DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1969

Nomor: 16
Tahun: 1969
Ditetapkan: 27 Mei 1969
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berhubung dengan taraf perkembangan keadaan di Irian Barat dewasa ini, dianggap perlu untuk mengubah penggajian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Irian Barat sehingga lebih sesuai dengan tingkat kehidupan dewasa ini;
b.bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 129) dan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 1965(Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 38) serta mengubah seperlunya Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 Nomor 107). Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 Nomor 78);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 239);
4.Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 107) jo. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 127). 365

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Mencabut: Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 129) dan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 1965 (Lembaran- Negara tahun 1965 Nomor 38). Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963. Pasal I. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian diubah sedemikian, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di-/ dipindahkan ke- Propinsi Irian Brat dibayarkan penghasilan dalam mata uang rupiah Irian Barat (IBRp.) menurut ketentuan sebagai berikut:
1. a.Jumlah berturut-turut menurut daftar Lampiran I Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pangkat (golongan-ruang gaji P.G.P.N. - 1961) dan masa-kerja golongan yang dapat diberikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1964 (Lembaran- Negara tahun 1964 Nomor 104).
2. b.Bagi pegawai yang mempunyai anak ditambah dengan tunjangan anak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah termaksud huruf a ayat ini untuk tiap-tiap anak yang berhak atas tunjangan anak, dengan ketentuan bahwa besarnya tunjangan tidak boleh melebihi IBRP. 100,- (seratus rupiah Irian Barat) sebulan bagi tiap-tiap anak.
3. c.Tunjangan kemahalan daerah (duurte toelage) menurut prosentase yang apda waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi masing-masing daerah/tempat di Propinsi Irian Barat, dihitung atas dasar jumlah tersebut dalam huruf a ayat ini. Pasal II.

Pasal 6

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 Nomor 107) sebagaimana telah ditambah dan ubah kemudian diubah sedemikian sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang untuk sementara waktu ditempatkan di Irian Barat dan diperbantukan kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Irian Barat diberikan tunjangan kerja berturut-turut menurut daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, kecuali mereka yang ditugaskan di Irian Barat untuk waktu yang kurang dari 30 hari.
(2)Di atas tunjangan kerja tersebut ayat (1) pasal ini diberikan tunjangan kemahalan daerah (duurte toelage) menurut prosentase yang berlaku bagi masing-masing daerah/tempat di Propinsi Irian Barat.
(3)Dalam hal pegawai negeri sipil tersebut dalam ayat (1) Pasal ini mendapat jaminan makan, perumahan dan perawatan sosial, kepadanya diberikan tunjangan berturut-turut menurut daftar Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.
(4)Tunjangan kerja dan tunjangan tersebut di atas adalah bebas dari pajak. Pasal III. Pelaksanaan pembayaran gaji menurut Peraturan Pemerintah ini diselenggarakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, menurut petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri. Pasal IV. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1969. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1963. UMUM : Dewasa ini di Propinsi Irian Barat masih berlaku dua Peraturan Pembayaran Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1.Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 107) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian.
2.Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 129) dan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 38). Keadaan Pemerintah di Propinsi Irian Barat menghendaki perubahan Peraturan-peraturan tersebut. Maka Peraturan tersebut dalam ad 2 perlu dicabut, sedang yang tersebut dalam ada 1 diubah seperlunya. PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. ad 1.Pasal 5 ayat (1) huruf a: gaji dan masa-kerja golongan yang ditetapkan menurut pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 107) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian dihitung kembali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 104) dengan ketentuan bahwa keuntungan masa-kerja yang telah diperolehnya berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden di atas tidak diperhitungkan kembali. ad 2. Cukup jelas.

Pasal 3

dan 4. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER. Halaman 1-25 Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1969/27; TLN Nomor 2897

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berhubung dengan taraf perkembangan keadaan di Irian Barat dewasa ini, dianggap perlu untuk mengubah penggajian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Irian Barat sehingga lebih sesuai dengan tingkat kehidupan dewasa ini;
b.bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 129) dan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 1965(Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 38) serta mengubah seperlunya Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 Nomor 107). Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 Nomor 78);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 239);
4.Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 107) jo. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 127). 365

Menetapkan

(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di-/ dipindahkan ke- Propinsi Irian Brat dibayarkan penghasilan dalam mata uang rupiah Irian Barat (IBRp.) menurut ketentuan sebagai berikut:
1. a.Jumlah berturut-turut menurut daftar Lampiran I Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pangkat (golongan-ruang gaji P.G.P.N. - 1961) dan masa-kerja golongan yang dapat diberikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1964 (Lembaran- Negara tahun 1964 Nomor 104).
2. b.Bagi pegawai yang mempunyai anak ditambah dengan tunjangan anak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah termaksud huruf a ayat ini untuk tiap-tiap anak yang berhak atas tunjangan anak, dengan ketentuan bahwa besarnya tunjangan tidak boleh melebihi IBRP. 100,- (seratus rupiah Irian Barat) sebulan bagi tiap-tiap anak.
3. c.Tunjangan kemahalan daerah (duurte toelage) menurut prosentase yang apda waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi masing-masing daerah/tempat di Propinsi Irian Barat, dihitung atas dasar jumlah tersebut dalam huruf a ayat ini. Pasal II.

Pasal 6

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 Nomor 107) sebagaimana telah ditambah dan ubah kemudian diubah sedemikian sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang untuk sementara waktu ditempatkan di Irian Barat dan diperbantukan kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Irian Barat diberikan tunjangan kerja berturut-turut menurut daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, kecuali mereka yang ditugaskan di Irian Barat untuk waktu yang kurang dari 30 hari.
(2)Di atas tunjangan kerja tersebut ayat (1) pasal ini diberikan tunjangan kemahalan daerah (duurte toelage) menurut prosentase yang berlaku bagi masing-masing daerah/tempat di Propinsi Irian Barat.
(3)Dalam hal pegawai negeri sipil tersebut dalam ayat (1) Pasal ini mendapat jaminan makan, perumahan dan perawatan sosial, kepadanya diberikan tunjangan berturut-turut menurut daftar Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.
(4)Tunjangan kerja dan tunjangan tersebut di atas adalah bebas dari pajak. Pasal III. Pelaksanaan pembayaran gaji menurut Peraturan Pemerintah ini diselenggarakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, menurut petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri. Pasal IV. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1969. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1963. UMUM : Dewasa ini di Propinsi Irian Barat masih berlaku dua Peraturan Pembayaran Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1.Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 107) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian.
2.Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 129) dan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 38). Keadaan Pemerintah di Propinsi Irian Barat menghendaki perubahan Peraturan-peraturan tersebut. Maka Peraturan tersebut dalam ad 2 perlu dicabut, sedang yang tersebut dalam ada 1 diubah seperlunya. PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. ad 1.Pasal 5 ayat (1) huruf a: gaji dan masa-kerja golongan yang ditetapkan menurut pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 107) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian dihitung kembali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 104) dengan ketentuan bahwa keuntungan masa-kerja yang telah diperolehnya berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden di atas tidak diperhitungkan kembali. ad 2. Cukup jelas.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1969

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1952

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 200 Tahun 1961

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 1963

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 1964

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1952

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 200 Tahun 1961

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 1963

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 1964