DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2005

Nomor: 31
Tahun: 2005
Ditetapkan: 19 April 2005
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menata kembali organisasi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 188/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 192/M Tahun 2004;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET.

BAB I

SEKRETARIAT NEGARA

Pasal 1

Sekretariat Negara adalah lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Sekretariat Negara mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara;
b.penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden;
c.koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden;
d.koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
e.penyelenggaraan ...
e.penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara;
f.pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden;
g.pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden;
h.pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Negara, terdiri dari :
1. a.Rumah Tangga Kepresidenan;
2. b.Sekretariat Wakil Presiden;
3. c.Sekretariat Militer;
4. d.Sekretariat Menteri Sekretaris Negara;
5. e.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan;
6. f.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia;
7. g.Deputi …
8. g.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan;
9. h.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang- Undangan;
10. i.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan;
11. j.Staf Ahli.
(2)Rumah Tangga Kepresidenan dan Sekretariat Militer berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
(3)Sekretariat Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 5

(1)Sekretaris Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerjasama teknik luar negeri, dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Negara.
(2)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden, penyiapan naskah kenegaraan, penerjemahan, pengelolaan informasi, dan masalah-masalah hubungan internasional.
(3)Deputi ...
(3)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara, serta mengembangkan sumber daya manusia, pengkajian serta penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Negara.
(4)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan hubungan dengan lembaga- lembaga tinggi negara, lembaga legislatif daerah, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
(5)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, penyiapan pertimbangan Menteri Sekretaris Negara kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden.
(6)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam melaksanakan pengawasan dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Negara dan penanganan pengaduan masyarakat.
(7)Staf ...
(7)Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam melaksanakan pengkajian, dan penyampaian hasil analisis, serta saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Menteri Sekretaris Negara maupun atas prakarsa sendiri.

Pasal 6

(1)Deputi Menteri Sekretaris Negara terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, Biro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian, dan Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.
(2)Jumlah Staf Ahli paling banyak 5 (lima).
(3)Di lingkungan Sekretariat Negara dapat dibentuk Pusat, yang terdiri dari Bagian Tata Usaha dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian dan Bidang terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbidang.
(4)Di lingkungan Sekretariat Negara dapat dibentuk Unit, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 7

(1)Rumah Tangga Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
(2)Rumah …
(2)Rumah Tangga Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2), Rumah Tangga Kepresidenan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara lainnya yang dipimpin atau dihadiri Presiden, dan acara lain yang dihadiri Presiden dan atau isteri/suami Presiden;
2. b.penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Presiden dan atau isteri/suami Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;
3. c.penyelenggaraan urusan keprotokolan Presiden dan isteri/suami Presiden;
4. d.pengkoordinasian kegiatan pers dan media di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan;
5. e.pengelolaan istana-istana Presiden beserta museum dan sanggar seni;
6. f.penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan isteri/suami Presiden;
7. g.perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan;
8. h.pengelolaan anggaran khusus Presiden;
9. i.pelayanan administrasi umum di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan;
10. j.pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan kepada para ajudan Presiden dan ajudan isteri/suami Presiden serta Dokter Pribadi isteri/suami Presiden;
11. k.koordinasi ...
12. k.koordinasi dengan Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Presiden dan atau isteri/suami Presiden.

Pasal 9

Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari:

a.Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana;
b.Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers dan Media.

Pasal 10

(1)Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggan dan Pengelolaan Istana mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dalam menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan atau atau istri/suami Presiden, Tamu Negara, dan pengelolaan istana serta kegiatan penting lainnya di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.
(2)Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers, dan Media mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dalam menyelenggarakan urusan keprotokolan, pers, dokumentasi, media, dan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Presiden dan atau istri/suami Presiden.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menata kembali organisasi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 188/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 192/M Tahun 2004;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET.

BAB I

SEKRETARIAT NEGARA

Pasal 1

Sekretariat Negara adalah lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Sekretariat Negara mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara;
b.penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden;
c.koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden;
d.koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
e.penyelenggaraan ...
e.penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara;
f.pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden;
g.pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden;
h.pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Negara, terdiri dari :
1. a.Rumah Tangga Kepresidenan;
2. b.Sekretariat Wakil Presiden;
3. c.Sekretariat Militer;
4. d.Sekretariat Menteri Sekretaris Negara;
5. e.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan;
6. f.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia;
7. g.Deputi …
8. g.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan;
9. h.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang- Undangan;
10. i.Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan;
11. j.Staf Ahli.
(2)Rumah Tangga Kepresidenan dan Sekretariat Militer berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
(3)Sekretariat Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 5

(1)Sekretaris Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerjasama teknik luar negeri, dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Negara.
(2)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden, penyiapan naskah kenegaraan, penerjemahan, pengelolaan informasi, dan masalah-masalah hubungan internasional.
(3)Deputi ...
(3)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara, serta mengembangkan sumber daya manusia, pengkajian serta penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Negara.
(4)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan hubungan dengan lembaga- lembaga tinggi negara, lembaga legislatif daerah, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
(5)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, penyiapan pertimbangan Menteri Sekretaris Negara kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden.
(6)Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam melaksanakan pengawasan dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Negara dan penanganan pengaduan masyarakat.
(7)Staf ...
(7)Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam melaksanakan pengkajian, dan penyampaian hasil analisis, serta saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Menteri Sekretaris Negara maupun atas prakarsa sendiri.

Pasal 6

(1)Deputi Menteri Sekretaris Negara terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, Biro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian, dan Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.
(2)Jumlah Staf Ahli paling banyak 5 (lima).
(3)Di lingkungan Sekretariat Negara dapat dibentuk Pusat, yang terdiri dari Bagian Tata Usaha dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian dan Bidang terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbidang.
(4)Di lingkungan Sekretariat Negara dapat dibentuk Unit, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 7

(1)Rumah Tangga Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
(2)Rumah …
(2)Rumah Tangga Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2), Rumah Tangga Kepresidenan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara lainnya yang dipimpin atau dihadiri Presiden, dan acara lain yang dihadiri Presiden dan atau isteri/suami Presiden;
2. b.penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Presiden dan atau isteri/suami Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;
3. c.penyelenggaraan urusan keprotokolan Presiden dan isteri/suami Presiden;
4. d.pengkoordinasian kegiatan pers dan media di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan;
5. e.pengelolaan istana-istana Presiden beserta museum dan sanggar seni;
6. f.penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan isteri/suami Presiden;
7. g.perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan;
8. h.pengelolaan anggaran khusus Presiden;
9. i.pelayanan administrasi umum di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan;
10. j.pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan kepada para ajudan Presiden dan ajudan isteri/suami Presiden serta Dokter Pribadi isteri/suami Presiden;
11. k.koordinasi ...
12. k.koordinasi dengan Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Presiden dan atau isteri/suami Presiden.

Pasal 9

Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari:

a.Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana;
b.Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers dan Media.

Pasal 10

(1)Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggan dan Pengelolaan Istana mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dalam menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan atau atau istri/suami Presiden, Tamu Negara, dan pengelolaan istana serta kegiatan penting lainnya di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.
(2)Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers, dan Media mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dalam menyelenggarakan urusan keprotokolan, pers, dokumentasi, media, dan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Presiden dan atau istri/suami Presiden.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2005

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SEKRETARIAT NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SEKRETARIAT NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2009