Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2020
- Nomor
- 24
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9O Tahun 2OOT tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2O2O
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2OO7 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. Pasall... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2OO7 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2OO7 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2lol diubah sebagai berikut:
(21 BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.
BKPM terdiri atas:
Bagian Kesepuluh A Staf Ahli
A Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. -5
(a) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan sektor investasi prioritas.
Bagian Bagian Kesebelas Unsur Pengawas
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BKPM.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
(1O) Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Inspektorat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
(3) (4)
Di lingkungan BKPM dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BKPM. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM melalui Sekretaris Utama. Fusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bidang. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4\, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danl atau paling banyak 3 (tiga) Subbidang. Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. (s) (6)
BAB IIA STAF KHUSUS KEPALA BKPM
Pasal 33A. . .
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)