DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 90 Tahun 2007

Nomor: 90
Tahun: 2007
Ditetapkan: 3 September 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi :

a.pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
b.koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
c.pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
d.penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
e.pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
f.pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
g.koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
h.pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
i.pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
j.koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
k.koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
l.pemberian ...
l.pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
m.pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
n.pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

BKPM terdiri dari :

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
e.Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
f.Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
g.Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
h.Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
i.Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
j.Inspektorat.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPM.

Pasal 6

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala BKPM.

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
b.pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM;
c.pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
d.pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM;
e.pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi :

a.pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
b.koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
c.pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
d.penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
e.pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
f.pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
g.koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
h.pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
i.pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
j.koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
k.koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
l.pemberian ...
l.pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
m.pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
n.pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

BKPM terdiri dari :

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
e.Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
f.Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
g.Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
h.Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
i.Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
j.Inspektorat.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPM.

Pasal 6

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala BKPM.

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
b.pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM;
c.pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
d.pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM;
e.pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Peraturan turunan (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Peraturan turunan (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015