DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 38 Tahun 2010

Nomor: 38
Tahun: 2010
Ditetapkan: 15 Juni 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5.Peraturan ...
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

(1)Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(3)Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 2

(1)Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan
(2)Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
(3)Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Kejaksaan terdiri dari :

a.Kejaksaan Agung;
b.Kejaksaan Tinggi;
c.Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :

a.Jaksa Agung;
b.Wakil Jaksa Agung;
c.Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
d.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
e.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
f.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
g.Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
h.Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j.Staf Ahli;
k.Pusat.

Pasal 6

Jaksa Agung adalah Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Pasal 7

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
(2)Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
(3)Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Pasal 9

Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 10

Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

a.Membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
b.Mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
c.Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung. Paragraf ...

Pasal 11

(1)Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pembinaan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
(2)Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5.Peraturan ...
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

(1)Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(3)Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 2

(1)Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan
(2)Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
(3)Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Kejaksaan terdiri dari :

a.Kejaksaan Agung;
b.Kejaksaan Tinggi;
c.Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :

a.Jaksa Agung;
b.Wakil Jaksa Agung;
c.Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
d.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
e.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
f.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
g.Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
h.Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j.Staf Ahli;
k.Pusat.

Pasal 6

Jaksa Agung adalah Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Pasal 7

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
(2)Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
(3)Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Pasal 9

Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 10

Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

a.Membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
b.Mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
c.Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung. Paragraf ...

Pasal 11

(1)Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pembinaan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
(2)Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2011

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-003/A/JA/02/2012

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/02/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2011

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-003/A/JA/02/2012

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/02/2013