Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 1963
- Nomor
- 23
- Tahun
- 1963
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan berlakunya Peraturan Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil ("P.G.P.N.-1961") dan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ("P.G.POL.-1961"), terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara yang bertempat kedudukan dan dipekerjakan di Propinsi Irian Barat;
Mengingat :
239) tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 241) tentang Peraturan Gaji Pegawai Polisi Negara Republik INdonesia;
Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, Wakil Menteri Pertama Bidang Koordinator Urusan Irian Barat, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan/Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Negara; Memutuskan : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini menetapkan : Peraturan Penyesuaian Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat kedalam "P.G.P.N.-1961 "/ "P.G.POL.-1961 ". Pasal 1. Tentang peraturan gaji. Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara yang bertempat kedudukan di Propinsi Irian Barat yang pada tanggal 31 Agustus 1963 digaji menurut Peraturan Gaji "B.L.N.N.G.- 1957" (Regeling van de Bezoldiging van bufderlijke Landsdienaren in Nederlands-Niew-Guinea 1957") sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, mulai 1 September 1963 diberikan gaji serta lain-lain penghasilan (berturut-turut) menurut "P.G.P.N-1961" (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 241), satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal- pasal dibawah ini. Pasal 2. Tentang golongan/ruang gaji,gaji-pokok dan masa-kerja-golongan.
Kedua : Apabila dalam masing-masing golongan ruang gaji "P.G.P.N.-1961"/ "P.G.POL.-1961" yang bersangkutan terdapat angka gaji yang sama besarnya dengan hasil termaksud pertama, maka angka itu adalah besarnya gaji-pokok menurut "P.G.P.N.-1961"/"P.G.POL.-1961" mulai 1 September 1963"; Ketiga : Apabila dalam ruang-gaji "P.G.P.N.-1961"/"P.G.POL.- 1961" yang bersangkutan itu tidak terdapat angka gaji yang sama besarnya dengan angka hasil termaksud pertama, maka gaji-pokok ditetapkan sebesar angka gaji yang besarya terdekat dengan angka hasil termaksud.
Pasal 3. Tentang Pangkat. Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara termaksud Pasal 1 Peraturan ini terhitung mulai tanggal 1 September 1963, diangkat dalam suatu pangkat umum, pangkat khusus atau pangkat kepolisian yang bukan pangkat-puncak dalam daftar pangkat menurut golongan/gaji "P.G.P.N.- 1961"/"P.G.POL.-1961" yang telah ditetapkan. Pasal 4.
Pasal 5. Tentang pembayaran gaji dalam mata-uang Rupiah Irian Barat (I.B. Rp.).
100,- sebulah bagi tiap-tiap anak;
Pasal 6. Bagi pegawai yang untuk sementara waktu ditempatkan di Irian Barat dan diperbantukan pada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat masih tetap berlaku tunjangan-kerja termaksud dalam Peraturan Presiden No. 3 tahun 1963, kecuali mereka yang ditugaskan di Irian Barat untuk waktu kurang dari 30 hari. Pasal 7.
Pasal 8. Penetapan gaji dan pangkat termaksud pasal 2 dan pasal 3 diselenggarakan dengan surat-keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat atas nama Menteri yang bersangkutan. Pasal 9. Hal-hal pelaksanaan peraturan ini yang belum diatur. Hal-hal mengenai peraturan ini yang belum ditentukan atau yang dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak dimaksudkan diputus oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai. Pasal 10. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 September 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 1963 Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 1963. Sekretaris Negara, ttd. A.W. SURJOADININGRAT (S.H.). PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 TAHUN 1963 TENTANG PERATURAN PENYESUAIAN GAJI DAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DI PROPINSI IRIAN BARAT KEDALAM "P.G.P.N.-1961"/"P.G.POL.-1961". UMUM Hingga dewasa ini penghasilan para pegawai bekas pegawai Pemerintah Belanda dan bekas pegawai UNTEA di Irian Barat yang setelah 1 Mei 1963 beralih bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia, masih diatur menurut "B.L.N.N.G-1957" (Regeling van de Bozoldiging van Burgelijke Landsdienaren in Nederlands-Nieuw-Guinea 1957) seperti telah ditambah/diubah kemudian. Adapun bagi pegawai Republik Indonesia yang sebelum 1 Mei 1963 diperbantukan pada UNTEA di Irian Barat dan bagi para pegawai Republik Indonesia yang diperbantukan pada Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Irian Barat serta bagi para pegawai yang setelah 1 Mei 1963 dipekerjakan/ diperbantukan pada Propinsi Irian Barat (Bentuk Baru) berlaku peraturan penghasilan menurut Peraturan Presiden No. 3 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 24). Dianggap perlu untuk mulai mengusahakan agar peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai Republik Indonesia (P.G.P.N.-1961 dan P.G.POL.-1961) diperlakukan pula terhadap para pegawai Republik Indonesia yang bekerja di Irian Barat dengan memperhatikan sepenuhnya kenyataan bahwa dalam Propinsi Irian Barat masih berlaku mata uang Republik Indonesia (yaitu I.B. Rp.) yang berlainan dari mata uang yang berlaku bagi daerah Republik Indonesia lainnya. PASAL DEMI PASAL
Yang dimaksud dengan "pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara yang bertempat kedudukan di Propinsi Irian Barat" dalam pasal ini adalah semua mereka yang mulai 1 Mei 1963 beralih bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia dan hingga 31 Agustus 1963 menerima penghasilan berdasarkan "B.L.N.N.G.-1957". Tidak termasuk dalam ketentuan ini ialah para pegawai Republik Indonesia yang sesudah 1 Mei 1963 diberi tunjangan kerja menurut pasal 2 Peraturan Presiden No. 3 tahun 1963; mereka ini sudah digaji menurut P.G.P.N.-1961.
Ayat (1) dan (2) : cukup jelas. Jika ternyata bahwa "geeigende vak-opleiding" (yaitu pendidikan kejuruan khusus) termasuk dalam aturan khusus, Lampiran A, peraturan ini lamanya kurang dari 1 tahun, maka penyesuaian untuk sementara waktu dilakukan dalam skala tangga P.G.P.N.-1961 (B, C, D) sedangkan kemungkinan penyesuaian kedalam skala kembar (BB, CC, DD) ditetapkan dengan persetujuan Kantor Urusan Pegawai. Ayat (3) contoh :
992,- dan Rp. 912,-. Gaji pokok yang terdekat = Rp. 992,-
Pangkat umum, adalah pangkat-pangkat yang termuat dalam Lampiran A, P.G.P.N.-1961 dan disediakan untuk "Berbagai Departemen, Jawatan, Kantor dan lain-lain". Pangkat khusus, adalah pangkat yang disediakan secara khusus untuk suatu Departemen/Jawatan/Kantor tertentu. Contoh: a. pangkat umum, umpamanya : Perakit tata-usaha (C/II).
Cukup jelas.
Ayat (1). Contoh : Gaji-pokok menurut P.G.P.N.-1961 golongan F/II = Rp. 1944,- dibayarkan dalam mata uang IB. Rp. sebesar. - 54% X 1944, = IB. Rp. 1049,76 dibulatkan menjadi IB. Rp. 1050,- - Tunjangan anak 4 X 10% X IB. Rp. 1050,- = IB. Rp. 400,- - Tunjangan kemahalan daerah/tempat = 15% X IB. Rp. 1050,- = IB. Rp. 157,50 Jumlah IB. Rp. 1607,50 Ayat (2). Cukup jelas.
s/d Pasal 10 Cukup jelas. Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 107. Mengetahui : Pejabat Sekretaris Negara, Ttd. A.W. SURJOADININGRAT (S.H.). LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 107 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2597 LAMPIRAN LIHAT FISIK
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)