DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2009

Nomor: 32
Tahun: 2009
Ditetapkan: 24 Maret 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diberikannya tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009, maka tunjangan khusus pelayana n tugas kepresidenan telah dihapuskan;
b.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
8.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;
10.Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET.

Pasal 1

Menambah 1 (satu) Pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6A

(1)Kepada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari Kelas Jabatan 18 yang berlaku bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
(4)Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.” Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2009