Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2019
- Nomor
- 31
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis; Mengingat Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubrik Ind,.rnesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2oo4 tentang praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor aa31); undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oog tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oog Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 5O63); Unclang-Undang Nomor 44 Tahun 2oo9 tentang Rumah sakrc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 153, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Iirdonesia Nomor SOZ21; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2ol3tentang pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi3 Nomor 132, Tambahan Lembara, Negara Republik Indonesia Nomor 5a3fl; Unda.g-Undang Irlomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pem<;rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Incoircsia Tahun 2oi,4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5sg7) sebagaimana telah bebt:r apa kali diubah terakl'rir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemc'rintaharr Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9); Unda'g-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2c't1 Nomo. 298, Tambahan' Lembaran Negara Republik Incjonr:sia Nomor 560T); MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS.
BAB II
Penetapan kebijakan dan penJrusunan perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis secara nasional dan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 juga harus memperhatikan usulan kebutuhan dokter spesialis dari pimpinan kementerian/lembaga yang disampaikan kepada Menteri.
Menteri menetapkan alokasi penempatan dokter spesialis setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota yang mengusulkan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 bertanggungjawab menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan spesialistik di Rumah Sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri. BAB III PENGADAAN
BAB III
(21 Pengadaan dokter spesiaris dilakukan melalui pendidikan profesi program dokter spesialis.
Pendidikan profesi program dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti oleh:
Pasal 12. ..
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)