MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERTAMA : MEROBAH DAN MENAMBAH ISI PASAL-PASAL 2, 3 DAN 4 DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 10 TAHUN 1963, SEHINGGA PASAL-PASAL TERSEBUT BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: Pasal 2.
(1)Kepada Pegawai Negeri, isterinya/suaminya dan anaknya/anak- anaknya, dengan ketentuan lebih lanjut tercantum dalam ayat- ayat (2) dan (3) pasal ini, diberikan uang tunjangan bahan pangan atas dasar harga bahan pangan dipasaran dan atas dasar pembagian masing-masing sekurang-kurangnya 8 (delapan) kilogram cq. beras seorang sebulan;
(2)Bagi anggota Angkatan Perang dan anggota Angkatan Kepolisian, termasuk isterinya/suaminya dan anaknya/anak-anaknya dimanapun tempat kedudukannya dan bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk isterinya/suaminya dan anaknya/anak-anaknya, yang berkedudukan dikota-kota besar/tempat-tempat didaerah minus, uang tunjangan bahan pangan tersebut dalam ayat (1) harus dibayarkan untuk pangan yang disediakan oleh Badan Pelaksana Urusan Pangan;
(3)Kota-kota besar dan kota-kota/tempat-tempat termaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi dengan bantuan Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 3.
(1)Besarnya uang tunjangan bahan pangan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi dan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan;
(2)Pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran uang tunjangan bahan pangan tersebut dalam pasal 2 dilakukan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan.
Pasal 4.
(1)Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi dengan bantuan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Menteri Pertanian dan Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan mengusahakan agar supaya bagi Pegawai Negeri diselenggarakan distribusi bahan/barang-barang pokok keperluan hidup lainnya dengan harga Pemerintah atau dengan harga yang sebagian atau seluruhnya dipikul oleh Negara, terutama:
1.gula pasir,
2.minyak tanah,
3.minyak kelapa/minyak goreng, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 dan NO. 8 tahun 1963;
(2)Selama usaha distribusi bahan/barang-barang pokok keperluan hidup dimaksud dalam ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka kepada Pegawai Negeri diberikan tunjangan khusus, kecuali anggota-anggota Angkatan Bersenjata dan golongan-golongan lain yang dengan ketentuan-ketentuan Pemerintah telah mendapat tunjangan yang sama.
Kedua : Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1964. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1964 WAKIL SEKRETARIS NEGARA, Ttd. SANTOSO S.H. Brig. Jend. T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1963 TENTANG DISTRIBUSI BAHAN/BARANG POKOK KEPERLUAN HIDUP BAGI PEGAWAI NEGERI. PENJELASAN UMUM. Karena menu Pegawai negeri dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963, sebagaimana menu rakyat pada umumnya, perlu disesuaikan dengan bahan-bahan pangan yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri , maka dipandang perlu untuk merobah istilah "beras" dengan Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 dengan "bahan Pangan" Dalam pada itu, dengan berpegang teguh pada jiwa Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963, maka demi tepat-gunanya (effisiency) usaha penyediaan bahan pangan bagi Pegawai negeri tersebut, kepadanya diberikan uang tunjangan bahan pangan, dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
a.Bagi Pegawai Negeri, termasuk isterinya/suaminya dan anaknya/anak-anaknya, yang berkedudukan di kota-kota atau tempat-tempat di daerah pedalaman, yang dipandang berada cukup dekat dengan daerah produksi bahan pangan, demi daya guna yang sebesar-besarnya dalam usaha Pemerintah dibidang penyaluran bahan pangan, uang tunjangan tersebut diberikan secara tunai dan Pegawai Negeri yang bersangkutan harus membeli sendiri bahan pangan di pasaran.
b.Bagi Pegawai Negeri, termasuk isterinya/suaminya dan anaknya/anak-anaknya, yang berkedudukan di kota-kota besar dan ditempat-tempat di Daerah-daerah yang benar-benar minus, uang tunjangan tersebut harus dibayarkan seluruhnya guna pembayaran bahan pangan yang disediakan oleh Badan Pelaksana Urusan Pangan atas dasar pembagian delapan kilogram atau lebih bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan dan delapan kilogram bagi isteri/suaminya dan anaknya/anak-anaknya setiap jiwa sebulan.
c.Anggota Angkatan Perang dan Anggota Angkatan Kepolisian termasuk isterinya/suaminya dan anaknya/anak-anaknya, dimanapun tempat kedudukannya, harus membayarkan seluruh uang tunjangan bahan pangan yang diperolehnya untuk pangan yang disediakan oleh Badan Pelaksana Urusan Pangan.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 75 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2669