DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 242

Lembaga terkait

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, sekretariat kementerian/sekretariat utama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, staf ahli, Inspektorat, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat pembinaan penata kelola penanaman modal, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4.Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
5.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
4.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian/Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian/Badan dipimpin oleh Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala.

Pasal 3

(1)Menteri/Kepala dalam memimpin Kementerian/Badan dibantu oleh Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala, sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri/Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
(3)Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian/Badan.
(4)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian/Badan; dan
2. b.membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 4

Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian/Badan.

Pasal 5

Kementerian/Badan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian/Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
c.pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
d.koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
e.pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
f.penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
g.pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
h.pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
i.koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
j.pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
k.pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
l.koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
m.koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
n.pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
o.koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
p.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan;
q.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Badan;
r.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Badan; dan
s.pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Kementerian/Badan terdiri atas:
1. a.Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. b.Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
3. c.Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
4. d.Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
5. e.Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
6. f.Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
7. g.Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
8. h.Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
9. i.Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal;
10. j.Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
11. k.Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
12. l.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
13. m.Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas;
14. n.Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal;
15. o.Inspektorat;
16. p.Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
17. q.Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal.
(2)Bagan susunan organisasi Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

(1)Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
(2)Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan Kementerian/Badan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian/Badan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian/Badan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan informasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Isi peraturan

Teks242PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2024