menetapkan peraturan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara; Pasal 4 ayat (1) (lndang-Undang Dasar Negara Republik Indorresia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 19S8 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun lgST tentang Pembe ntukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 8O), Sebagai Undang- Undang;
3.Undang-Undang
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57l. tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44}ll sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2l tentang Perrrbahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang Kejaksaan Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik Indclnesia Tahun 2O2I Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8791;
7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5a1a);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan lbukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559):
9.Peraturan
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 20ll tentang Pemindahan lbu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota T\ral ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oll Nomor 7I, Tambatran Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
10.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2OlO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2OlO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KE.IAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS, KE.IAKSAAN NEGERI MUSI RAWAS, KF^IAKSAAN NEGERI SIGI, KF^IAKSAAN NEGERI MOROWALI UTARA, DAN KF^IAKSAAN NEGERI MALUKU TENGGARA.