pengadilan. Pasa19
b.pelatihan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
c.pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif;
d.bantuan permodalan; dan
e.kemudahan akses informasi dan promosi pemasaran hasil produksi ekonomi produktif.
8
(2)Selain membangun jaringan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan :
a.Pemerintah;
b.Pemerintah Provinsi;
c.Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
d.Lembaga Non Pemerintah.
e.Lembaga internasional yang diakui keberadaannya.
(1)Pusat Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melaksankaan fungsinya membangun jaringan kerja dengan :
a.Kepolisian;
b.Kejaksaan;
c.Pengadilan;
d.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
e.Rumah Sakit/Puskesmas;
f.Lembaga lain yang memiliki kesamaan tujuan.
Pasa115 (3)Unsur keanggotaan dibagi dalam bentuk :
a.bidang pelayanan
b.bidang informasi;
c.bidang pendampingan;
d.bidang pendidikan dan pelatihan.
(2)Unsur pimpinan meliputi :
a.ketua;
b.sekretaris; dan
c.bendahara.
(1)Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)terdiri dari unsur pimpinan dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasa114 (2)Pembentukan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati termasuk wadah sekretariat kepengurusan dan pemberian fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan. 9 (2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.memberikan informasi kepada pejabat atau lembaga yang berwenang;
b.membantu penyelamatan terhadap perempuan dan anak;
c.memberikan bantuan kebutuhan dasar dan atau spesifik bagi perempuan dan anak;
d.membentuk mitra keluarga atau unit kecil dilingkungan desa/kelurahan yang aktif secara bersama menjaga lingkungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
e.mensosialisasikan hak perempuan dan anak secara mandiri;
f.memberikan bantuan hukum dan pendampingan.
(1)Masyarakat dapat berperan serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasaan, penelantaran dan perdagangan orang.