DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2024

Nomor: 185
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. BKPM dipimpin oleh Kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari BKPM terdiri dari: 1. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional; 2. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal; 3. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanarnan modal; 4. penetapan norrna, standar, prosedur, dan kriteria pelalsanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; 5. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; 6. pembuatan peta penanaman modal Indonesia; 7. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185 TAHUN 2024 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ll Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2O24 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6l Tahun 2024 terfiang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}:run 2024 Nomor 25O); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. BABI... FNESIDEN FEFUBUK INDONESIA

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)BKPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BKPM dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perund€mg- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKPM menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
b.koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
c.pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanarnan modal;
d.penetapan norrna, standar, prosedur, dan kriteria pelalsanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
e.pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
f.pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
g.koordinasi . . .
g.koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
h.sektor usaha pen€rnaman modal melalui pembinaan penErnaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan .menyebarkErn informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
i.pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan, dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanamErn modal;
j.koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
k.koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
1. 1.pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
m.koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
n.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
o.pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
p.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
q.pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi BKPM terdiri atas:

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; e.Deputi...
e.Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
f.Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
g.Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
h.Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
i.Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
j.Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
k.Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM.

Pasal 7

Kepala dijabat oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Pasal 8

(1)Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala.
(2)Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi.
(3)Wakil menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM.
(4)Rincian tugas Wakil menteri/Wakil Kepala ditetapkan oleh Menteri/ Kepala. Bagran Keem,at Sekretariat Utama

Pasal 9

(1)Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
(3)Sekretaris Utama dijabat oleh Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pasal 10. . .

Pasal 10

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan BKPM;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BKPM;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BKPM;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penJrusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan informasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 12

(1)Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala.
(2)Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024